Breaking News

Soal Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang, Pemerintah Diminta Segera Eksekusi Kebijakannya

Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) Siswaryudi Heru: Soal Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang, Pemerintah Diminta Segera Eksekusi Kebijakannya.

Pemerintah diminta segera mengeksekusi kebijakannya terkait pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang. Polemik dan ruang negosiasi antara nelayan dengan pemerintah telah habis masanya, yakni akhir Desember 2017.

 

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan bertindak tegas dan segera mengeksekusi kebijakan yang sudah dilakukannya, dengan tetap mengedepankan penyelamatan lingkungan dan biota laut yang lebih luas demi masa depan nelayan yang lebih baik nantinya.

 

Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Pengurus Pusat Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) Siswaryudi Heru menyampaikan, setelah polemik dan ruang diskursus serta tarik menarik wacana yang cukup lama, maka deadline yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada nelayan bahwa batas penggunaan alat tangkap cantrang dan sejenisnya adalah sampai akhir Tahun 2017.

 

Kan sudah habis masanya. Sudah diberikan kesempatan hingga akhir tahun 2017 ini. Yang kita harapkan sekarang adalah pemerintah mengeksekusi kebijakannya, sebab pemerintah harus memikirkan dan menjamin kepentingan yang lebih besar dan lebih luas, yakni kelestarian lingkungan dan biota laut, nanti itu semua untuk masa depan nelayan juga kok,” tutur Siswaryudi Heru, di Jakarta, Jumat (29/12/2017).

 

Ketua Maritim dan Nelayan Dewan Pimpinan Pusat Relawan Pro-Jokowi (Projo) ini menambahkan, sebuah kebijakan tidak boleh digantung terlalu lama. Penyerapan aspirasi dan juga ruang berwacana pun ada batasnya. Karena itu, dia mendorong KKP segera menegakkan aturan pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 02 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 71 Tahun 2016, yang telah mengamanatkan akan berlaku efektif sejak Januari 2018.

 

“Ya udah eksekusi aja kebijakannya. Kan memang per 1 Januari 2018 penggunaan alat tangkap cantrang sudah dilarang. Sebab, memang sangat merusak biota dan lingkungan laut kita kok. Dan, nelayan tidak boleh berpikir hanya untuk jangka pendek semata,” ujar Siswaryudi.

 

Di dalam Permen KP itu, alat tangkap yang dilarang adalah jenis pukat tarik atau seine nets, pukat hela (trawls)  dan perangkap. Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada nelayan untuk mengganti alat tangkapnya dengan jenis pengganti yakni jaring insang, bubu rajungan, rawai hanyut, trammel net, pancing ulur, pancing tonda, bubu lipat ikan, rawai dasar dan pole and line.

 

“Ðan itu semua dikasih kesempatan hingga akhir tahun 2017. Sebab memasuki Januari 2018, pemerintah wajib mengeksekusi kebijakannya,” tutur Siswaryudi.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rifky Effendi Hardjianto telah menyampaikan bahwa penggunaan alat tangkap cantrang tetap akan dilarang sejak 1 Januari 2018. Dia menegaskan, KKP tidak akan menunda lagi pelaksanaan kebijakan itu.

 

“Urusan cantrang sudah selesai, tak perlu dibahas lagi. Per 1 Januari 2018 pelarangannya kita terapkan. Artinya, cantrang sudah tidak boleh beroperasi di Indonesia,” ujar Rifky.

 

Dia menyampaikan, pemerintah berkewajiban mengatir tata cara penangkapan ikan di Indonesia, untuk memastikan keberlanjutan sumber daya laut. Meskipun masih ada sebagian nelayan yang belum mengganti alat tangkapnya, Rifky berharap, segera dipenuhi, sebab, pemerintah tidak akan berdiam diri lagi.

 

“Kita akan eksekusi. Kalau ada satu dua kasus yang belum mampu mengganti alat tangkapnya, ya nanti akan kita lihat dan kita carikan penyelesaiannya case by case,” ujar Rifky.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*