Breaking News

Stop Politisasi Dan Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan!

Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dan Stop Politisasi BPJS

Belum bekerja sesuai kewajibannya, para jajaran Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang baru disebut telah menunjukkan upaya politisasi terhadap badan asuransi sosial itu.

Kenaikan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan pun tidak layak dilakukan, sebab tidak sesuai kondisi masyarakat. Selain itu, kinerja BPJS yang masih buruk tidak layak mengelola keuangan yang dihimpun dari masyarakat melalui iuran BPJS yang sangat besar.

Koordinator Nasional Forum Masyarakat Peduli BPJS (FMP BPJS) Hery Suanto menyampaikan,saat ini,BPJS kesehatan masih menjadi objek politik dari kekuasaan politik.

“Politisasi itu terlihat dari BPJS Kesehatan yang berorientasi pada massifikasi peserta bantuan iuran (PBI) yang disubsidi negara menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) hingga mencapai 86,4j juta orang yang dinilai sebagai rentan miskin,” ungkap Hery Susanto di Jakarta, Selasa (15/03/2016).

Padahal, lanjut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 warga miskin di Indonesia mencapai 25,8 juta orang.

“Kemana dan siapa saja warga PBI/KIS ini, yang jumlahnya meledak melebihi jumlah warga miskin versi BPS?” ujar Hery.

Kementerian Sosial Republik Indonesia, kata Hery,  yang mendata dan rekrut PBI/KIS telah salah arah. Demikian pula Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang belum mampu mengurusi penyediaan fasilitas kesehatan (Faskes) dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit belum memadai.

Ini semua, kata Hery, menjadikan masyarakat peserta BPJS Kesehatan hanya menjadi pelengkap penderita dari program BPJS Kesehatan yang digembar-gemborkan pemerintah.

“Hasilnya adalah, BPJS Kesehatan mengaku rugi dan deficit anggaran hingga triliunan rupiah, sehingga ada alasan bagi mereka menaikkan iuran dan tarif. Tentu saja langkah ini menyentak rasa keadilan masyarakat,” papar Hery.

Karena itu, Hery menegaskan, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan mendesak Presiden Jokowi agar memerintahkan Kemensos mengurangi jumlah PBI/KIS sesuai data BPS RI.

Selain itu, dia juga meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan Kemenkes RI segera memperbaiki faskes dan pelayanan Rumah Sakit mitra BPJS.

“Serta membenahi sistem layanan BPJS, agar tidak menjadi alat politik kekuasaan. Agar benar-benar sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,” pungkas Hery Susanto.

Kepala Departemen Komunikasi dan Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan iuran peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) mengalami kenaikan, yang akan berlaku mulai 1 April 2016.

“Iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam peraturan presiden yang baru diterbitkan. Masyarakat diharapkan dapat membacanya,” kata Irfan.

Peraturan yang dimaksudkan Irfan adalah Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres itu sendiri diundang-undangkan pada 1 Maret lalu.

Dengan terbitnya perpres itu, besaran iuran kelas I yang semula Rp 59.500 menjadi Rp 80 ribu. Iuran kelas II yang semula Rp 42.500 naik menjadi Rp 51 ribu. Sedangkan iuran kelas III yang semula Rp 25.500 menjadi Rp 30 ribu.

Iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI) serta penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah juga mengalami kenaikan, dari sebelumnya Rp 19.225 menjadi Rp 23 ribu. Namun kenaikan iuran bagi peserta PBI tersebut sudah berlaku sejak 1 Januari lalu.

Irfan meminta penyedia fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan membaca perpres itu mengingat ada beberapa perubahan prosedur yang berhubungan dengan pelayanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

“Banyak hal yang berubah dalam Perpres tersebut, bukan hanya penyesuaian iuran,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*