Breaking News

SPI Kecam Kriminalisasi Petani Jambi

SPI Kecam Kriminalisasi Petani Jambi.

Serikat Petani Indonesia (SPI) mengecam kriminalisasi terhadap petani di Jambi. Ketua Dewan Pengurus Cabang SPI Kabupaten Merangin, Ahmad Azhari dituduh melanggar UU no. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Saat ini perkaranya sedang disidang di Pengadilan Negeri Jambi.

Kuasa hukum dari Tim Advokasi Pembela Hak Asasi Petani, Priadi menuturkan, Azhari didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c, 94 Ayat (1) huruf a dan b UU P3H. Azhari diancam hukuman pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a dan b UU P3H paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun kurungan penjara.

Priadi menyampaikan keberatan terkait surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum. “Ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara bersama, mengingat di dalam surat dakwaan tersebut terjadi berbagai kejanggalan dan ketidakjelasan,” katanya, Jumat (01/06/2018).

Dia menurutkan, di Surat Dakwaan pada halaman 1 jaksa penuntut umum (JPU) tidak menjelaskan tindak pidana yang didakwakan kepada Azhari. “Pada dasarnya tindakan jaksa penuntut umum yang mengeluarkan surat dakwaan kepada saudara Azhari tidak bisa dibenarkan,” ujar Priadi.

Dia menerangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Dalam hal ini jaksa penuntut umum tidak menjalankan surat dakwaan sesuai prosedur.

Pihaknya menilai jaksa penuntut umum menunjukkan keraguan mengenai waktu Azhari melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. “Tidak jelasnya waktu tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dalam hal ini terdapat dua versi waktu yaitu tanggal 25 Januari 2018 dan 26 Januari 2018 yang sekali lagi menunjukan tidak adanya kejelasan kapan tindak pidana tersebut dilakukan oleh Azhari,” tuturnya.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih menambahkan, JPU telah salah dalam menerapkan hukum. Sebab, ketentuan mengenai penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan adalah dengan menggunakan instrument hukum Peraturan Presiden (Perpres) no. 88 tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

“Bahwa berdasarkan Perpres No. 88 Tahun 2017 permasalahan diselesaikan dengan perubahan batas kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, skema perhutanan sosial atau melakukan resettlement. Jadi bukan dengan pendekatan instrumen hukum pidana sebagaimana yang diatur UU P3H,” ujar Henry.

Melihat surat dakwaan yang dibuat oleh JPU, pihaknya memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi untuk menerima keberatan (eksepsi) dan menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum. “Kemudian juga menyatakan perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut dengan memulihkan harkat martabat dan nama baik Azhari,” kata Henry.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*