Breaking News

Sulit Mengurus Kartu BPJS, Jika Pasien Miskin Penderita Tumor Kesulitan Berobat di Rumah Sakit, Warga Kolong Tol Akan Dikerahkan

Sulit Mengurus Kartu BPJS, Jika Pasien Miskin Penderita Tumor Kesulitan Berobat di Rumah Sakit, Warga Kolong Tol Akan Dikerahkan.

Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah Sakit kembali mendapat sorotan tajam. Kali ini, seorang ibu bernama Emi yang menderita penyakit tumor, kesulitan memperoleh BPJS dan pelayanan di Rumah Sakit.

 

Pendamping pasien kurang mampu dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) menyampaikan, perempuan kelahiran Cilacap, 04 Agustus 1981 itu merupakan warga di Jakarta yang kondisi perekonomiannya sangat memprihatinkan.

 

Persoalan seperti ini, sudah sering terjadi, namun tidak kunjung mendapat respon yang cepat dari pemerintah. Jangankan warga yang berada di luar Ibukota Jakarta, warga yang tinggal dekat dengan berbagai akses kesehatan dan pusat pemerintahan seperti di Jakarta pun, tetap tidak terurus.

 

Sekjen Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Dika Moehammad menyampaikan, pasien Emi adalah salah satu warga miskin penghuni Kolong Tol Ir Wiyoto Wiyono, Penjaringan, Jakarta Utara.

 

“Dia menderita penyakit tumor ganas di bagian perut,” ujar Dika, Selasa (01/08/2017).

 

Dikatakan Dika, Puskesmas Kecamatan Penjaringan sudah dua kali memberikan surat rujukan untuk segera melakukan pemeriksaan, tindakan, dan pengobatan lebih lanjut di rumah sakit.

 

“Namun, karena tidak memiliki Kartu Identitas Penduduk (KTP) sebagai pra syarat pembuatan BPJS Kesehatan, Emi terpaksa mengurungkan niatnya ke rumah sakit,” ungkap Dika.

 

Kini, berkat bantuan pengurus Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kelurahan Penjaringan, Nyonya Emi telah mendapatkan KTP Musiman Penduduk DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh Kelurahan Penjaringan.

 

“Nyonya Emi setiap malam menangis menahan sakit akibat penyakitnya. Dirinya pun sudah tidak dapat menerima asupan makanan, selalu muntah setiap kali habis makan. Kondisi fisiknya pun berubah drastis menjadi kurus kering,” ujar Dika.

 

Sehari-harinya, Emi dan suaminya berprofesi sebagai pemulung yang berpenghasilan rendah dan tidak menentu.

 

Lebih lanjut, Dika mengatakan, dengan berbekal KTP Musiman Penduduk DKI Jakarta dan Surat Rujukan Puskesmas Kecamatan Penjaringan, SPRI mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BPJS Kesehatan dapat memasukan Emi sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan menanggung semua pembiayaan pengobatan yang dibutuhkan Emi di rumah sakit.

 

“Setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan Jaminan Kesehatan yang dikelola oleh Negara tanpa harus terhalangi urusan tetek bengek administrasi. Kesehatan merupakan hak dasar, yang wajib diberikan oleh Negara kepada seluruh rakyat Indonesia,” tutur dia.

 

Jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BPJS Kesehatan tidak mau menanggung derita Emi, lanjut Dika, maka seluruh warga kolong tol Ir Wiyoto Wiyono akan mendatangi rumah sakit di wilayah Penjaringan, terutama Rumah Sakit Atmajaya dan Rumah Sakit Pluit, sebagai bentuk protes dan solidaritas warga miskin kolong tol terhadap Emi.

 

“Tindakan ini terpaksa akan dilakukan seluruh warga kolong tol untuk mengultimatum dan mendesak rumah sakit dapat segera mengobati penyakit yang diderita Emi,” pungkas Dika.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*