Breaking News

Sudah Ada Putusan MA, Pengelolaan Air Minum Harus Libatkan Masyarakat

Sudah Ada Putusan MA, Pengelolaan Air Minum Harus Libatkan Masyarakat.

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung terkait gugatan atas kebijakan swastanisasi air di Jakarta. Dalam gugatan yang dimenangkan KMMSAJ tersebut, pemerintah diperintahkan untuk menghentikan swastanisasi dan mengambil alih pengelolaan air Jakarta.

 

Kuasa hukum KMMSAJ dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Matthew Michele Lenggu, mengatakan pihaknya mendesak pemerintah dan beberapa pihak terkait untuk segera menjalankan putusan MA. “Pengelolaan ini harus kembali ke negara dengan melibatkan masyarakat berikut upaya affirmasinya untuk melibatkan perempuan,” katanya di Jakarta, Kamis (12/10/2017).

 

Selain itu, pemerintah harus mereformasi dan restrukturisasi PAM Jaya dengan melakukan audit komprehensif. Audit ini juga wajib melibatkan partisipasi publik, termasuk perempuan. “Berikutnya, pemerintah perlu mengajak masyarakat untuk mengawal pelaksanaan putusan mengembalikan air sebagai hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

 

Dalam permohonannya, termohon kasasi dalam perkara ini yakni PT AETRA Air Jakarta, PT PAM Lyonnaise Jaya, Presiden, Wakil Presiden, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Keuangan. Sementara itu, turut termohon kasasi antara lain Gubernur Provinsi DKI Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Provinsi DKI Jakarta.

 

Menurut Matthew, swastanisasi air di Jakarta merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Langkah tersebut juga menghilangkan kewenangan negara dalam menjamin dan memenuhi hak atas air warganya.

 

Kuasa hukum KMMSAJ, Arif Maulana, menyebutkan masih ada kekhawatiran yang menghantui koalisi pascaputusan MA dikeluarkan. Pertama, pihaknya khawatir akan adanya peninjauan kembali (PK) yang diajukan pihak tergugat. Kemungkinan ini ada karena itu hak pihak tergugat.

 

“Meskipun putusan MA berkekuatan hukum tetap, tapi masih mungkin perjuangan ini panjang. Ini kemungkinannya besar. Masih ada mekanisme PK yang bisa ditempuh,” sebutnya. Selain itu, ada kekhawatiran terhadap pemerintah. Seperti ketika Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2013. Saat itu ia setuju dengan gugatan KMMSAJ. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan justru berubah.

 

“Yang lebih memprihatinkan, ketika putusan pengadilan sudah diketok, keluar Paket Kebijakan Ekonomi 6 dari Jokowi yang membuka peluang investasi privatisasi air. Jadi mereka akan membangkang putusan pengadilan. Kalau itu benar, jangan sungkan-sungkan kita untuk mengatakan pemerintah melanggar konstitusi, melanggar HAM, khususnya Pasal 33,” ungkapnya.

 

Kekhawatiran berikutnya adalah, PT PAM Jaya sebagai perusahaan pengelola air minum negara tidak melakukan perubahan.
“Oke nanti pemerintah mengikuti putusan pengadilan. Tetapi tidak ada perubahan di PAM, tidak ada restrukturisasi, tidak ada reformasi pengelolaan air di BUMD. Akibatnya, pengelolaan air akan sama saja atau bahkan lebih buruk dari swasta,” kata Arif.

 

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian kasasi yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) terhadap pengelolaan air minum di Jakarta. Dalam putusannya, MA meminta PT Aetra Air Jakarta, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyetop swastanisasi air minum di Jakarta.

 

MA juga memerintahkan kedua perusahaan tersebut mengelola air minum di Jakarta dengan Peraturan Daerah No 13/1992 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pengelolaan air minum di Provinsi DKI Jakarta harus disesuaikan dengan prinsip dan nilai-nilai hak asasi atas air sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 dan 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*