Breaking News

Suksesnya Pemilu Dimulai Dari Rekrutmen, Bawaslu Butuh Partisipasi Masyarakat

Diskusi Publik DPP Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) bertema Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, di Media Center KPU Pusat, Selasa (17/04/2018).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengakui bahwa pihaknya membutuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses-proses politik.

Selain akan menjadikan kualitas Pemilu kian baik, para calon pemimpin di tingkat daerah maupun di tingkat nasional pun tidak akan bisa sembrono mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat Pemilihnya nantinya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menyampaikan, paling tidak ada tiga ukuran utama sebuah proses Pemilu bisa dikategorikan sukses.

Pertama, Penyelenggara Pemilu itu sendiri harus berkualitas. Penyelenggara Pemilu di Indonesia terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan DKPP. Tiga instansi ini memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas.

Menurut Abhan, kualitas penyelenggara Pemilu itu dimulai dari proses rekrutmen. Seleksi para calon penyelenggara harus dilakukan secara kredibel, berintergitas, berkualitas, obyektif, profesional, independen.

“Semua itu sudah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 07 Tahun 2017. Rekrutmen itulah awal mula yang akan menentukan nantinya kualitas pemilu yang dilaksanakan,” tutur Ketua Bawaslu Abdhan ketika menjadi pembicara dalam Diskusi Publik DPP Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) bertema Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum, di Media Center KPU Pusat, Selasa (17/04/2018).

Untuk Pilkada Serentak 2018, lanjut dia, ada sebanyak 171 pemilihan kepala daerah yang terdiri dari 17 provinsi besar.

“Dengan sebanyak 20 parpol yang menjadi kontestan, serta jumlah pemilih Pilkada Serentak itu mencapai 150 jutaan pemilih. Itu setara dengan 80 persen pemilih untuk Pilpres 2019,” ujar Abhan.

Ukuran kedua berhasil atau tidaknya Penyelenggaraan Pemilu, lanjut dia, adalah partisipasi masyarakat pemilih. Partisipasi itu dimulai dari partai Politik sebagai peserta Pemilu.

Dia berharap, setiap parpol mencalonkan calegnya yang berkualitas, diterima masyarakat pemilihnya dan memiliki kapasitas. Ketentuan persyaratan pencalegan yang berkualitas di masing-masing partai itulah yang akan mendorong pemilih untuk berpartisipasi langsung dalam  Pemilu.

“Dan ketiga, ya masyarakat Pemilih itu sendiri sebagai penentu. Masyarakat pemilihlah yang memiliki otoritasuntuk berpartisipasi dan untuk menyukseskan Pemilu. Karena itu masyarakat yang rasional, yang cerdas dan yang memiliki hak suara dan hak dipilih hendaknya berpartisipasi aktif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarkat itu sendiri lewat proses politik,” tutur Abhan.

Yang pasti, lanjut dia, dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan, Bawaslu dan jajarannya berpegang teguh terhadap mekanisme dan aturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum mereka sebagai penyelenggara Pemilu.

“Kami hanya penyelenggara, dan itu semua sudah ditentukan di Undang Undang. Kami patuh kepada Undang Undang. Jika ada yang melanggara dari aturan perundang-undangan itu ya silakan diproses,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*