Breaking News

Soal Pengupahan Buruh di Indonesia, Diperlukan Permenaker Baru Dan Seluruh Perusahaan Wajib Membuat SUSU

Sekjen OPSI Timboel Siregar: Soal Pengupahan Buruh di Indonesia, Diperlukan Permenaker Baru Dan Seluruh Perusahaan Wajib Membuat SUSU.

Simpang siurnya persoalan pengupahan buruh di Indonesia tak kunjung dijelaskan oleh banyak perusahaan yang menjadi tempat bekerja. Padahal, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmen) Nomor Kep.49/Men/2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah atau yang sering disingkat sebagai Susu.

 

Tuntutan buruh mengenai pengupahan pun sering terjadi dikarenakan tidak membuminya penjelasan kepada buruh mengenai Kepmen tersebut.

 

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) Timboel Siregar menyampaikan, pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Menaker (Permenaker) baru untuk memperkuat Kepmen 49 itu, sehingga setiap perusahaan berkewajiban membuat struktur skala upah yang jelas dan tegas.

 

“Menurut saya, yang perlu dibuat adalah adanya permenaker mengenai struktur skala upah yang baru, untuk menggantikan Kepmenaker nomor 49 tahun 2004 itu,” ujar Timboel Siregar, di Jakarta, Senin (13/03/2017).

 

Dan dia mengusulkan, poin-poin penting yang harus dilakukan di dalam Permenaker baru itu antara lain, adanya kewajiban bagi seluruh perusahaan untuk membuat Susu tadi.

 

“Serta menginformasikannya ke pekerja dan Dinas Tenaga Kerja sesuai pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 itu,” ujarnya.

 

Di dalam peraturan baru itu, kata dia, juga perlu disusun Susu yang berdasarkan sektor usaha. Misalnya, untuk perusahaan mikro atau perusahaan yang jumlah pekerjanya kecil, seperti hanya mempekerjakan di bawah 5 orang pekerja, maka Susu yang dibantuk yang sederhana saja.

 

“Beda dong nantinya dengan usaha menengah atau usaha besar yang lebih kompleks,” kata Timboel.

 

Permenaker baru tentang Susu ini, lanjut dia, nantinya juga harus mewajibkan penerapannya di semua perusahaan pelaksana outsourcing.

 

Permenaker itu sangat penting mengatur perusahaan alih daya atau outsourcing mengenai pengupahan. Perusahaan alih daya itu wajib memberikan struktur pengupahannya kepada perusahaan user.

 

“Sehingga, ada kepastian para pekerja out sourcing memperoleh upah di atas ketentuan upah minimum bagi pekerja alih daya yang sudah bekerja di atas satu tahun,” ujarnya.

 

Dia mengingatkan, Susu perusahaan out sourcing itu wajib dilampirkan ketika mendaftarkan atau memperpanjang ijin operasional alih daya ke Dinas Tenaga Kerja.

 

“Dan ketika mendaftarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT ke Dinas Tenaga Kerja, maka Susu ini wajib dilampirkan,” ujar Timboel.

 

Susu ini pun, kata dia, wajib diinformasikan dan disosialisasikan kepada para pekerja PKWT. “Dan bila perlu kepada pekerja hariannya juga harus diinformasikan,” ujarnya.

 

Dia menjelaskan, bila mengacu pada definisi struktur upah yaitu, susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah, maka ada baiknya dibuat rasio upah berdasarkan jenis dan sektor usaha.

 

“Rasio upah ini mendukung terjadinya demokratisasi upah di tempat kerja, sehingga tidak terjadi kesenjangan upah ysng sangat tinggi,” pungkas Timboel.

 

Sejumlah perusahaan telah membuat struktur dan skala upah, namun belum mengacu sepenuhnya kepada Ketentuan Penyusunan Struktur dan Skala Upah dalam Kep-49/MEN/IV/2004.

 

Sedangkan,skala upah adalah kisaran nilai nominal upah menurut kelompok jabatan (pasal 1 Kepmenakertrans No. 49/Men/IV/2004 tentang Struktur dan Skala Upah atau Kepmen 49).

 

Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) disebutkan bahwa pengusaha menyusunan struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi kerja  seperti pada pasal 92 ayat 1.

 

Demikian juga dalam Kepmen 49 disebutkan bahwa pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam rangka penetapan upah untuk masing-masing pekerjanya di perusahaan (pasal 2).(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*