Breaking News

Sudah Tidak Menjabat Wakil Ketua KPK Lagi, Aktivis Minta Deponeering BW Dibatalkan

Sudah Tidak Menjabat Wakil Ketua KPK Lagi, Aktivis Minta Deponeering BW Dibatalkan.

Jaksa Agung HM Prasetyo diminta membatalkan putusan deponeering terhadap Bambang Widjojanto (BW). Selain ada fakta persidangan,  BW juga kini sudah menjadi masyarakat sipil biasa, karena sudah tidak menjabat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi.

Hal itu disampaikan Koordinator LSM Satgas Anti Diskriminasi Hukum, Budi ketika mendatangi Kejaksaan Agung, Jumat (12/10/2018).

Menurut Budi, pembatalan deponeering itu juga hak perogratif Jaksa Agung. “Sama seperti ketika menerbitkan deponeering, Jaksa Agung juga kini bisa cabut deponeering itu. Sebab, Bambang Widjojanto sudah bukan Wakil Ketua KPK lagi. Perkaranya pun sudah bisa ditindaklanjuti lagi sekarang. Ini kepentingan umum saat ini, yakni penegakan hukum,” tutur Budi.

Menurut dia, keputusan deponeering diduga tidak melalui prosedur yang benar, sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-undang harus mengacu pada keputusan  Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PUU-XIV/2016,  yang pada intinya menyatakan putusan deponeering wajib melalui proses konsultasi dan membutuhkan pertimbangan dari Ketua DPR, Ketua Mahkamah Agung, dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri).

“Keputusan deponeering Jaksa Agung tanpa melalui konsultasi dan tidak memilki pertimbangan dari Ketua DPR dari segi uraian argumen telah terpenuhinya unsur keterwakilan kepentingan umum, dari Ketua MA segi yuridisnya, dan dari Kapolri pada aspek mekanisme penyidikannya,” katanya.

Dia menjelaskan, Bambang Widjojanto dalam kedudukannya sebagai kuasa hukum Ujang Iskandar, calon bupati Kotawaringin Barat pada tanggal 23 Januari 2015 telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri, dalam  perkara dugaan menyuruh saksi Ratna Mutiara  memberi keterangan palsu, pada sidang Mahkamah Konstitusi tahun 2010, terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

Pada tanggal 25 Mei 2015, berkas perkara atas nama Bambang Wdjojanto dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah dilakukan pelimpahan Tahap ke-II pada 18 September 2015 untuk siap disidangkan.

Akan tetapi, lanjut Budi, atas desakan dan rekayasa yang dibangun oleh kawan-kawan tersangka yang tergabung dalam beberapa NGO, Jaksa Agung dengan dalih menggunakan hak prerogatif yang diberikan pasal 35 huruf C Undang-undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung, memutuskan menerbitkan penetapan deponeering atas perkara tersebut.

“Apa yang diberikan Ketua MA, Ketua DPR dan Kapolri pada waktu itu bukanlah sebuah pertimbangan sebagaimana yang dimaksud keputusan  Mahkamah Konstitusi Nomor: 29/PUU-XIV/2016. Namun hanya sekadar statement biasa yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kelanjutan perkara tersangka Bambang Widjojanto kepada Jaksa Agung,” ujarnya.

Disinggung soal faktor yang mendukung pertimbangan tuntutan pencabutan deponeering, Budi mengatakan, Bambang Widjajanto tidak memiliki kualifikasi secara yuridis dan moral untuk mendapatkan keistimewaan deponeering, setelah adanya temuan dugaan melakukan manipulasi pidana pajak dan TPPU selama menjalankan profesi sebagai pengacara “Senior Partner di Widjojanto, Sonhaji, & Assciates” yang merugikan Negara mencapai puluhan miliar rupiah.

Berdasarkan hasil investigasi LSM Satgas Anti Diskriminasi Hukum, sebagai pengacara dan pemilik law firm Widjojanto, Sonhaji, & Assciates, Bambang Widjojanto pada tahun 2009-2010 diperkirakan berhasil meraih pendapatan sebesar Rp300 miliar, dengan asumi tanpa pandang bulu, tarif jasa yang  harus dibayar kliennya minimal rata-rata sebesar Rp10 miliar,  setelah tanda tangan surat kuasa.

Sebagai contoh, meskipun menjadi seorang korban mafia hukum seperti Jonny Abbas sekalipun, tetap wajib membayar Rp10 miliar kepada Bambang, yang hanya mendampingi dalam persidangan di PN Jakarta Pusat, pada Februari 2011. Bahkan oleh majelis hakim PN Jakarta Pusat, Jonny Abbas dihukum 1,8 tahun penjara.

Lalu tercatat berturut-turut Bambang Widjojanto pernah menjadi pengacara Bupati Morotai Rusli Sibua, tersangka dugaan suap 2,9 miliar terhadap mantan Ketua MK Akil Mochtar, Rusli Zaenal, mantan Gubernur Riau, Bupati Tapanuli Tengah, Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar, dan LPS yang melahirkan bailout Bank Century.

Meskipun memiliki kekayaan ditaksir minimal sekitar Rp150 miliar, Bambang Widjojanto menjelang mengikuti pemilihan Ketua KPK melaporkan dan memberikan keterangan hanya memiliki harta sebesar Rp4,8 miliar, berdasarkan data LHKPN tahun 2012.

Laporan itu disebut dikualifikasikan sebagai keterangan palsu, sekaligus terindikasi Bambang Widjojanto melakukan dugaan pidana manipulasi pajak dan TPPU selama menjadi Senior Partner di Widjojanto, Sonhaji, & Associates, yang merugikan keuangan Negara puluhan miliar rupiah.

“Ia seorang hipokrit, berpura-pura hidup sederhana, dengan bergelantungan di kereta api Depok-Jakarta saban hari. Naik ojek mengajar di kampus Universitas Trisakti,” tegasnya.

Karena itu, Budi meminta agar Jaksa Agung mencabut dan membatalkan kembali keputusan deponeering perkara atas nama tersangka Bambang Widjojanto. “Sekaligus mengusut atas terjadinya dugaan pidana manipulasi pajak dan TPPU yang terjadi ditubuh  Widjojanto, Sonhaji,  & Associates,” ujarnya.

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, dikeluarkannya deponeering itu adalah atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Selain itu, deponeering juga merupakan hak perogratif Jaksa Agung.

“Terus maunya apa, oh dibuka kembali, kita harusnya lihat dulu dong, pada saat kita putusan deponering alasannya adalah demi kepentingan umum. Nah sekarang kita lihat dulu ada enggak kepentingan umum yang mendasari untuk dibuka kembali,” katanya,  tutur HM Prasetyo dalam konperensi pers, usai Acara Pelantikan Jajaran Eselon II Kejaksaan Agung, di Gedung Sasana Baharuddin Lopa, Kompleks Kejaksaan Agung, Jumat (12/10/2018).

Untuk itu, kata Prasetyo, jika deponering dibuka kembali maka apakah ada kepentingan umum yang perlu di buka kembali deponering tersebut.

“Dulu kepentingan umumnya demi tuntutan masyarakat dalam pemberantasan korupsi itu kepentingan bersama, kita kan enggak mau korupsi merajalela,” jelasnya.

Disinggung soal apakah untuk mengetahui kepentingan umum BW bisa dipanggil kejaksaan?.”Bisa iya, bisa tidak. Kita lihat pertimbangannya dulu,” tutupnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*