Breaking News

Sudah Disahkan Sebelum Reshuffle, Begitu Sri Mulyani Menjabat Menkeu APBN-P Kok Diobrak-abrik Sepihak Oleh Pemerintah, DPR Protes!

Tidak komit terhadap APBN-P yang sudah disahkan, Pemerintah diminta ajukan kembali pembahasan APBN-P Jilid II.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengatakan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang ditetapkan pada masa sidang yang lalu sebelum reses, sudah disetujui oleh DPR. Dan kemudian, setelah ada reshuffle kabinet jilid II, dilakukan perubahan dengan formasi yang baru. Terutama di bidang keuangan yang dipimpin Sri Mulyani.

 

“Bagaimana kita memaknai penyampaian dari kementerian keuangan yang baru, yang ingin memotong anggaran sampai 133 triliun rupiah. Sebetulnya ini menjadi koreksi terhadap Presiden sendiri dan juga pemerintahan, karena penganggaran dan pengusulan perencanaan anggaran itu adalah dilakukan oleh pemerintah,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Kamis (11/8/2016).

 

Pemerintah, menurut Politisi partai Gerindra itu, tidak mempunyai Kompetensi (inkompeten) untuk menyusun anggaran, dan kemudian dikoreksi oleh Menteri Keuangan yang baru. Karena ini, lanjut dia, cukup substansial dalam melakukan perubahan terhadap anggaran.

 

“Apa yang sudah disepakati itu, dimentahkan. Karena ini cukup substansial untuk melakukan suatu perubahan terhadap anggaran. Iya, sebetulnya bisa saja dilakukan dalam keadaan-keadaan yang memaksa atau darurat. Tapi kan ini baru disahkan dalam kurun waktru sekitar satu minggu, kemudian malah pemotongan,” ujar dia.

 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai bahwa apa yang sudah direncanakan dan dianggarkan pemerintah dikoreksi total. Ini tidak bisa diberlakukan semena-mena, karena harus diajukan kembali kepada DPR sebagai APBN-P. Bisa menimbulkan dampak yang keras terhadap pertumbuhan ekonomi.

 

“Iya mungkin APBN-P jilid 2. Tidak bisa kemudian pemerintah langsung melakukan seperti itu, kecuali pada level realisasi anggaran. Kalau ini kan substansial, saya kira ini mempunyai dampak yang keras termasuk pada pertumbuhan. Karena untuk target pertumbuhan sendiri sudah diubah tetapkan 5,3 persen,” papar dia.

 

Penerimaan negara, dikatakan Fadli Zon, hanya permasalahan sederhana saja. Bagaimana negara, bisa mengelola keuangan, pembangunan dan pertumbuhan. Dan tentu bagaimana pemerintah mengelola ABPN.

 

“Penerimaan itu dipasok demikian tinggi, tetapi pada kenyataannya reaslisasinya tidak seperti yang diharapkan. Dan devisitnya cukup tinggi, 296 triliun rupiah dari PDP 2.35. Tekor negara kita ini,  tekor untuk menyelenggarakan apa yang dinginkan untuk dilakukan pemerintah,” tandasnya.

 

Selain itu, Fadli Zon mengunkapkan bahwa tax amnesty atau pengampunan pajak mempuyai target sebesar 165 triliun rupiah. Kalau tidak tercapai, tambah dia, maka tekor negara akan bertambah, apalagi penerimaan itu jauh dari yang diharapkan.

 

“Bisa melampaui 3 persen dari PDP, berarti pelanggaran terhadap Undang Undang. Tentu kalau pelanggaran terhadap Undang Undang tentu punya indikasi-indikasi politik,” ungkapnya.

 

Meski begitu, Fadli Zon meminta supaya pemeritah menjaga lemahnya perencanaan dan penganggaran. Karena ini menunjukkan tata pengelola pemerintahan sekarang terlalu banyak keinginan dan nafsunya tinggi untuk pembangunan, akan tetapi tenaga kurang untuk mengumpulkan dana, dan akhirnya bergantung kepada hutang.

 

“Dan ini menurut saya selalu tak diindahkan,  yang tidak bertanggung jawab ya dari pemerintahan sekarang ini, untuk terus menambah utang dan akhirnya kita terjebak dalam hutang. Karena tidak bisa nanti membayar hutang, karena membayar hutang bunga saja sudah sangat besar dari APBN kita,” paparnya.

 

Pemerintah sekarang ini, dikatakan Fadli Zon, harus melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan dalam pembagunan infrastruktur, sementara ekonomi kerakyatan tidak berjalan. Kehidupan bertambah susah, menjadi pekerjaan pun semakin susah.

 

“Pembangunan infrastruktur tentu saja bagus. Saya kira sangat bagus, apalagi kalau ada uangnya, tetapi kalau tidak ada uangnya masa kita harus memaksakan untuk membangun ifrastruktur. Infrastruktur itu untuk siapa, membangun pelabuhan itu untuk siapa, membangun kereta cepat itu untuk siapa. Itu harus dipikirkan, sementara ekonomi rakyat tidak berjalan. Kehidupan makin susah, mencari pekerjaan makin susah,” jelasnya.

 

Meski begitu, Fadli Zon meminta, Pemerintah dalam hal ini Presiden, untuk memikirkan kondisi perekonomian, dan tidak terlalu berambisius untuk pembangunan infrastruktur.

 

“Dan sekali lagi bahwa itu bagus kalau ada uangnya, tapi kalau tidak ada uangnya ini akan membahayakan, karena kita akan berhutang terus,” lanjutnya.

 

Hutang dengan melihat skema  yang dilakukan pemerintah RRC, lanjut Fadli Xon, memberikan utang kepada beberapa bank, itu bisa membahayakan status negara maupun bangsa.

 

“Menurut sejumlah pengamat, itu justru membahayakan status dari bangsa tersebut. Karena bisa nanti ini beralih dari kepemilikan kebesaran sahamnya, ini saya pikir perlu dipikirkan kedepan agar ini tidak terjadi,” ungkapnya.

 

Selain itu, perubahan terhadap postur APBN harusnya berorientasi terhadap politik anggaran yang memihak kepada perekonomian rakyat. Dan menjalankan ekonomi kerakyatan serta mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

 

“Tapi ternyata saya kira tidak, ini masih orientasi kepada ekonomi rakyat masih sangat kurang, ekonomi rakyat ini tidak bergerak baik itu di pertanian dan UKM, dan sektor-sektor lain,” paparnya.

 

Fadli Zon berpendapat bahwa pemotongan anggaran itu sebagai bagian dari upaya untuk menyelamatkan keuangan Negara supaya tidak melebih defisit dari yang ditentukan Undang Undang, dan ini semua harus dievaluasi.

 

“Karena kalau dari pemerintah ini tidak ada kepastian, harusnya dimatangkan dulu semaksimal mungkin di dalam perencanaan dan penganggaran. Kalau mau ada perubahan harus diajukan dulu ke DPR, tidak bisa mengambil suatu inisiatif sendiri. Jadi harus ada APBN-P yang ke 2 yang diajukan oleh pemerintah ke DPR,” pungkasnya.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*