Breaking News

Sudah Banyak Sumbangsihnya, Pemerintah Malah Tidak Serius Perhatikan Usaha Kecil Menengah

Pemerintah dianggap masih setengah hati atau malah memandang sebelah mata para pedagang kecil dan para usahawan yang merupakan sektor yang digolongkan sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM).

Padahal, dari sektor UMKM ini, Indonesia sudah terbukti bisa memberikan sumbangan terbesar dalam perekonomian, serta paling tahan menghadapi krisis.

Ketua Analis Jali Merah Institute Robby Alexander Sirait menyampaikan kinerja pemerintah untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah, tidak terlihat.

“Usaha mikro kecil seperti pedagang kaki lima, usaha rumahan dan lain sebagainya, merupakan sektor yang tangguh menghadapi krisis. Namun pemerintah setengah hati mengembangkan UMKM ini. Buktinya, banyak UMKM yang hari ini muncul dan esok sudah mati, dikarenakan tidak ada perhatian serius dari pemerintah. Kondisi ini sudah berulang kali terjadi,” papar Robby dalam diskusi publik yang mengangkat tema Design Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan LKM oleh OJK dan Peran Pemerintah mengembangkan LKM dalam rangka pengembangan UMKM di Indonesia, di Jakarta, Jumat (15/04/2016).

Robby menjelaskan, sektor UMKM dibenturkan dengan persoalan pembiayaan dan suku bunga yang tinggi sehingga para pelaku usaha UMKM kesulitan memperoleh bantuan permodalan.

Kelemahan UMKM, lanjut dia, yang selalu dianggap tidak cocok dengan lembaga keuangan selama ini, adalah bahwa UMKM tidak memiliki jaminan dalam melakukan pemimjaman dana dari Bank.

“Karena itu, pemerintahlah yang harus mengambil peran dan membantu mengembangkan UMKM,” ujar Robby.

Segala hambatan bagi UMKM yang kesannya dibuat-buat, kata Robby, harus segera diakhiri. “Jangan hanya mengedepankan kemudahan pinjaman oleh perusahaan besar atau corporate,” ujarnya.

Robby menjelaskan, dalam krisis perekonomian, UMKM selalu berada di barisan terdepan untuk bertahan dan menyumbang pada perekonomian.

Robby mengatakan, sebesar 57 persen perekonomian Indonesia  disumbangkan oleh UMKM, dan 72 persen dari usaha mikro kecil (pedagang kaki lima dll). Sebanyak 97 persen sektor UMKM menyerap tenaga kerja.

Terbukti, pada krisis 2013, krisis tidak berdampak signifikan terhadap UMKM. “Dan ketika recovery UMKM cepat mengalami recovery. Berbeda banget dengan corporate,” ujar Robby.

UMKM memiliki peran strategis terhadap perekonomian Indonesia. Menyerap tenaga kerja besar dan sumbangan penghasilan terbesar. Nah, ketika pedapatan meningkat maka angka kemiskinan menurun.

Dalam perekonomian Indonesia, lanjut Robby, UMKM yang maju akan mampu meningkatkan penghasilan dan menyusutkan kemiskinan. Sebaliknya, jika UMKM dipandang sebelah mata, maka kemiskinan pun masih tetap saja tinggi.

“UMKM merupakan sektor yang memberi dampak pengurangan kemiskinan. Pemerintah harusnya mengedepankan UMKM untuk menurunkan kemiskinan. Jika dibandingkan dengan langkah pemerintah yang memberikan susidi dalam beberapa usaha Negara yang merugi, seperti untuk listrik, sebaiknya langsung sajalah ke UMKN. Pengaruhya sangat besar dan konstribusinya besar bagi perekonomian,” ujarnya.

Seperti, pemanfaatan dana desa menjadi BUMDes dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM), lanjut Robby, seharusnya bisa memberikan multipliers effect besar kepada pembangunan ekonomi nasional dan agenda-agenda perdebatan pemberantasan kemiskinan.

Bayangkan jika alokasi 600-700 juta rupiah per desa diialokasikan menjadi modal BUMDes berbentuk LKM, maka ada sekitar 6-9,4 juta UMKM di Indonesia bisa mendapat pembiayaan.

Kini, paling tidak, ada sebanyak 48,6 juta UMKM yang tidak tersentuh layanan perbankan, artinya ada potensi minimal 972 trilliun rupiah untuk pembiayaan UMKM. Mengingat begitu besarnya potensi pembiayaan UMKM yang bisa digarap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan belum tergarap perbankan, lanjut Robby, peran pemerintah dan regulator khususnya Otoritas Jasa Keuangan sangat diperlukan untuk mendorong penguatan dan pengembangan LKM ke depan.

Menurut Robby, kemampuan LKM menghimpun dana terbilang sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh masyarakat belum begitu percaya menginvestasikan dananya ke LKM dan memilih ke perbankan. Untuk itu, adanya lembaga penjaminan simpanan LKM perlu dibentuk.

“Pembentukan lembaga penjaminan LKM dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dan itu sudah diatur dalam UU LKM. Kita tunggu saja political will pemerintah dalam membentuk lembaga penjaminan LKM itu,” ujarnya.

Divisi Komunikasi dan Hubungan Internasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Iskandar mengatakan, kedepan, regulasi  pendampingan dan pengawasan OJK terhadap LKM harus mampu mendorong pengembangan dan penguatan LKM.

“Ini sangat penting dilakukan, mengingat masalah LKM selama ini terlihat pada buruknya manajemen dan rendahnya kemampuan menghimpun dana dari masyarakat,,” ujar Ahmad Iskanda.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*