Breaking News

Soroti Kinerja BPJS, Komisi IX DPR Harus Jadi Pengawas Berkualitas

Soroti Kinerja BPJS, Komisi IX DPR Harus Jadi Pengawas Berkualitas.

Kesimpulan-kesimpulan rapat Komisi IX DPR RI bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) masih menyisakan persoalan yang tidak menyentuh substansi.

 

Karena itu, dalam menyoroti kinerja BPJS Kesehatan, DPR diminta agar melakukan pengawasan yang berkualitas.

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan, dalam kesimpulan rapat Komisi IX DPR RI dengan BPJS Kesehatan tertanggal 9 Februari 2017 saja, masih terdapat persoalan yang tidak dikupas tuntas.

 

“Terutama pada persoalan piutang iuran dan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 16 tahun 2016,” ungkap Timboel, di Jakarta, Rabu (10/05/2017).

 

Untuk hasil rapat dengan poin 4 itu, menurut Timboel, ada catatan untuk huruf a.

 

“Dalam Kesimpulan di point 4 huruf (a) tersebut Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan melakukan kajian terkait regulasi one virtual account dalam satu Kartu Keluarga yang terdapat dalam Peraturan Direksi BPJS Kesehatan nomor 16 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penagihan dan Pembayaran Iuran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” ungkapnya.

 

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan itu disahkan dan berlaku sejak tanggal 12 Juli 2016 lalu. Memang, menurut dia, proses pembayaran dengan satu virtual account sempat membuat rakyat peserta BPJS Kesehatan dari unsur PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) bingung ketika ingin membayar iuran.

 

“Tagihan yang muncul melonjak berkali lipat. Banyak peserta PBPU mengira iuran BPJS Kesehatan naik secara sepihak tanpa pemberitahuan. Tentunya memang Peraturan Direksi BPJS Kesehatan ini sempat membuat rakyat jadi bingung, karena tanpa proses sosialisasi aturan ini diberlakukan,” ujarnya.

 

Faktanya, lanjut dia, memang BPJS Kesehatan alfa untuk melakukan sosialisasi aturan ini sebelum diberlakukan. Tidak hanya alfa melakukan sosialiaasi, Direksi BPJS Kesehatan juga lalai melibatkan pemangku kepentingan JKN lainnya dalam proses merumuskan regulasi ini.

 

“Oleh karenanya tepat bila Komisi IX mempertanyakan Peraturan Direksi BPJS K ini, walaupun agak terlambat,” ujarnya.

 

Pada akhirnya, lanjut Timboel, setelah melalui proses sosialisasi, rakyat tahu tentang cara pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang baru, yang mewajibkan pembayaran iuran PBPU harus sekaligus satu keluarga, tanpa boleh mencicil per peserta seperti aturan sebelumnya.

 

Peserta PBPU yang sebelumnya bisa mencicil membayar, misalnya iuran anaknya dulu dibayar lalu beberapa hari kemudian iuran orangtuanya yang dibayar, memang mengeluh dengan regulasi baru ini.

 

Pastinya, kata dia, ada kelompok masyarakat peserta PBPU yang cash flow sehari-harinya tidak stabil, sehingga keharusan membayar langsung satu keluarga cukup merepotkan dan menyusahkan.

 

“Dari laporan yang BPJS Watch terima, akibat aturan baru ini, ada beberapa peserta PBPU yang akhirnya menunda seluruh pembayaran iurannya. Tapi apa boleh buat regulasi sudah ditetapkan, suka tidak suka seluruh PBPU harus patuh,” ujarnya.

 

Kembali kepada desakan Komisi IX, Timboel juga meminta agar BPJS Kesehatan melakukan kajian terhadap regulasi ini. Paling tidak, ada empat poin hasil kajian yang disampaikan BPJS Kesehatan, yaitu pertama, peserta lebih mudah melakukan pembayaran iuran dengan meng-input salah satu nomor virtual account anggota keluarga. Kedua,biaya administrasi bank menjadi lebih hemat karena transaksi hanya sekali. Ketiga,adanya gotong royong dalam keluarga untuk pembiayaan kesehatan, dan keempat, meningkatkan kolektibilitas pembayaran iuran peserta PBPU.

