Breaking News

Tabungan Perumahan Rakyat, Bagaimana Kabarnya?

Masalah kenaikan cukai rokok sejajar dengan persoalan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia.

Keberadaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dipertanyakan. Setelah Presiden Jokowi meneken Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rkayat dan disahkan pada 24 Maret 2016 lalu, kabar keberadaannya seperti hilang tanpa jejak.

 

Padahal, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera itu seharusnya sudah mulai berlaku sejak 24 Maret 2016.

 

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar menyampaikan, sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2016 pada pasal 75 ayat 1, dijelaskan bahwa Presiden membentuk Komite Tapera paling lambat tiga bulan, terhitung sejak Undang Undang itu diundangkan.

 

“Jadi, seharusnya Komite Tapera sudah terbentuk paling lambat 24 Juni 2016. Pertanyaannya, apakah Komite Tapera tersebut sudah terbentuk? Ternyata ,hingga saat ini Komite Tapera belum juga terbentuk. Padahal hari ini sudah tanggal 1 Agustus 2016,” ujar Timboel, di Jakarta, Selasa (02/08/2016).

 

Dengan kondisi ini, menurut Timboel, ketentuan hanyalah tinggal ketentuan saja. Meskipun Presiden Jokowi sudah meneken Undang Undang Tapera itu, namun Presiden juga yang tidak konsisten dengan kebijakan yang dikeluarkannya.

 

“Kalau begini, ya Presiden juga-lah yang dengan sengaja melanggar Pasal 75 ayat 1 ini. Padahal, Komite Tapera ini sangat strategis perannya. Komite ini dibentuk dalam rangka pembinaan pengelolaan Tapera,” ujarnya.

 

Timboel menjelaskan, adapun anggota Komite Tapera ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan seorang dari unsur profesional yang memahami bidang perumahan dan kawasan pemukiman.

 

“Saya mendapat informasi bahwa saat ini sedang dilakukan proses pemilihan dari unsur professional,” ujarnya.

 

Selanjutnya, jika sudah terbentuk dan bekerja, Komite Tapera diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, serta bertanggungjawab kepada Presiden. “Masa jabatan komite ini 5 tahun,” ujar Timboel.

 

Sesuai Undang Undang Tapera, disebutkan bahwa Komite Tapera membuat kebijakan umum yang harus dipatuhi oleh BP Tapera. Oleh karenanya, lanjut Timboel, segala Kebijakan Operasional yang dibuat BP Tapera harus sesuai dengan kebijakan umum dari Komite Tapera.

 

Komite Tapera juga terlibat dalam pembuatan regulasi-regulasi yang diamanatkan UU Tapera, seperti Peraturan Pemerintah tentang Kepesertaan. Saat ini, kata dia, kalangan pengusaha dan pekerja sedang menanti berapa persentase iuran dari pemberi kerja dan pekerja.

 

Dia mengungkapkan, perihal iuran ini, juga ditetapkan melalui Peraturan pemerintah. Selain itu, j uga harus ada ketentuan tentang nilai MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) sebagai syarat untuk mendapatkan rumah. Demikian juga tentang manfaat Tapera ini bagi pekerja yang memiliki upah di atas MBR.

 

Bahwa pekerja yang memiliki upah di atas MBR, tidak berhak mendapatkan rumah dari Tapera. Kalau pun ada imbal hasil untuk dana yang ditabung di Tapera, menurut Timboel, maka imbal hasilnya juga belum jelas.

 

“Hal ini berbeda dengan BPJS Naker yang wajib memberikan imbal hasil JHT (Jaminan Hari Tua) kepada peserta minimal sebesar rata rata suku bunga deposito bank pemerintah. Kalau imbal hasil dana pekerja yang ditabung di Tapera di bawah suku bunga deposito maka peserta akan rugi,” tutur pria yang juga Koordinator Advokasi BPJS Watch ini.

 

Dengan mundurnya waktu penetapan Komite Tapera, kata dia, berarti kebijakan umum tentang Tapera juga akan terlambat dibuat. Ini akan mempengaruhi pembuatan PP tentunya.  “Saya berharap seluruh regulasi itu bisa secepatnya selesai, sehingga pemerintah memiliki waktu cukup panjang untuk memproses sosialisasi kepada seluruh masyarakat termasuk pengusaha dan pekerja atau buruh,” ujarnya.

 

Pembuatan regulasi tersebut juga seharusnya melibatkan para stakeholder seperti Serikat Pekerja-Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Hal itu sesuai dengan perintah Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011.

 

“Jangan sampai kejadian keterlambatan pembuatan regulasi BPJS Kesehatan dan BPJS Naker terjadi lagi untuk regulasi regulasi di Undang Undang tapera ini, sehingga proses sosialisasi BPJS waktu itu tidak terjadi,” ujarnya.

