Breaking News

Sudah Tak Relevan di Bawah Kendali Kemenkumham, Otoritas Pusat MLA Siap Diambilalih Jaksa

Sudah Tak Relevan di Bawah Kendali Kemenkumham, Otoritas Pusat MLA Siap Diambilalih Jaksa.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan kebijakan “Central Authority” atau Otoritas Pusat dalam penyelenggaraan Mutual Legal Assistance (MLA) terkait kerjasama imbal-balik untuk masalah pidana antar negara,  sudah tidak lagi relevan berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

 

Menurutnya, Kemenkumham tidak memiliki tugas dan kewenangan yang secara langsung berhubungan dengan proses penegakan hukum.

 

“Sudah tidak berhubungan dengan proses hukum,” kata Prasetyo saat memberikan sambutan dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) PJI 2017 di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Kamis (01/02/2018).

 

Prasetyo meminta agar persoalan tersebut selayaknya dibahas dalam Munas PJI. “Harus ditindaklanjuti dan diperjuangkan,” ujarnya.

 

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) yang juga Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), Noor Rochmad, menjelaskan Central Authority itu adalah otoritas pusat yang fungsinya ketika ada hubungan timbal balik antara negara dengan negara itu yang mewakilinya.

 

“Sekarang konteksnya adalah Kemenkumham itu bukan lagi sebagai lembaga yang melaksanakan tugas penanganan hukum atau yudisial. Dia itu adalah lembaga dengan perundang-undangan,” katanya.

 

Noor mengatakan, Kemenkumham dahulunya adalah Kementerian Kehakiman yang memiliki tugas yudisial namun saat ini sudah tidak lagi memiliki tugas tersebut. Sehingga ketika ada komunikasi antar negara tidak langsung ditangani Kemenkumham melainkan meminta bantuan kejaksaan dan kepolisian.

 

Hal itu, lanjut dia, malah menambah panjangnya birokrasi. Harusnya, lebih ideal jika dilaksanakan oleh kejaksaan yang memiliki kewenangan di bidang penanganan hukum.

 

Noor menjelaskan, misalnya masalah buronan yang dicari di negara lain (interpol) mungkin ketika mengejar harta di negara lain itu perlu MLA (Mutual Legal Action) yang akan membahas mengenai bagaimana caranya mencari harga yang ada di negara itu dan b‎utuh kerja sama dengan negara-negara.

 

“Nah, ini yang mewakili secara administratif Kemenkumham ketika dia mau mengeksekusi dia tidak tahu persoalannya. I‎ni perkara yang mana, caranya bagaimana? Sejarahnya bagaimana? Pasti akan diarahkan ke kejaksaan atau kepolisian. Karena dua instansi itu yang mengetahuinya,” katanya.

 

Dia mengatakan, sistem tersebut menambah panjangnya birokrasi. Namun kalau sudah dikuasai oleh kejaksaan dapat mempermudah, tinggal memanggil yang menangani masalah itu dan mencari berkasnya lalu apa langkah selanjutnya.

 

“Itu lebih memudahkan dalam rangka untuk mempercepat proses penanganannya,” ujar Noor Rochmad.(Richard)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*