Breaking News

Belum Berani Lanjutkan Eksekusi Terpidana Mati, Jaksa Agung Mau Minta Fatwa

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan akan segera meminta fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) soal kepastian batasan grasi bagi terpidana mati karena dinilai menghambat pelaksanaan eksekusi mati.

 

Jaksa Agung, HM Prasetyo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan MA dan MK terkait batasan grasi tersebut.

 

“Nanti kita minta fatwa ke MA dan MK agar ada kepastian hukum,” kata Prasetyo di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (18/08/2017).

 

Sebelumnya, MK menyatakan jangka waktu pengajuan grasi dapat dilakukan lebih dari satu tahun sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), dalam putusan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2010 tentang Grasi.

 

Maka demikian, kata Prasetyo, dengan adanya putusan MK tersebut telah menghambat pelaksanaan eksekusi mati mengingat tidak adanya kepastian hukum soal grasi.

 

“Harus gantung terus (permohonan grasi), sedangkan terpidana memainkannya dengan mengulur waktu pengajuan grasi,” ujarnya.

 

Sehingga itu, lanjutnya, Kejaksaan meminta ke MA dan MK untuk kepastian batasan pengajuan grasi.

 

“Kita kirim ke MA dan MK meminta kepastiannya, batasan grasi. Kan satu tahun dihapuskan,” kata Prasetyo.‎

 

Sementara itu, Pengamat Hukum Universitas Bung Karno, Azmi Syahputra menilai tidak ada alasan atau hambatan bagi Kejaksaan untuk tidak melaksanakan eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba mengingat kondisi Indonesia sudah darurat narkoba.

 

“Secara yuridis menurut saya tidak ada alasan atau hambatan untuk tidak dilaksanakan hukuman mati jilid 4,” katanya.

 

Menurut Azmi, tugas peradilan sudah tuntas sehingga saatnya Kejaksaan segera mengeksekusi agar tampak kepastian hukum sekaligus sikap dan kewibawaan pemerintah yang terus melawan serta perang terhadap bisnis narkoba.

 

Selain itu, lanjutnya, eksekusi mati dapat dilakukan asalkan telah ada vonis yang berkekuatan hukum tetap dan terpidana telah menggunakan semua perlindungan hukum termasuk grasi.

 

Seperti diketahui, bisnis narkoba adalah salah satu model penjajahan baru dan menghancurkan suatu bangsa. Mental generasi bangsa yang potensial akan rusak akibat peredaran bebas dan konsumsi narkoba.

 

“Tugas pemerintah melindungi segenap tumpah darah warganya dan menjamin kesehatan sehingga setiap orang atau kelompok yang mengganggu tujuan bangsa Indonesia harus dilawan dan menjadi musuh bersama dalam hal ini para pebisnis narkoba,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*