Breaking News

Sudah Hampir Punah Ruang Hidupnya, Nelayan Minta Perlindungan Negara

Sudah Hampir Punah Ruang Hidupnya, Nelayan Minta Perlindungan Negara.

Para nelayan yang tergabung dalam Forum Nelayan Jawa Tengah menuntut diberikan perlindungan oleh negara. Mereka juga meminta adanya terobosan hukum bagi keadilan dan kepastian bagi nelayan Indonesia.

Para Nelayan di Forum Nelayan Jawa Tengah (FNTJ) beranggotakan nelayan dari daerah Semarang, Jepara, Kendal, Demak, Batang, Pati ,dan Rembang bersama Layar Nusantara, LBH Semarang, KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), WALHI Jawa Tengah, LPUBTN (Lembaga Pendamping Usaha Buruh Tani Nelayan), SHEEP (Society for Health Enviroment Education & Peace) dan Jaringan Masyarakat Peduli Nelayan dan Pesisir Jawa Tengah itu, meminta dan juga sekaligus akan melakukan pengawalan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penetapan zonasi wilayah pesisir.

Jurubicara Forum Nelayan Jawa Tengah (FNTJ), Sugeng menyampaikan, Raperda Zonasi Jawa Tengah yang merupakan mandat revisi Undang-Undang Nomor 01 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, harus memastikan hak akses nelayan terhadap wilayah tangkap serta mempertahankan ruang ekologi sebagai benteng perlindungan terhadap masyarakat pesisir.

“Tidak kalah penting adalah melibatkan partisipasi masyarakat pesisir dan menempatkan hak-hak nelayan,” ujar Sugeng, dalam siaran persnya, Jumat (25/08/2017).

Sugeng yang merupakan Nelayan Kendal itu juga meminta agar Negara ini membuat terobosan hukum untuk menyelesaikan konflik horizontal atas terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015.

“Permen KP ini yang bermuatan larangan penggunaan alat tangkap tertentu harus disertai dengan langkah konkrit dengan membuat skema perubahan alat tangkap pengganti cantrang. Tidak kalah penting adalah memastikan masa transisi dengan tidak menjadikan nelayan sebagai korban penegak hukum di laut,” ujar Sugeng.

Sedangkan Ketua Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) Demak, Masnuah menekankan perlunya kepastian kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan petambak tradisional, dengan pembuatan Perda yang merupakan mandat UU No. 07 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

“Jadi, dengan membuat terobosan kebijakan, dengan menolak impor garam disertai penguatan pengelolaan garam tradisional oleh petambak garam sehingga mempunyai kemampuan mengelola garam sesuai kebutuhan pasar,” ujar Masnuah.

Dia menyampaikan, Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai kekayaan sumber daya perikanan dan pesisir begitu melimpah. Sayangnya, kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya masih hidup dalam kondisi miskin dan memprihatinkan.

“Perampasan ruang hidup oleh korporasi besar adalah satu diantara sekian persoalan genting yang selalu dihadapi mereka,” ujarnya.

Senada dengan Masnuah, Nico Wauran dari Layar Nusantara menyampaikan, Forum Nelayan Jawa Tengah mencatat sejumlah praktik perampasan ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir Jawa Tengah dalam sejumlah bentuk.

Nico merinci, praktik perampasan ruang hidup nelayan dan masyarakat pesisir itu, anatara lai, pertama, adanya kasus reklamasi di Pesisir Tapak dan Pesisir Tugurejo di Kota Semarang. Kedua, penambangan pasir besi di wilayah Pesisir Jepara. Ketiga, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Batang, Jepara dan Cilacap yang mengusir nelayan dari wilayah tangkapnya.

Dia pun mengungkapkan, dampak dari perampasan ruang hidup di wilayah pesisir Jawa Tengah dalam bentuk reklamasi, pertambangan pasir besi, dan PLTU adalah hilangnya mata pencaharian yang dialami oleh sedikitnya 26.186 jiwa nelayan.

Pada saat yang bersamaan, lanjut dia, negara masih saja belum mau memberikan pengakuan politik terhadap keberadaan perempuan nelayan sebagai garda terdepan penjaga dan produsen protein bangsa.

“Persoalan serupa dihadapi oleh petambak garam tradisional yang harus berhadapan dengan gempuran garam impor,” ujar Nico.

Bagi Forum Nelayan Jawa Tengah, kata dia, permasalahan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya di Jawa Tengah semakin rumit.

“Ditambah dengan ketiadaan perlindungan nelayan dalam bentuk asuransi yang seharusnya diberikan oleh pemerintah,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*