Breaking News

Sudah Ada KPK, KPU Tak Perlu Mempolitisir Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi

Sudah Ada KPK, KPU Tak Perlu Mempolitisir Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diingatkan agar tidak mempolitisir pencabutan hak politik oleh pelaku tindak pidana korupsi. Selama ini, sudah ada Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memililiki ketentuan juga dalam hal pencabutan hak politik seseorang.

Aktivis Anti Korupsi Abdullah Amas menyampaikan, langkah melarang terpidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) bukanlah ranah KPU.

“KPU yang melarang eks Napi korupsi  menjadi caleg itu bukan pada tempatnya. Karena KPU hanya penyelenggara Pemilu, tidak ada hak melakukan pencabutan hak politik warga. Jadi, jangan dipolitisir isu ini,” tutur Abdullah Amas, dalam siaran pers, Jumat (06/07).

Dia mengatakan, sebaiknya KPU fokus kepada pelaksanaan Pemilu yang baik dengan meningkatkan partisipasi Pemilih.

Dia menjelaskan, pencabutan hak politik ditentukan di dalam Undang Undang, dan diputuskan melalui pengadilan. “Hak warga negara tidak bisa dirampas serampangan,” katanya.

Pidana korupsi sendiri, menurut Abdullah Amas, juga perlu diklasifikasikan lagi. “Mana yang bias mencabut hak politik dan mana yang tidak dan diatur dalam Undang-Undang. Namun semua harus diputus melalui pengadilan. Pencabutan hak warga negara tidak bisa dilakukan hanya dengan peraturan lembaga negara,” tuturnya.

Dia mengatakan, sesuatu nilai yang dianggap baik tidak cukup untuk bisa diterapkan dalam sebuah negara demokrasi tanpa didasari pada norma-norma hukum yang berlaku.

Ketua KPU RI Arief Budiman telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota pada Sabtu, 30 Juni 2018.

PKPU itu juga mengatur larangan eks koruptor berpartisipasi sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, yang mana poin itu tertera pada Pasal 7 Ayat 1 huruf h, berbunyi “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.”

Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang.

Adapun pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 Juli hingga 17 Juli 2018.

PKPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif ini sebelumnya menjadi polemik. Sebab, salah satu aturan yang diinisiasi oleh KPU mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, mendapatkan sejumlah penolakan dari berbagai pihak.

Penolakan dari pemerintah, Komisi II DPR RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu datang lantaran pengundangan PKPU tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Draft PKPU yang memuat soal larangan mantan koruptor ikut serta sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 ini, juga sempat mandek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sehingga akhirnya dikembalikan kepada KPU.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pada Mei lalu angkat suara soal rencana KPU membuat peraturan yang melarang mantan koruptor ikut Pemilihan legislatif. Menurut Yasonna, ide tersebut baik tapi caranya tidak tepat.

“Saya konsisten tanggapan saya ini kan bertentangan dengan UU, ada juga keputusan MK tentang hal tersebut, dan itu diluar kewenangan PKPU. PKPU itu teknis kalau nanti masih boleh itu bahaya,” kata Yasonna di Kemenkumham.

Mantan politikus PDIP ini khawatir jika Kemenkumham mengundangkan PKPU tersebut, kelak akan banyak lembaga-lembaga lain yang membuat aturan sendiri yang menabrak undang-undang.

Lebih lanjut Yasonna memberikan saran, agar KPU memberikan surat kepada seluruh parpol yang berlaga di Pileg 2019 untuk tidak meloloskan mantan koruptor menjadi calon legislatif.

KPU pun menurutnya juga bisa mengumumkan kepada publik soal calon legislatif yang pernah mendekam di penjara karena korupsi.

“Ia punya kewenangan karena teknis tapi membuat aturan yang menghilangkan hak orang itu kewenangan UU,” ujar Yasonna.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*