Breaking News

Status PNS Digantung, Lawan Rezim Ahok, Guru Honorer K2 Menang di PTUN

Status PNS Digantung, Lawan Rezim Ahok, Guru Honorer K2 Menang di PTUN.

Gugatan terkait status Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh salah seorang guru honorer K2 Provinsi DKI Jakarta menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur.

 

Guru bernama Sugianti itu diputus menang dalam perkara yang sudah dua tahun-an digantung oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

 

Ketua Majelis Hakim Arif Pratomo mengabulkan gugatan guru honorer K2 yang menggugat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta atas status kepegawaiannya pada Selasa 23 Mei 2017.

 

“Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya atas dasar bukti-bukti dan keterangan saksi-saksinya,”ucap Ketua Majelis Hakim, Hakim Arif Pratomo saat membacakan putusan, jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang  Cakung, Kota Jakarta Timur, Selasa (23/05/2017).

 

Dalam pembacaan putusan tersebut, majelis hakim juga membatalkan surat yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 10026/-087 tentang mal-aministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kepada Sugianti.

 

Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga diwajibkan membuat surat pencabutan jawaban mal-administrasi tersebut.

 

“Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 10026/-087, tanggal 30 September 2016 yang diterima oleh penggugat pada tanggal 4 Oktober 2016, perihal jawaban dugaan maladministrasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,” ucap majelis hakim.

 

Dalam kesempatan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta diminta untuk menerbitkan surat penetapan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) serta mengangkat Sugiarti menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

 

Sebelumnya, pada Kamis (19/01/2017) bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, juga berlangsung sidang kasus gugatan 29 Guru Honorer K2 DKI Jakarta di PTUN Jakarta.

 

Dalam keterangan persnya Amin Telambanua, SH, sebagai penasehat hukum yang mewakili 29 Guru Honorer K2 DKI Jakarta menjelaskan bahwa proses gugatan ini bermula dikarenakan sebanyak 29 Guru Honorer K2 DKI Jakarta yang sudah dinyatakan Lulus Test CPNS tanggal 10 Februari 2014 untuk Formasi Anggaran tahun 2013/2014 tapi sampai saat ini mereka belum terima SK Pengangkatan.

 

Amin Telambanua, SH menyatakan bahwa berkas-berkas atau dokumen ke 29 guru tersebut sudah melalui proses verifikasi dan validasi berulangkali (bulan Maret – Juli 2014) oleh instansi terkait.

 

“Bulan Agustus 2014 dinyatakan secara lisan oleh pihak Disdik DKI bahwa terdapat 154 orang Guru (termasuk 29 guru honorer K2) yang sudah lulus test CPNS namun memiliki masalah yaitu SK mendahului Ijazah (tanggal di SK Pengangkatan pertama oleh Kepala Sekolah mendahului tanggal kelulusan di Ijazah)”, ujar Amin.

 

“Bahwa dari 154 Guru Honorer K2 tersebut, sebanyak 125 guru telah selesai proses penetapan NIP-nya. Sedangkan yang tersisa 29 orang guru lagi yang memiliki masalah SK Mendahului Ijazah tersebut, NIP nya tidak dikeluarkan dan ditetapkan oleh BKN akibat dikeluarkannya Surat Pembatalan oleh Kepala Disdik DKI saat itu (Lasro Marbun) tertanggal 5 Maret 2015,” ujar Amin.

 

Ke 29 guru itu sudah berulangkali mendatangi pihak Disdik DKI, BKD, dan BKN untuk meminta kejelasan nasib mereka namun sampai saat ini tidak ada solusi yang pasti dari pihak terkait untuk menyelesaikan masalah mereka.

 

“Didorong nasib mereka tidak diperhatikan oleh pihak terkait, seorang guru dari 29 guru honorer yaitu Jobson Aritonang, di bulan Juni 2015 menggugat Disdik, BKD dan BKn ke PTUN Jakarta, kemudian gugatan selanjutnya bulan Agustus 2016, mereka ini sudah melayangkan gugatan namun pihak terkait tidak bergeming untuk memperhatikan kasus mereka ini, mereka ini hanya diberi harapan dan janji-janji palsu dan dalam prosesnya ke 4 guru ini malah diintimidasi secara struktural oleh Pejabat Kepsek, Pengawas, Sudin sampai Disdik DKI Jakarta,” jelas Amin Telambanua.

 

Ke 4 Guru Honeror K2 tersebut melayangkan gugatan kembali ke PTUN Jakarta, sidang berlangsung dengan nomor perkara 198/G/2016/PTUN-JKT, dengan masing-masing penggugat adalah:

 

1.Jobson Aritonang (Guru SMK N 23 Jakarta Utara)

2.Oktoberta Sri Sulastri (Guru SD N 01 Pg Duri Jakarta Barat)

3.Willy L. Apituley (Guru SMPN 145 Jakarta Selatan)

4.Sugianti (Guru SMPN 84 Jakarta Utara)

 

Sedangkan yang digugat adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan BKN. Sidang kasus ini dipimpin oleh Hakim Ketua Edi Septa Surhaza, S.H., M.H., dengan Hakim Anggota I dan II yakni Adhi Budhi Sulistyo, S.H., M.H., dan Baiq Yuliani, S.H., didampingi Panitera Jumarta, S.H, M.H. (Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*