 

Timboel memaparkan sejumlah keterlambatan yang saling berkaitan dan akan membuat kinerja tidak akan pernah maksimal. Menurut dia, dengan terlambatnya pengangkatan Komite Tapera, maka pemilihan BP (Badan Pelaksana) Tapera juga akan terlambat. Komite Tapera berwenang menseleksi calon komisioner BP Tapera. Dengan keterlambatan proses pemilihan BP Tapera, maka Komisioner BP Tapera juga akan terlambat terbentuk. Akibat keterlambatan pemilihan BP Tapera maka kerja-kerja Komisoiner BP Tapera akan terganggu, seperti pembuatan kebijakan operasional pengelolaan Tapera, penetapan tata cara penunjukkan manager investasi, Bank Custodian, dan Bank atau perusahaan pembiayaan, ketentuan tentang tata cara pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya.

 

“Kalau semuanya terlambat, maka pelaksanaan Undang Undang Tapera berpotensi akan terganggu. Kalau terganggu maka pekerja atau buruh akan terhambat untuk memiliki rumah,” ujarnya.

 

Timboel menyampaikan, Presiden Jokowi harus konsisten dan harus mewujudkan komitmennya untuk mengadakan perumahan bagi rakyat, terutama para pekerja.

 

“Pak Presiden, saat ini masih banyak pekerja atau buruh yang belum memiliki rumah, walaupun sudah bekerja 10 tahun lebih. Saat ini, mereka masih mengontrak rumah. Tiap bulan mereka menyisihkan sekitar hampir 30 persen dari upah mereka untuk membayar kontrakan rumah. Rumah merupakan kebutuhan dasar bagi pekerja atau buruh,” ujar Timboel.

 

Menurut Timboel, meskipun banyak pekerjaan atau janji yang sempat dibuatkan oleh Pemerintah, namun sampai saat ini janji-janji untuk rumah bagi rakyat tidak terwujud. Karena itu, Timboel mengatakan, sebaiknya Presiden juga fokus mengurus rakyat miskin.

 

“Saya tahu, Pak Presiden masih sibuk mengurus Undang Undang Tax Amnesty,tapi seyogyanya Pak Presiden tidak lupakan Undang Undang Tapera. Semoga Bapak Presiden segera memerintahkan para menteri terkait untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang ada di Undang Undang Tapera,” pungkas Timboel.

 

Sebelumnya, pemerintah memastikan komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sesuai dengan Undang Undang akan direalisasikan Juli 2016.

 

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR Maurin Sitorus mengatakan, sesuai UU Tapera, komite nantinya akan diisi oleh bagian keuangan dengan tenaga kerja berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan pemimpin komite akan diisi oleh satu profesional.

 

“Saat ini kami sedang dalam proses mencari yang profesional, pokoknya dia harus ahli dalam bidang perumahan bisa dari kalangan mana saja bahkan dari perguruan tinggi,” katanya di Jakarta, Senin (2/5/2016).

 

Maurin menambahkan, terbentuknya tenaga komite nantinya berdasarkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Kemudian, tugas pertama Komite Tapera adalah menyeleksi komisioner untuk Badan Pengelolaan (BP) Tapera. Hal tersebut akan dilaksanakan setelah enam bulan terbentuknya Komite Tapera.

 

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basoeki Hadimoeljono mengatakan BP Tapera nantinya akan menggantikan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Maksimal dua tahun setelah penetapan UU Tapera, seluruh modal dan pekerja Bapertarum beralih ke BP Tapera.

 

Modal Bapertarum saat ini mencapai sekitar Rp10,4 triliun. Dana tersebut akan dikelola sebagai modal dasar untuk menjalankan institusi BP Tapera. Selain itu, pemerintah juga akan menyuntikkan dana melalui APBN sebagai modal dasar, sehingga dana tabungan peserta tidak akan digunakan untuk pembiayaan operasional Tapera.

 

“Bapertarum menargetkan dapat mendukung pembangunan 15 ribu unit rumah untuk pegawai negeri sipil sepanjang tahun ini. Sepanjang tahun lalu hanya sekitar tiga ribu PNS yang difasilitasi pembangunan rumahnya melalui Bapertarum. Tahun ini, pemerintah ingin meningkatkan target tersebut,” kata Basuki.

 

Menurutnya, ada sekitar 964.463 PNS yang belum memiliki rumah. Dari jumlah tersebut, yang berhak mendapatkan bantuan Bapertarum adalah sebanyak 756.591  PNS, sedangkan selebihnya  tidak berhak karena masa keanggotaan sebagai PNS yang belum lima tahun atau dari kalangan TNI/POLRI. “Kita upayakan 15 ribu bisa manfaatkan fasilitas ini karena ternyata yang belum punya rumah itu banyak sekali.”

 

Sementara itu, tercatat dana yang terkumpul di Bapertarum tiap tahun bisa mencapai Rp800 miliar dari sekitar 4,3 juta PNS aktif. Sedangkan, salah satu kendala pencairan bantuan perumahan kepada PNS selama ini adalah karena tidak lolos BI Cheking akibat beban kredit lainnya yang sudah lebih dahulu diambil.

 

Pasalnya, PNS baru dapat memanfaatkan fasilitas Bapertarum setelah lima tahun bekerja, padahal di periode itu mereka sudah lebih dahulu mengajukan kredit untuk kebutuhan lainnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*