Breaking News

Swasembada Pangan Sebatas Jargon, Impor Malah Malambung Tinggi

Dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK, reforma agraria itu tidak terjadi.

Pemerintah dianggap hanya getol menyuarakan swasembada pangan tanpa upaya konkrit untuk mewujudkannya. Buktinya, hingga dua tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla ini, pengingkatan impor pangan dari luar negeri sangat tinggi.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengungkapkan, langkah dan kebijakan pemerintahan Jokowi, terutama soal Nawacita, tidak pernah diikuti secara serius oleh para anggota kabinetnya.

Sejumlah kementerian di Kabinet Kerja milik Jokowi-JK, dianggap tidak melakukan apa-apa untuk mencapai swasembada pangan itu.

“Mulai dari Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi, Menteri Pedesaan dan sejumlah menteri terkait, malah gagal menterjemahkan Nawacita itu. Bukan swasembada pangan yang terjadi, malah impor pangan yang gila-gilaan dilakukan. Tak ada yang sungguh dilakukan kok,” papar Henry Saragih, di Jakarta, Kamis (09/06/2016).

Menurut pria kelahiran Deliserdang, Sumatera Utara ini, untuk sektor pangan, pemerintahan Jokowi-JK ini hanya meneruskan pola lama yang diterapkan oleh pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Tak ada yang baru kok. Hanya meneruskan apa yang sudah terjadi di era pemerintahan SBY saja. Ya sekarang hanya ada penambahan volume saja. Misal, tadinya volume anggaran kecil, sekarang dinaikkan. Tadinya lahan butuh pupuk organik 100 kilogram ya sekarang dinaikkan menjadi 200 kilogram. Itu saja, tak ada yang baru, dan tak serius,” papar Henry.

Henry yang juga Koordinator La Via Campesina–organisasi Gerakan Petani Sedunia-ini menyampaikan, selain kegagalan menterjemahkan Nawacita, pemerintahan kali ini pun tidak mengerti apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pertanian Indonesia.

Padahal, lanjut dia, seperti janji pemerintah yang akan membagikan 9 juta hektar lahan bagi petani untuk pertanian, tidak pernah terwujud. “Reforma agraria itu tidak terjadi. Yang ada, pemerintah mensertifikatkan tanah yang sudah diperjuangkan oleh masyarakat dan petani, jadi lahan 9 juta hektar untuk pertanian itu ya sampai kini tidak ada dibagikan,” ujarnya.

Jika ingin mencapai swasembada pangan, lanjut Henry, tentu ketersediaan lahan pertanian harus diupayakan. Sebab, kian hari, lahan sudah beralih fungsi menjadi lahan bisnis non pertanian. “Ini yang tak pernah diseriusi pemerintah,” ujarnya.

Kemudian, persoalan sistem dan struktur kelembagaan pengelolaan pangan, lanjut Henry, hingga kini tidak ada yang berubah. Pemerintah melalui Menteri Pertanian, kata dia, malah mengkonsetrasikan urusan lahan pada kebun kelapa sawit dan perkebunan-perkebunan lainnya.

Jadi, lanjut Henry, Menteri Pertanian kali inipun tidak mengubah sistem pertanian Indonesia. “Tidak ada perubahan struktural kelembagaan strategis dalam pertanian. Koperasi-koperasi tidak berjalan. Semua itu tidak dikerjakan. Akhirnya, ya tetap saja Indonesia menjadi Negara pengimpor bahan pangan dari luar negeri. Gandum terus mengimpor, daging sapi juga terus mengimpor, bahan-bahan pangan lainnya juga malah terus mengimpor. Lalu, apa yang dilakukan rupanya? Kan tidak ada toh,” ujarnya.

Jokowi sebagai presiden, menurut Henry, juga sudah tidak konsisten terhadap pelaksanaan Undang Undang dan regulasi di bidang pertanian. Bahkan, rencana membangun Badan Pangan Nasional yang sudah jatuh tempo, menurut dia, sudah dilupakan oleh pemerintah. “Itu badan pangan nasional tak kunjung dibentuk sampai sekarang. Aneh memang,” ujarnya.

Henry mengingatkan, di Indonesia, sudah ada sejumlah regulasi dan perundang-undangan tentang pangan dan pertanian, seperti Undang Undang Pangan, Undang Undang Pengembangan Lahan Berkelanjutan, Undang Undang Pemberdayaan Sumber Daya Petani, termasuk Nawacita, namun semua itu ditinggalkan oleh pemerintah.

