Breaking News

Soal Lelang Gula Kristal, KPK Diminta Periksa Menteri Perdagangan

Soal Lelang Gula Kristal, KPK Diminta Periksa Menteri Perdagangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan agar tak hanya sibuk memberi rekomentasi penghentian lelang gula kristal, tetapi juga harus berani memeriksa Menteri Perdagangan (Mendag).

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus menyampaikan, ada hal yang lebih strategis yang harusnya bisa segera dilakukan KPK, yakni membuka proses penyelidikan untuk membongkar dugaan tindak pidana korupsi dengan sistim kartel dalam proyek lelang Gula Kristal (GKR) itu.

“Proses penyelidikan dan penyidikan itu lebih strategis untuk membongkar kartel dan korupsinya. Termasuk memeriksa Menteri Perdagangan Enggar Tiastolukita. Itu dong yang harus dilakukan KPK. Msa rekomendasi saja,” ujar Petrus, di Jakarta, Senin (02/04/2018).

Advokat Senior Peradi ini melanjutkan, dugaan korupsi dengan sistim kartel dalam proyek lelang GKR hanya menguntungkan kelompok kartel di belakang PT Pasar Komoditas Jakarta. Menurut Petrus, Mendag Enggartiasto Lukita harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana korupsi, apalagi Peraturan Menteri Perdagangan Mo. 16/M-DAG/PER/3/2017 dinilai sebagai sebuah kebijakan yang berpotensi membawa malapetaka bagi kelompok Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Sehingga kebijakan yang demikian dapat diproses secara pidana sebagai Tindak Pidana Korupsi, karena merugikan rakyat dan keuangan negara,” ujarnya.

Petrus pun mempertanyakan track record Enggartiasto. Bagi Petrus, kebijakan yang ditelurkan oleh Mendag itu sudah mematikan usaha masyarakat kecil.

“Ya harus dipertanyakan, dan harus mendapatkan perhatian. Terutama dalam mengelola dan mengeluarkan kebijakan yang seharusnya berpihak pada kepentingan UKM sesuai dengan visi pemerintahan Jokowi,” ujarnya.

Petrus mengungkapkan, dalam perjalanannya, Enggartiasto juga pernah terseret dalam kasus dugaan korupsi Cessie Bank Bali yang melibatkan Joko Tjandra, Setya Novanto, Pande Lubis dan kawan-kawannya.

“Nama dia disebut-sebut dalam Surat Dakwaan dan Putusan Hakim. Waktu itu, terdapat aliran dana korupsi dalam kasus Cessie Bank Bali pada tahun 1998 ke Rekening Bank atas nama Enggartiasto Lukita dan atau perusahaannya,” ungkap Petrus.

Menurut dia, rekomendasi KPK untuk menghentikan lelang GKR itu cukup bagus, namun belum nendang. Sejak awal, kata dia, sudah banyak yang mengkritisi model penjualan lelang yang diterapkan oleh Kementerian Perdagangan itu.

“Karena dinilai hanya menguntungkan pihak tertentu dan memberatkan pihak industri kecil, sehingga Kementerian Perdagagan dan Komisi Persaingan Usaha diminta untuk mengawasi keputusan Penetapan PT Pasar Komoditas Jakarta sebagai penyelenggara lelang GKR,” ujarnya.

Pendirian PT Pasar Komoditas Jakarta, sebagai Perusahaan yang masih baru karena baru didirikan pada tahun 2016, sudah menimbulkan kecurigaan banyak pihak. Terlebih PT Pasar Komoditas Jakarta ini dinilai belum punya pengalaman.

“Tetapi kok ditunjuk sebagai pelaksana atau penyelenggara lelang GKR yang jumlahnya 16.000 ton tertimbun di Gudang Bulog,” ujar Petrus.

Kecurigaan masyarakat semakin kuat, kata dia, atas sejumlah keputusan PT Pasar Komoditas Jakarta yang  tidak berpihak kepada UKM.

Kritik tajam juga datang dari Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Inaz Nasrullah Zubir. Ketua Fraksi Partai Hanura DPR itu menilai, proses lelang GKR yang diatur melalui Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 Cacat Hukum.