 

“Menurut saya, dari empat poin manfaat dibuatnya Peraturan Direksi BPJS Kesehatan ini saya menilai sebenarnya tujuan utama peraturan ini adalah untuk mengatasi masalah piutang iuran dari peserta PBPU yang cukup besar. Ini artinya fokus peraturan ini sebenarnya hanya pada point 4 semata.Saya setuju untuk tiga poin pertama, tetapi untuk point keempat saya ragu,” urainya.

 

Apa benar Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 16 Tahun 2016 dapat meningkatkan kolektibilitas pembayaran iuran peserta PBPU? Menurut Timboel, bila merujuk pada laporan keuangan Dana Jaminan Sosial Kesehatan per 30 September 2016, tercatat Piutang Iuran peserta PBPU sebesar Rp. 2.070.923.484.914.

 

Angka piutang ini ternyata meningkat menjadi Rp. 2.445.194 juta (data per 28 februari 2017). Ini artinya ada kenaikan piutang iuran peserta PBPU sebesar Rp. 374.27 milyar dalam 5 bulan.

 

“Saya nilai, dari data di atas, kajian BPJS Kesehatan yang menyatakan Peraturan Direksi BPJS Kesehatan nomor 16 itu akan meningkatkan kolektibilitas pembayaran iuran peserta PBPU tidak terbukti. Tujuan utama dibuatnya regulasi itu ternyata tidak tercapai. Kenaikan piutang iuran peserta PBPU selama 5 bulan tersebut harus menjadi poin penting bagi anggota Komisi IX dalam mengkritisi Peraturan Direksi BPJS Kesehatan itu,” ujarnya.

 

Dia juga berharap, anggota Komisi IX mengangkat masalah piutang iuran peserta BPJS Kesehatan yang secara keseluruhan memang meningkat, sebagai sebuah agenda rapat.

 

Timboel merinci, keseluruhan Piutang Iuran BPJS Kesehatan per 30 September 2016 sebesar Rp. 3.472.303.120.170, mengalami peningkatan sekitar 30.4 persen, menjadi Rp. 4.530.849 juta pada akhir bulan Februari 2017.

 

“Saya kira kenaikan 30.4 persen tersebut cukup tinggi,” katanya.

 

Piutang iuran peserta PPU dari badan usaha mengalami kenaikan menjadi Rp. 475.894 juta (per 28/2/2017) dari sebelumnya Rp. 437.088.393.756 (per 30/9/3016).

 

Demikian juga piutang iuran dari Jamkesda (pemda pemda) menunjukkan kenaikan yaitu dari Rp. 335.575.847.182 (per 30/9/2016) menjadi Rp. 655.369 juta (per 28/2/2017).

 

Masalah piutang iuran sangat berdampak pada cash flow BPJS Kesehatan, dan oleh karenanya anggota Komisi IX DPR RI hendaknya juga mau mendesak BPJS Kesehatan menciptakan sebuah sistem pembayaran iuran yang mampu meminimalisir terjadinya piutang dari peserta PBPU.

 

Demikian juga terkait piutang iuran dari badan usaha, lanjut dia, Komisi IX bisa mendesak BPJS Kesehatan untuk melakukan penegakkan hukum yang tegas.

 

“Piutang iuran dari peserta Jamkesda juga harus diselesaikan dengan melibatkan Kemendagri dan Kemenkeu sehingga pemda-pemda disiplin membayar iuran BPJS Kesehatan. Ditunggu pengawasan berkualitas dari Komisi IX DPR RI untuk JKN yang bermartabat,” pungkas Timboel.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*