Langkah dan kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini, lanjut dia, untuk persoalan pangan, hanyalah berupa langkah accidential saja. Jika ada persoalan barulah dilakukan impor. “Tidak ada rute pengembangan dan perbaikan pangan yang baru, semua masih yang lama. Tak ada terobosan, dan Nawacita sudah dilupakan kayaknya,” kata Henry.

Mengenai distribusi pangan dan produk pertanian, diungkapkan Henry, pemerintah malah tidak memiliki strategi dan malah pasrah membiarkan distribusi dikuasai oleh pihak swasta. Semua sumber pangan dan produk pangan Indonesia hari ini, kata Henry, dikendalikan oleh pihak swasta dan mafia yang bermain di dalamnya.

“Minyak goreng saja, dikuasi oleh perusahaan swasta. Harga minyak goreng malah dikontrol oleh Sinar Mas. Harga minyak goreng melambung tinggi, padahal harga CPO (Crude Palm Oil) sedang turun, kok bisa pula harga minyak goreng mahal. Lalu dimana pemerintah? Kemana saja pemerintah Indonesia?” ujar Henry.

Karena itulah, menurut Henry, swasembada pangan dan ketahanan pangan yang getol digembar-gemborkan Presiden Jokowi, ternyata hanya isapan jempol belaka. “Itu hanya tinggal statement-statement saja. Semua masih mengikuti pola-pola lama yang sudah terbukti gagal kok. Maka tidak heran, harga pangan di Indonesia makin tinggi, impor pangan terus menerus terjadi dan juga makin tinggi, makin naik. Pemerintah tidak memiliki perencanaan yang baik, semua dilakukan nabrak-nabrak dan accidential semata,” pungkas Henry.

Kebijakan pemerintah yang tetap mengimpor beras, meski produksi dalam negeri mengalami surplus, menurut Direktur Pengadaan Bulog Wahyu, adalah hal yang tidak bisa dihindari, karena itu merupakan kegiatan yang sudah pasti.

Wahyu menjelaskan, penyerapan beras tahun ini di seluruh Indonesia mencapai 1,45 juta ton, dari target sampai bulan Juni sebesar 2 juta ton. Meskipun, Bulog masih mengutamakan beras dalam negeri.

“’Nah, masalahnya memang kenapa surplus tapi masih impor, itu memang kebijakan yang pasti dan itu sudah di tuntun. Waktu tahun lalu memang karena ada el nino, jadi antisipasi. Kalau tahun ini belum ada impor. Jadi ini sisa dari tahun lalu,” kata Wahyu, saat ditanya Ketua DPR Ade Komarudin, di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/6/2016).

Mengenai pernyataan Ade yang menilai harga beras mahal karena mata rantai yang panjang, ia mengklarifikasi sebetulnya harga di petani pun sudah mahal. Hari ini misalnya, harga kering panen Rp 4.200 – Rp 4.500, kalau dikonversi menjadi beras jatuhnya bisa Rp 9.000.

Menurutnya, harga turun hanya pada saat panen. Ia melihat ada komponen inefisiensi, salah satunya karena lahan pertanian yang sempit. Sehingga, menyebabkan petani tidak bisa beli pestisida dan pupuk dengan jumlah kecil, dan tetap harus jumlah besar sehingga banyak yan mubazir.

“Sehingga ketika diakumulasikan harganya jadi mahal. Kalau beras luar saya lihat sudah efisien. Karena ada pengelolaan yang lebih terintegrasi,” ujar Wahyu.

Wahyu menyatakan, untuk memotong 7 sampai 8 rantai yang ditemukan BPS, Bulog sedang mengembangkan lumbung pangan Ganesha, di Ciamis dan di beberapa tempat lainnya. Lumbung itu agar petani yang berproduksi bisa langsung simpan di lumbungnya dan langsung dibeli oleh Bulog ke lumbungnya.

“Jadi ketika dibutuhkan untuk raskin bisa langsung dan efisien,” katanya.

Wahyu menambahkan, pemerintah sudah memerintahkan Bulog untuk melaksanakan operasi pasar selama sebulan, dan ada juga pasar murah. Diungkapkan Wahyu, Bulog sudah mendistribusikan 390 ton beras pasar selama sebulan sampai lebaran agar harga besar tidak bergejolak.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*