Breaking News

Sidang TUN Pencemaran Air Danau Toba, Izin Usaha Perikanan Pencemar Harus Segera Dicabut

Sidang TUN Pencemaran Air Danau Toba, Izin Usaha Perikanan Pencemar Harus Segera Dicabut.

Sidang lanjutan Tata Usaha Negara terkait pencemaran Danau Toba kembali digelar.

Sekretaris Eksekutif Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Jhohannes Marbun mengatakan, persidangan ini harus mendesak dicabutnya ijin perusahaan yang masih saja mencemari Kawasan Danau Toba.

“Persidangan ini pun harus memastikan mencabut izin perusahaan yang merusak Kawasan Danau Toba,” ujar Sekretaris Eksekutif Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Jhohannes Marbun dalam persnya yang diterima redakisi, Senin (27/02/2017).

Pada Senin, 27 Februari 2017 Pukul 10.40 – 11.25 WIB, Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) yang diwakili oleh Sekretaris Tim Litigasi YPDT Deka Saputra Saragih, SH dan anggota Tim Litigasi FX Denny S. Aliandu, SH menjalani Sidang Lanjutan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas 2 (dua) objek Gugatan TUN YPDT terhadap Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) Kabupaten Simalungun, yang menuntut pencabutan Izin Usaha Perikanan yang diterbitkan kepada PT Suri Tani Pemuka di perairan Danau Toba.

Sidang kali ini dipimpin oleh Majelis Hakim dengan Susunan Irhanto, SH sebagai Hakim Ketua, Jimmy Claus Pardede, SH., MH sebagai Hakim Anggota, dan Budiamin Rodding, SH., MH sebagai Hakim Anggota.

Agenda sidang yaitu pembacaan Gugatan Penggugat, yang mana dilakukan secara bergantian pada perkara Nomor 13/G/LH/2017/PTUN.Medan yang menuntut pembatalan Izin Usaha Perikanan Nomor 188.45/503/648/IUP/BPPT-PM/2014 tertanggal 28 Agustus 2014, dan perkara Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.Medan yang menuntut pembatalan Izin Usaha Perikanan Nomor 188.45/503/650/IUP/BPPT-PM/2014 tertanggal 28 Agustus 2014.

“Tergugat sih telah memenuhi kekurangan formil pada Surat Kuasanya,” ujar Jhohannes Marbun.

Namun, lanjut dia, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Ricardo Sinaga, SH menyampaikan belum siap dengan Jawaban atas Gugatan dan meminta waktu 1 (satu) minggu lagi untuk menyusun Jawaban.

Pada persidangan ini pun, PT Suri Tani Pemuka memenuhi panggilan dan hadir pada persidangan, yang diwakili oleh Haris Wisnu Wardana dan Wendi Marten.

Majelis Hakim menanyakan kepada pihak PT Suri Tani Pemuka mengenai sikapnya untuk mau menjadi pihak dalam kedua perkara ini atau hanya ingin menjadi sebagai saksi saja.

Apabila mau menjadi pihak, maka harus mengajukan permohonan resmi dengan maksud dan tujuan mengapa mau menjadi pihak.

Menanggapi pertanyaan Majelis Hakim ini, pihak PT Suri Tani Pemuka menyatakan belum dapat menentukan sikapnya untuk menjadi pihak atau tidak, dan akan menentukan sikapnya pada agenda sidang berikutnya tanggal 6 Maret 2017 sekaligus penyerahan Jawaban Tergugat.

Sebelumnya, Majelis Hakim pada Sidang TUN yang dilakukan secara tertutup hari Senin tanggal 20 Februari 2017 memutuskan bahwa Gugatan dan Surat Kuasa YPDT diterima dan telah memenuhi syarat formil, sehingga layak untuk dilanjutkan pemeriksaan materi pada agenda persidangkan berikutnya.

Di samping itu, Hakim juga meminta Tergugat untuk melengkapi formil Surat Kuasa dan menyerahkan objek sengketa,” ungkap Denny Aliandu, anggota Tim Litigasi YPDT.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*