Breaking News

Status Kewarganegaraan Archandra Tahar Bikin Menkumham Kesulitan

Urus kewarganegaraan Archandra Tahar kini tidak mudah.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Yasonna Hamonangan Laoly angkat bicara mengenai status kewarganegaraan Archandra Tahar yang masih dalam pengkajian maupun proses di Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU).

Yasonna menjelaskan, di dalam Peraturan Pemerintah (PP) tindak lanjut dari Undang-Undang Kewarganegaraan ada prosedur yang harus dipenuhi. Namun, secara hukum mantan Menteri ESDM itu sudah melepaskan kewarganegaraan Amerika.

“Seseorang yang kehilangan kewarganegaraan itu, memang akan kita tindaklanjuti melalui surat keputusan menteri dengan daftar kehilangan kewarganegaraan. Fakta baru dia sudah kehilangan kewarganegaraan Amerika,” ungkap Yasonna di Komplek Parlemen, Selasa (30/8/2016).

Selain itu, dijelaskan politisi PDIP itu, melalui keputusan menteri supaya kewarganegaraan Indonesia Archandra Tahar di cabut, Kemenkumham mendapat kesulitan. Pasalnya, di dalam Undang-undang Kewarganegaraan mengatakan tidak boleh memiliki dwi-kewarganegaraan (kewarganegaraan ganda) dan tidak boleh juga stateless (tidak berkewarganegaraan).

“Bahkan di dalam Peraturan Pemerintah pasal 31 ayat 2, kalau seseorang yang memohon supaya kewarganegaraannya dicabut, tetapi kalau ternyata dengan pencabutan kewarganegaraannya itu, dia kehilangan menjadi stateless, itu tidak boleh,” ujarnya.

Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, tambah mantan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara itu, jika seorang pejabat negara mencabut kewarganegaraan seseorang kemudian mengakibatkan seseorang itu kehilangan kewarganegaraannya, maka pejabat tersebut dapat di pidana dengan hukuman satu tahun penjara.

“Jadi kalau saya teruskan ini, saya terbitkan keputusan bahwa Archandra dicabut kewarganegaraannya, berarti saya bisa dipidana dong satu tahun. Dan juga kita melanggar Undang Undang kewarganegaraan kita, itu yang telah kami kaji,” ujar mantan kktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) itu.

Meski begitu, pria yang pernah menjabat sebagai Anggota DPR RI itu mengatakan, telah melakukan kajian dan sejumlah cara untuk pengembalian status kewarganegaraan Archandra. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah dengan mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang tentang Kewarganegaraan.

“Ada Dua Opsi untuk Jadikan Arcandra Tahar WNI lagi. Pasal tersebut berbunyi ‘Orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda,” paparnya.

Selain itu, Kemenkumham, masih terus melakukan dan melengkapi dokumen kasus tersebut. Dan dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan dijelaskan perkembangannya.

“Pemerintah akan konsultasi saja dengan DPR. Nanti dijelaskan di rapat kerja. Raker tanggal 7 September,” pungkasnya.(Jimmi)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*