Breaking News

Sudah Lama Lowong dan Proses Test Sudah Lama Kelar, Tak Kunjung Ditetapkan, Pengangkatan Pejabat Dirjen Binwasnaker dan K3 Diduga Sarat KKN

Sudah Lama Lowong dan Proses Test Sudah Lama Kelar, Tak Kunjung Ditetapkan, Pengangkatan Pejabat Dirjen Binwasnaker dan K3 Diduga Sarat KKN.

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) semakin termarjinalkan. Padahal, pengawasan ketenagakerjaan adalah lembaga yg memegang peranan sentral dan strategis dalam mendukung terciptanya pelaksanaan hubungan industrial (HI) yang harmonis dan berkeadilan.

 

Faktanya, banyak permasalahan HI yang terjadi karena pelanggaran atas norma-norma kerja yang sudah jelas aturannya. Pelanggaran K3, pelanggaran upah minimum, masih banyaknya pekerja anak yang dipekerjakan di industri-industri, pelanggaran atas praktek kerja outsourcing maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),  merupakan contoh sejumlah kasus permasalahan HI yang kasat mata sering dijumpai.

 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Sekjen Opsi) Timboel Siregar menyampaikan, selain persoala-persoala itu,  juga terdapat sejumlah masalah kelembagaan di pengawas ketenagakerjaan paska berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menarik pengawas ketenagakerjaan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi.

 

“Dan itu semua, hingga saat ini belum selesai dengan baik. Itu juga menjadi Pekerjaan Rumah atau PR bagi Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kementerian,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Senin (29/05/2017).

 

Mengingat masalah-masalah itu adalah urgen untuk ditangani, lanjut dia, maka oleh karena itu Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 harus lebih berfungsi dan memiliki pemimpin (Dirjen) yang definitif.

 

Sampai saat ini, lanjut Timboel, dengan masih diposisikannya Pelaksana Tugas atau Plt Dirjen untuk memimpin Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 membuat kinerja pengawasan mandeg. Padahal, kata dia, kondisi itu sudah lama terjadi.

 

“Sejak meninggalnya Pak Mudji. Menurut saya, hal ini merupakan bentuk ketidakseriusan Presiden Jokowi cq Menaker RI untuk segera menentukan Dirjen yang definitif,” ujarnya.

 

Bila Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) sudah defenitif, lanjutnya, maka ruang tugas dan kewenangannya akan lebih besar lagi bila dibandingkan dgn seorang Plt.

 

“Perlu adanya kerja-kerja profesional dengan kewenangan yang jelas untuk menjalankan Direktorat Jenderal ini,” ujarnya.

 

Timboel menyayangkan juga posisi Plt Dirjen Binwasnaker dan K3 yang saat ini masih dirangkap oleh  pejabat yang sudah berkedudukan sebagai Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta).

 

“Ini artinya, perjabat itu tidak akan mampu dan tidak akan fokus menjalankan roda kerja Dirjen Binwasnaker dan K3 dan  Ditjen Binapenta secara bersamaan. Ini artinya kerja-kerja di pengawasan akan semakin termarjinalkan,”ujar Timboel.

 

Padahal, dikatakan dia, di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) masih banyak perjabat Eselon 1 yang memiliki kualifikasi dan sudah di-test serta lulus untuk posisi lowong itu.

 

“Tapi kenapa harus ditunda-tunda sehingga terkesan tidak ada pejabat Eselon 1 di internal Kemenaker yang mampu mengemban tugas sebagai Dirjen Binwasnaker dan K3? Sudah sangat lama Dirjen Binwasnaker dan K3 dalam posisi Plt. Ini sangat tidak sehat,” ujarnya.

 

Sejauh ini, diungkapkan Timboel, sudah ada tiga nama Eselon 1 yang dikirim ke Presiden untuk dipilih sebagai Dirjen.

 

“Tetapi kenapa hingga saat ini belum terpilih. Saya mendesak Presiden Jokowi segera menetapkan Dirjen Binwasnaker dan K3 definitif biar roda kerja organisasi pengawasan bisa lebih berfungsi dengan baik dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat ini,” ujarnya.

 

Proses lama penetapan Dirjen Binwasnaker dan K3 yang definitif, menurut dia, akan membuat pelaku Hubungan Industrial, khususnya dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertanya tanya. Ada apa gerangan kok lama menetapkan yang definitif? Sedangkan proses tes eselon 1 sudah lama selesai dan ada pejabatnya tetapi kenapa lama?

 

“Jangan sampai pengangkatan Dirjen Binwasnaker dan K3 ini kental berbau politis, apalagi beraroma suka tidak suka ataupun menanti pengisian pundi-pundi,” ujar Timboel.

 

Dia meminta Presiden Jokowi harus segera memilih Dirjen Binwasnaker dan K3  secara definitif.

 

“Ini sudah terlalu lama Pak Presiden. Saatnya juga Kemenaker harus terbuka dan obyektif berdasarkan sistem prestasi dan kinerja dalam proses pemilihan pejabat-pejabatnya sehingga berjalannya organisasi Kemenaker bisa lebih baik lagi. Sudah tidak zamannya lagi ada KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam pemilihan pejabat,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*