Breaking News

Sosialisasi Penyerapan Dana Desa, Kejaksaan Akan Kumpulkan Kepala Desa Se-Tanah Air

Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejagung, M Adi Toegarisman dalam konperensi pers, di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (09/08/2017).

Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) bentukan Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengumpulkan 75 ribu Kepala Desa di seluruh Kabupaten/Kota untuk memberikan sosialisasi tentang penyerapan dana desa.

 

Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Kejagung, M Adi Toegarisman mengatakan, kepada para Kepala Desa itu Kejaksaan akan menyampaikan aturan-aturan hukum yang perlu diketahui seluruh Kepala Desa.

 

“Kepala desa akan kita kumpulkan untuk diberikan sosialisasi penyerapan dana desa dan aturan-aturan yang perlu diketahui,” kata Adi Toegarisman dalam konperensi pers, di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (09/08/2017).

 

Adi menjelaskan, ada sebanyak 10 ribu jaksa yang tersebar di Tanah Air yang akan diupayakan untuk mensosialisasikan penerapan hukum dan penyerapan anggaran dana desa. Untuk itu pula, Kejagung akan melakukan penandatanganan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

 

Selain itu, Adi meminta agar kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada jaksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap penyelesaian perkara dana desa, hingga menyeret Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan dan Bupati Pamekasan tidak mengkait-kaitkan dengan TP4. Ia menilai, jika pemerintah daerah setempat meminta pengawalan TP4, kejadian tersebut tidak akan terjadi.

 

“Karena pemerintah setempat tidak pernah meminta untuk pengawasan dan pengawalan dana desa dan kami akan bekerja kalau diminta,” ujarnya.

 

Adi juga menegaskan kejadian di Pamekasan merupakan ulah dari oknum jaksa yang tidak menjunjung tugas dan fungsinya.

 

“Kejadian di Pamekasan jangan digeneralisasi. Itu adalah ulah oknum, apalagi dihubungkan dengan TP4 itu gak nyambunglah,” katanya.

 

Menurut Adi, TP4 telah banyak mengawal dan mengamankan proyek strategi nasional yang telah dirancang pemerintah.

 

“Karena pengawalan TP4 sehingga berjalan lancar dan tindak melanggar aturan hukum,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Adi meminta kepada semua anggota TP4 untuk bekerja atas dasar kecintaannya kepada Indonesia. Ia mewanti-wanti agar TP4 tidak dijadikan tempat berlindung untuk melakukan penyimpangan hukum maupun tempat untuk menambah penghasilan.

 

“Korps Adhyaksa tindak akan melindungi, malah akan menindak tegas anggota yang melanggar hukum,” katanya.

 

Adi menambahkan, kehadiran TP4 adalah sebagai respon kejaksaan terhadap fenomena terhambatnya pembangunan di Indonesia karena stigma kriminalisasi kebijakan. Para birokrat selaku pengguna anggaran maupun pelaku bisnis sebagai penyedia barang atau jasa kerap ragu untuk mengambil keputusan.

 

“Karena khawatir menabrak aturan hukum. Akibatnya penyerapan anggaran di berbagai kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah rendah. Hal tersebut memberikan efek domino berupa lambannya pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*