Breaking News

Sindikat Prostitusi Berkeliaran di Apartemen, Warga Menuntut Pengelola Diganti

Sindikat Prostitusi Berkeliaran di Apartemen, Warga Menuntut Pengelola Diganti.

Sebanyak 550 warga dari kompleks Apartemen Kalibata City menuntut pengelola segera diganti, lantaran membiarkan sindikat prostitusi berkeliaran di lokasi hunian itu.

Ketua Komunitas Warga Kalibata City Sandi Edison menuturkan, kembali tertangkapnya sindikat prostitusi di Kalibata City membuat warga resah.

“Ini karena kasus prostitusi sejak lama seperti tidak pernah berhenti. Apabila ada penangkapan, hanya beberapa saat sepi, lalu muncul kembali. Segera gantilah pengelolanya,” tutur Sandi Edison, dalam siaran persnya, Senin (09/04/2018).

Dia mengatakan, sebagian warga bahkan mensinyalir bahwa prostitusi yang tertangkap hanya yang sedang sial saja. Sedangkan yang lainnya masih banyak yang tetap beroperasi di lebih dari 13.000 unit di Kalibata City.

“Pengelola seperti tidak punya gigi untuk melakukan pengawasan dengan alasan menjaga privasi,” ujarnya.

Sandi Edison mengatakan, pihak-pihak di luar Kalibata City pun sudah bersuara makin keras tentang prostitusi ini.

Wagub Sandiaga Uno menyatakan agar pengawasan diperketat. Abraham Lunggana alias Haji Lulung bahkan menyatakan untuk mengganti pengelola.

Menurut dia, Warga Kalibata City pun sudah mengajukan protes atas adanya sindikat prostitusi itu.

Bahkan, pihak pengelola malah memprotes pemerintah karena warga protes ke mereka.

“Karena protes pengelola, pihak kelurahan dan Biro Tapem DKI jadi ragu-ragu untuk mengesahkan RT yang sudah terpilih dari warga. Padahal ini adalah hak warga,” tutur Sandi Edison.

Petisi dari warga pun bergulir untuk mengganti pengelola dan juga agar segera disahkan adminitrasi pemerintahan RT/RW di Kalibata City.

“Petisi ini adalah agar Ketua RT segera disahkan sehingga mereka bisa segera bekerja membentuk lingkungan yang aman, tertib, nyaman dan tentram,” ujar Sandi Edison.

Komunitas Warga Kalibata City telah berupaya membentuk RT/RW ini sejak 2015, tetapi berkali-kali dihalangi.

“Dan akibatnya kondisi makin buruk. Kami tidak mau mundur lagi,” ujarnya.

Warga yang sudah gerah dengan ketidakmampuan pengelola juga bergerak. Dari petisi yang beredar diWhatsapp, berhasil menghimpun lebih dari 550 warga yang menyatakan ingin pengelola diganti.

“Warga membuat petisi ini karena sudah muak dengan pengelola. Kasus prostitusi itu kami rasakan banyak di Kalibata City. Yang tertangkap itu hanya beberapa saja. Tapi ini tidak pernah terselesaikan,” ujar Salah seorang warga dari Tower Herbras bernama Reynald.

Karena itu, lanjut dia, warga berinisiatif untuk membentuk RT/RW di Kalibata City sebagai upaya untuk mengatasi persoalan prostitusi ini, tetapi pengelola justru menghambat.

“Ini kan aneh. Warga berupaya untuk kebaikan, tapi justru dihalangi,” ujar Reynald.

Selain yang beredar di Whatsapp, beredar pula petisi di lembaran kertas dengan tanda tangan warga. Isinya sama, menuntut pengelola mundur, menuntut agar Ketua RT yang terpilih segera disahkan, serta mendukung P3SRS Murni Warga.

Ketua P3SRS Murni Warga, Ade Tedjo Sukmono menambahkan, pengelola memprotes RT/RW ke biro Tapem dengan mendasarkan surat dari P3SRS yang mereka bentuk.

Padahal P3SRS di Kalibata City belum ada yang disahkan oleh Gubernur, jadi tidak bisa mengambil langkah hukum.

“Kami berharap biro Tapem DKI menolak protes dari P3SRS Pengelola, karena jika protes itu diterima maka sama artinya biro Tapem mengakui keabsahan P3SRS Pengelola sebelum Gubernur mengakuinya. Apa Biro Tapem lebih tinggi wewenangnya daripada Gubernur?” tanya Ade Tedjo.

Selain itu, lanjut dia, bagi oknum-oknum warga yang duduk di P3SRS Pengelola, dia berharap segera insyaf dan berhenti berkongkalikong dengan Pengelola untuk menzolimi warga.

“Lebih baik kita semua bersatu untuk menciptakan Kalibata City yang aman, tertib, tentram, dan nyaman,” pungkasnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*