Breaking News

Supaya Berkualitas, Pengawasan Pemilu Harus Libatkan Masyarakat Secara Langsung

Supaya Berkualitas, Pengawasan Pemilu Harus Libatkan Masyarakat Secara Langsung.

Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus memberikan peranan dan partisipasi langsung dalam penyelenggaraan Pemilu.

Aktivis Pegiat Kepemiluan Sahat Dohar Manullang menuturkan, partisipasi dan peranan langsung masyarakat dalam kegiatan Pemilu adalah hak. Sebagai hak, lanjut dia, maka peranan dan partisipasi itu harusnya berwujud nyata dalam tindakan dan alat-alat kepemiluan.

Dia menegaskan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah pengawasan penyelenggaraan pemilu yang melibatkan masyarakat secara luas dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu.

“Pengawasan partisipasi masyarakat dapat menjadi solusial ternatif bagi Lembaga Pengawas Pemilu untuk menggerakkan seluruh potensi masyarakat dalam pengawasan pemilu agar berjalan lancer dan sukses,” tutur Sahat Dohar Manullang, Minggu (08/07).

Mantan Aktivis Mahasiswa di Jakarta itu melanjutkan, selama bergelut di urusan Kepemiluan, dia juga menemukan banyak kendala dan persoalan kepemiluan yang harusnya bisa diselesaikan dengan segera.

Padahal, lanjut Sahat Dohar, partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu adalah bentuk penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya.

Kegiatan pengawasan dan atau pemantauan perlu ditingkatkan dalam partisipasi langsung masyarakat sebagai kontrol publik dalam menjaga suara dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Sahat Dohar menuturkan, dari sisi Peraturan Perundang-undangan, di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu diperlukan dalam rangka mencegah pelanggaran pemilu. “Dan pencegahan sengketa proses Pemilu,” ujar Mantan Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta itu.

Dia menjelaskan, bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dapat dilakukan dengan; pemantauan, penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran, kajian, pengawasan kampanye, dan bentuk-bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bahkan, lanjut Sahat Dohar, persoalan terbatasnya sumber daya lembaga pengawas pemilu, masih banyaknya pelanggaran pemilu dan mandate yuridis, maka Bawaslu dengan jajarannya perlu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah mendorong secara aktif agar masyarakat tersadarkan untuk terlibat dalam pengawasan pemilu; menyediakan informasi yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan Pemilu; dan menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu.

“Partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu akan menciptakan pemilu yang berkualitas, mampu mewujudkan demokrasi yang sehat dan menjunjung tinggi hukum, serta menemukan para pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui proses pemilu,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*