Breaking News

Sudah 75 Profesor Indonesia Mendesak Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat Untuk Mundur

Sudah 75 Profesor Indonesia Mendesak Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat Untuk Mundur.

Sudah sebanyak 75 Profesor Indonesia mendesak Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat agar segera mundur dari jabatannya. Hal itu dilakukan untuk menjaga marwah dan martabat lembaga MK.

Ketua Forum Akademisi Selamatkan MK, Prof Sigit Riyanto menyampaikan, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera dan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) bersama perwakilan dari 75 Profesor dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga di Indonesia yang tergabung dalam Forum Akademisi Selamatkan MK sekali lagi meminta Arief Hidayat untuk mundur sebagai Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

 

Menurut dia, mundurnya Arief Hidayat ini penting demi mengembalikan marwah MK yang mulai memudar saat ini. “Marwah lembaga konstitusi ini mulai dipertanyakan setelah keluarnya putusan aneh MK soal Hak Angket DPR yang dapat melemahkan KPK. Citra MK juga mulai menurun setelah Arief Hidayat Ketua dan Hakim MK terbukti telah 2 kali melanggar etika,” tutur Prof Sigit Riyanto, dalam keterangan persnya, Kamis (15/02/2018).

 

Sigit mengatakan, dalam desakan mundur ini, selain melampirkan Surat dari para Profesor tersebut, juga terdapat 3 Profesor yang memberikan pernyataan singkatnya dan telah mendapat izin untuk dikutip oleh media.

 

Prof Azyumardi Azra dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah menyampaikan sikapnya bahwa perilaku hakim MK saat ini telah meruntuhkan kepercayaan publik.

 

“MK adalah benteng konstitusi yang mutlak bagi menjaga eksistensi NKRI. Karena itu, MK harus dijaga harkat, martabat dan kredibilitasnya. Perilaku tidak etis di kalangan hakim, apalagi Ketua MK, tidak hanya dapat meruntuhkan kepercayaan publik, tapi juga bisa menghasilkan keputusan MK yang partisan, yang tidak menguntungkan kehidupan bernegara-berbangsa,” tutur Prof Azyumardi Azra.

 

Guru Besar Universitas Indonesia Prof Saparinah Sadli menyampaikan, sebagai Ketua MK Arief Hidayat harusnya menegakkan nilai-nilai dan menunjukkan perilaku yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

 

“Saudara Arif Hidayat, Saya tidak kenal Saudara secara pribadi.  Tetapi saya tahu bahwa saudara telah mau dipilih dan menerima untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini berarti Saudara telah bersedia  bertanggungjawab  menegakkan nilai-nilai yang mendasari keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Perilaku  dan tindakan Saudara jauh  dari  pemenuhan nilai-nilai tersebut. Karenanya, bersedia mengundurkan diri  dari jabatan sebagai ketua MK adalah pilihan yang tepat,” demikian Prof Saparinah Sadli.

 

Guru Besar Universitas Indonesia lainnya, Prof Toeti Heraty Noerhadi Roosseno menyatakan, Mahkamah Konstitusi terancam kredibilitas hukum dan etika. Karena itu, harus ada sanksi.

 

“Hukum bila dilanggar harus ada sanksi, etika bila dilanggar sanksinya adalah lenyapnya trust, padahal etika adalah lebih mendasar daripada hukum, menjaga nilai-nilai kehidupan. Hilangnya kepercayaan pada Mahkamah Konstitusi merupakan bencana total berjangka panjang, masyarakat mengalami anomie (keadaan kacau, tanpa peraturan-Red) dan distorsi nilai-nilai dan merongrong peradaban bangsa. Perlu ditelusuri kepentingan-kepentingan agenda tersembunyi yang menumpang pada legitimasi negara,kepentingan yang mengatasnamakan negara, memperoleh legitimasi dan sekaligus memperkuat ketakberdayaan negara yang menunjukkan vacuum moral eksistensial,” tutur Prof Toeti Heraty Noerhadi Roosseno.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*