Breaking News

Stop Pungutan Liar, Percepat Reformasi Kebijakan Pendaftaran dan Perizinan Kapal Nelayan Tradisonal

Stop Pungutan Liar, Percepat Reformasi Kebijakan Pendaftaran dan Perizinan Kapal Nelayan Tradisonal.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mengirimkan surat pengaduan kepada Menteri Perhubungan karena masih adanya pungutan terhadap pendaftaran dan perizinan kapal nelayan tradisional skala kecil.

 

Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata mengatakan, surat pengaduan ini berupa protes karena masih adanya dugaan pungutan liar dilakukan di di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dalam pengurusan pendaftaran dan perizinan kapal perikanan bagi nelayan tradisional skala kecil.

 

Surat protes yang dilayangkan oleh KNTI, kata dia, didasarkan atas mandat UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yang memberikan pembebasan biaya pengurusan dan perizinan kepada nelayan skala kecil dibawah 10 gross ton.

 

“Undang Undang Nomor 7 Tahun 2016 memandatkan adanya perlindungan dalam “Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi,” kata Marthin.

 

Selanjutnya, aturan itu ditegaskan Pasal 36 (1) huruf a dan b UU No. 7 Tahun 2016. Perlindungan tersebut dilakukan dengan dua langkah yaitu, pertama, membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran, dan Usaha Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayandan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

 

Kedua, membebaskan pungutan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

 

Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerja sama sesuai dengan kewenangannya dan berkewajiban membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien

 

“Dalam penjelasan, Perizinan yang dibebaskan yang terkait dengan Penangkapan Ikan bagi Nelayan Kecil, antara lain, surat ukur, surat tanda bukti lapor kedatangan, dan keberangkatan kapal, dan surat persetujuan berlayar yang tidak dipungut biaya dalam pengurusannya.”  tutup Marthin.

 

Melalui surat tersebut KNTI meminta lima langkah yang dapat dilakukan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia yaitu: pertama, melakukan pengusutan terhadap pungli yang dilakukan oknum KSOP Kota Tarakan tersebut; kedua, menjatuhkan sanksi kepada oknum yang melakukan pungutan liar tersebut; ketiga, sebagai institusi kementerian nasional yang membawahi KSOP di seluruh Indonesia, Kementerian Perhubungan hendaknya melakukan reformasi birokrasi dan kebijakan terkait dengan pengurusan pendaftaran kapal perikanan nelayan tradisional skala kecil berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016. keempat, bekerjasama dengan KNTI untuk perlindungan dan pemberdayaan nelayan skala kecil di seluruh Indonesia; kelima, menegakkan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

 

KNTI mengirimkan surat pengaduan dugaan pungutan liar atas laporan keluhan Rustan selaku Ketua DPD KNTI Tarakan/Persatuan Nelayan Kecil Tarakan yang terjadi pada awal bulan November 2017. Rustan mengadukan dugaan pungutan liar dalam pengurusan pendaftaran dan perizinan kapal perikanan bagi nelayan tradisional skala kecil.

 

Rustan menyatakan bahwa dugaan pungutan liar tersebut dikenakan dalam proses pendaftaran dan perikanan kapal perikanan, nelayan tradisional anggota KNTI yang diduga dipersulit oleh oknum dari Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam melakukan pengurusan izin kapal motor nelayan (penangkap ikan) dengan muatan dibawah 8 (delapan) gross tonase”.

 

“Oknum tersebut meminta sejumlah uang dengan dalih sebagai biaya pengurusan ke Jakarta dan apabila permintaannya tidak dipenuhi muncul ancaman tidak akan dibantu untuk menyelesaikan pengurusan izin kapalnya tersebut. Padahal, segala ketentuan dalam pengurusan izin kapal ini telah dipenuhi,” ujar Rustan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*