Breaking News

Subsidi Rakyat Jangan Diamputasi Dong

Subsidi Rakyat Jangan Diamputasi Dong.

Penggunaan anggaran negara untuk gaji, tunjangan, dana operasional yang mahal dan tinggi untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membuat subsidi rakyat diamputasi.

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto mengatakan, bahkan Kepala Pelaksana BPIP Yudi Latif mengundurkan diri, ketika subsidi gaji BPIP sedang ditambah menjadi Rp 966 miliar.

Dikatakan Adri, Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersama Menteri Sekretariat Negara, Pratikno, meminta tambahan anggaran untuk tahun 2019 sebesar Rp.576.2 miliar.

“Jadi pada tahun 2019, anggaran untuk BPIP akan berjumlah total sebesar Rp.966.4 miliar. Artinya, subsidi rakyat diamputuasi, padahal duit itu tergerus dari keringat rakyat yang berasal dari pajak,” tutur Adri, Minggu (10/06/2018).

Disaat saat BPIP meminta tambahan anggaran, dan mendapat kritikan tajam dari publik karena mendapat penghasilan yang tinggi dan mahal  kata dia, Yudi Latif mengundurkan diri. “Dengan pengunduran diri Yudi Latief ini, kami sangat apresiasi,” ujarnya.

Adri mengatakan, mundurnya Yudi Latif yang sedang menjabat ketua pelaksana BPIP di tengah usulan kenaikan anggaran yang begitu fantastis tersebut seperti praktik Satya Graha.

“Dimana Satyagraha diartikan sebagai perlawanan terhadap kekuatan jiwa, kekuatan terhadap penguasa tirani,” ujarnya.

Langkah Yudi Latif itu, lanjut dia, hendaknya diikuti oleh para pejabat BPIP lainnya yang menolak kenaikan total anggaran tersebut.

“Karena kenaikan anggaran yang fantastis itu muncul di tengah sulitnya hidup masyarakat. Sehingga kenaikan anggaran merupakan tindakan yang tidak Pancasilais, yang tidak memikirkan nasib rakyat,” ujarnya.

Tambahan anggaran sebesar Rp.576.2 miliar atau menjadi 966.492 Miliar, lanjutnya, adalah sebagai bentuk pemerintahan yang tidak memikirkan nasib rakyat.

“Karena saat ini, rakyat masih terjerat persoalan sembako yang mahal, serta biaya listrik dan pajak yang semakin tinggi,” ujar Adri.

Dia berharap, pemerintahan Jokowi jangan memanjakan dan memewahkan para pejabat BPIP. “Ironis, pemerintah yang menyatakan tidak sanggup membebani anggaran untuk Subsidi kepentingan dan keperluan rakyat setiap tahunnya selalu justru diamputasi. Tapi, besarnya anggaran negara malah selalu ada untuk para pejabat di kepemerintahan yang hidupnya justru jauh dari kesulitan,” pungkasnya.

Kepala pelaksana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudi Latif, menyatakan mundur dari jabatannya setelah setahun menjabat posisi itu. “Saya mohon pamit,” kata Yudi Latif dalam keterangan tertulisnya yang diterima BBC Indonesia, Jumat (08/06) pagi.

Dalam keterangan terpisah, Juru bicara Presiden Johan Budi membenarkan bahwa Presiden Joko Widodo telah mengetahui rencana pengunduran diri Yudi Latif dari jabatannya.

“Kalau surat resmi belum baca, karena diterima Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara tadi pagi (Jumat),” kata Johan di Kantor Presiden, Jumat (08/06).

Menurutnya, surat itu ditandatangani Yudi Latif pada 7 Juni dan baru diterima Istana pada Jumat. Karena itulah, lanjutnya, Presiden Jokowi masih belum menentukan sikap tentang pengunduran diri Yudi.

Keputusan mundur Yudi Latif ini terjadi tidak lama setelah muncul kontroversi di masyarakat perihal gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP, yang mencapai Rp 112 juta per bulan.

Tetapi dalam keterangan tertulisnya, Yudi tidak menyebut perihal polemik terkait gaji tersebut. Namun demikian, dia menjelaskan tentang anggaran negara untuk BPIP.

“Lembaga penyemai Pancasila ini baru menggunakan anggaran negara untuk program sekitar 7 milyar rupiah,” ujar Yudi Latif.

Dia juga mengungkapkan, semenjak didirikan pada Juli 2017, anggaran baru turun pada awal November, dan pada 15 Desember penggunaan anggaran kementerian/lembaga harus berakhir.

“Praktis, kami hanya punya waktu satu bulan untuk menggunakan anggaran negara. Adapun anggaran untuk tahun 2018, sampai saat ini belum turun,” ujarnya.

Selain itu, kewenangan UKP-PIP berdasarkan Perpres juga hampir tidak memiliki kewenangan eksekusi secara langsung.

“Apalagi dengan anggaran yang menginduk pada salah satu kedeputian di Seskab, kinerja UKP-PIP dinilai dari rekomendasi yang diberikan kepada Presiden. Kemampuan mengoptimalkan kreasi tenaga pun terbatas,” tutur Yudi Latif.

Setelah setahun bekerja, seluruh personil di jajaran Dewan Pengarah dan Pelaksana belum mendapatkan hak keuangan, tulis Yudi.

“Mengapa? Karena menunggu Perpres tentang hak keuangan ditandatangani Presiden,” katanya.

Perpres tentang hal ini tak kunjung keluar, barangkali karena adanya pikiran yang berkembang di rapat-rapat Dewan Pengarah. “Untuk mengubah bentuk kelembagaan dari Unit Kerja Presiden menjadi Badan tersendiri,” paparnya. “Dan ternyata, perubahan dari UKP-PIP menjadi BPIP memakan waktu yang lama, karena berbagai prosedur yang harus dilalui,” jelas lulusan S3 dalam sosiologi politik dan komunikasi dari Australian National University (2004) ini.

Dalam keterangan tertulisnya, Yudi menjelaskan konsekuensi yang terjadi akibat perubahan unit yang dipimpinnya, yang semula UKP-PIP (Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menjadi BPIP.

“Harus dikatakan bahwa transformasi dari UKP-PIP menjadi BPIP membawa perubahan besar pada struktur organisasi, peran dan fungsi lembaga,” ungkapnya. “Juga dalam relasi antara Dewan Pengarah dan Pelaksana. Semuanya itu memerlukan tipe kecakapan, kepribadian serta perhatian dan tanggung jawab yang berbeda,” tambahnya lebih lanjut.

Dalam keterangan selanjutnya, Yudi mengatakan, dari transformasi dari UKP-PIP ke BPIP itulah, diperlukan “pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan.”

“Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan,” paparnya.

Saat mengumumkan pembentukan UKP-PIP, Juli 2017, Presiden Joko Widodo mengatakan tujuannya adalah untuk menghadapi makin menguatnya kelompok serta ideologi Islam yang ekstrem.

Tim akan terdiri dari seorang ketua, tiga deputi, dan sembilan orang dewan pengarah. Beberapa nama masuk menjadi dewan pengarah antara lain Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Ketua umum MUI, KH Ma’ruf Amin, Din Syamsudin, Syafii Maarif, serta mantan Wapres Try Sutrisno.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*