Breaking News

Sosialisasi Dana Desa, Kejati DKI Juga Ikut Kumpulkan Lurah dan Camat Se-Jakarta

Sosialisasi Dana Desa, Kejati DKI Juga Ikut Kumpulkan Lurah dan Camat Se-Jakarta.

Tim Pengawal dan Pengaman Perintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta di masing-masing Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Administratif mengumpulkan seluruh Lurah dan Camat se-Jakarta untuk mensosialisasikan alokasi dana desa.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta, Masyhudi menyampaikan, walaupun di wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat alokasi Dana Desa dalam APBD, namun Tim TP4D Kejati DKI Jakarta tetap melaksanakan sosialisasi dengan tujuan untuk menyelaraskan semangat dari Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) selaku Ketua TP4 Pusat dalam pembangunan nasional.

“Sosialisasi ini dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat termasuk pembangunan kawasan strategis,” kata Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta, Masyhudi di Jakarta, Kamis (24/08/2017).

Seperti diketahui, kegiatan sosialisasi Dana Desa ini digelar serentak oleh Kejaksaan di seluruh Indonesia dengan mengumpulkan seluruh Kepala Desa.

Kegiatan itu juga bertujuan menghilangkan keraguan aparatur dalam mengambil keputusan, serta diharapkan terwujudnya perbaikan birokrasi, terserapnya anggaran, terciptanya iklim investasi yang baik dan terlaksananya penegakan hukum yang efektif dengan mengutamakan pencegahan.

“Diharapkan stakeholder juga tidak perlu takut dan ragu-ragu melaksanakan program tersebut. Penyerapan anggaran harus optimal dilaksanakan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, dengan adanya sosialisasi tersebut dapat mengawal dan mendampingi para Kepala Desa agar uang negara atau uang rakyat tidak dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Selain juga mengganggu pembangunan dengan menggunakan untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompok tertentu,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat hukum Universitas Bung Karno (UBK) Azmi Syahputra, mengharapkan agar tim TP4 lebih mampu dalam pengoperasionalan kinerjanya agar dapat berjalan efektif dan optimal.

“Kejaksaan juga harus secara aktif mengkoordinasikan dengan lembaga atau instansi seperti BPKP, inspektorat dan bahkan pihak kepolisian untuk bersama mencegah oknum-oknum premanisme di desa,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, sistem pengawasan terhadap kerja TP4 perlu dioptimalkan sehingga tidak disalahgunakan apabila ada oknum jaksa yang tidak berintegritas.

“Pimpinan kejaksaan harus tegas dan cepat memberikan sanksi berupa memecat oknum dan sanksi berat bagi personil yang terlibat KKN,” katanya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*