Inaz menegaskan, penunjukan PT Pasar Komoditas Jakarta sebagai penyelenggara lelang bertentangan dengan Perpres No 4 Tahun 2015, pasal 19b, tentang kemampuan teknis dan managerial Penyedia Barang dan Jasa.

“Penunjukan itu bertentangan dengan kaidah hukum, karena baru didirikan tahun 2016 yang lalu, sehingga belum berpengalaman,” ujarnya.

Menurut Inaz, Pemerintah seharusnya menunjuk BUMN sebagai perusahaan yang layak menangani proses lelang GKR.

“Menteri Perdangan tidak punya kepekaan dalam merespons kritik dan kecaman yang sejak mengimpor gula dari Thailand sebanyak 16.000 ton. Dia malah terus, dan mengabaikan peringatan maupun kritik yang sudah disampaikan,” ujarnya.

Kebutuhan industri terhadap penggunaan gula kristal rafinasi (GKR) diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan alokasi impor gula. Kelebihan pasokan gula dikhawatirkan berpotensi  menyebabkan terjadinya resiko kebocoran atau berpindah tangannya pasokan gula impor ke pihak lain.

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Bachrul Chairi menuturkan, indikasi kelebihan itu ditemukan lewat pendataan kontrak dalam sistem lelang.

“Indikasi dilihat dari permohonan persetujuan impor, yang salah satunya berdasarkan kontrak dan kapasitas produksi antara penjual dan pembeli,” kata Bachrul Chairi.

Menurut Bachrul, saat ini terdapat kontrak yang dibuat untuk periode pengiriman tertentu sepanjang 2019-2021. Kontrak tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar permohonan izin impor, kendati tidak direalisasikan di tahun penerbitan perizinan impor (PI). Hal itu yang kemudian berpotensi terjadi penggelembungan volume gula rafinasi.

Sementara, banyaknya realisasi kontrak banyak yang kedaluwarsa, mengindikasikan kebutuhan pembeli lebih kecil dibanding volume dalam kontraknya. “Sehingga ada kemungkinan GKR dijual ke pihak lain,” tutur Bachrul.

Awal tahun ini, Kemendag sudah menerbitkan izin importasi raw sugar atau gula mentah sebanyak 1,8 juta ton untuk memenuhi kebutuhan industri makanan minuman dalam negeri pada semester pertama 2018.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan, izin impor tersebut diberikan kepada 11 perusahaan rafinasi dalam negeri, dan akan diproses untuk memenuhi kebutuhan industri makanan minuman.

“Sudah dikeluarkan, sebanyak 1,8 juta ton untuk semester satu 2018,” kata Oke, di Komisi VI DPR.

Izin importasi sebanyak 1,8 juta ton tersebut dikeluarkan Kementerian Perdagangan setelah adanya rekomendasi dari kementerian teknis. Pada 2018, alokasi impor gula mentah sebanyak 3,6 juta ton yang akan diberikan kepada 11 perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI).

Nantinya, gula mentah yang diolah menjadi gula rafinasi tersebut akan diperdagangkan menggunakan sistem lelang. Skema pelaksanaan lelang gula kristal rafinasi tersebut sempat ditunda beberapa kali, dan akan mulai dilaksanakan pada Januari 2018.

PT Pasar Komoditas Jakarta (PKJ) ditetapkan sebagai penyelenggara pasar lelang GKR oleh Kementerian Perdagangan melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 684/M-DAG/KEP/5/2017 tentang Penetapan Penyelenggara Pasar Lelang Gula Kristal Rafinasi.

Pasar lelang GKR merupakan pasar lelang elektronik yang menyelenggarakan transaksi jual beli GKR secara daring dan “real time” dengan metode Permintaan Beli (Bid) dan Penawaran Jual (Offer). Volume penjual atau pembeli sebanyak satu ton, lima ton, dan 25 ton.

Pengaturan perdagangan GKR melalui pasar lelang diharapkan dapat menjaga ketersediaan, penyebaran, dan stabilitas harga gula nasional, serta memberi kesempatan usaha yang sama bagi industri besar dan kecil dalam memperoleh pasokan bahan baku.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*