Breaking News

Sidang Kasus Pengadaan Kapal AHTS, Saksi Akui Denda Keterlambatan Sudah Dihapus

Sidang Kasus Pengadaan Kapal AHTS, Saksi Akui Denda Keterlambatan Sudah Dihapus.

Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan dua unit kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) atau Kapal Transko Andalas dan Kapal Transko Celebes dengan terdakwa mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Trans Kontinental, Suherimanto menghadirkan saksi Aria Odman yang merupakan Direktur Utama PT Vries Maritime Shipyard (VMS) pemenang lelang pengadaan kapal.

 

Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (20/12/2017), Aria menyebut bahwa denda keterlambatan pengiriman dua unit kapal telah dihapus oleh pihak PT Pertamina Trans Kontinental atas dasar keputusan dari perusahaan plat merah milik negara itu.

 

Diketahui, penghapusan denda tersebut terjadi saat Ahmad Bambang menjabat sebagai Dirut PT Pertamina Trans Kontinental menggantikan Suherimanto yang di pindah tugaskan ke kantor pusat PT Pertamina.

 

“Dua kali pengunduran pengiriman kapal tidak dikenai denda namun dalam perjanjian ada denda,” kata Aria.

 

Menurutnya, keterlambatan pengiriman kapal tersebut dikarenakan force major atau faktor alam sehingga pengiriman kapal terhambat.

 

“Pengiriman tidak sempurna ada terlambat dan meminta perpanjangan berbentuk surat bahwa sesuai yang diterima dari tempat pembuatan kapal dan langsung kita kirim surat PT Pertamina Trans Kontinental,” ujarnya.

 

Aria menambahkan, dua unit kapal tersebut diserahkan langsung kepada Ahmad Bambang yang saat itu menjabat sebagai Dirut PT Pertamina Trans Kontinental.

 

Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum Suherimanto, Rudi Manurung mengatakan, peran Ahmad Bambang dalam kasus dugaan korupsi tersebut sangatlah signifikan, salah satunya mengusulkan untuk dihapuskan denda penalti keterlambatan pengiriman kedua kapal sebesar 910.000 dolar AS atau setara dengan Rp 12,5 miliar.

 

“Jadi tindakan Ahmad Bambang yang menghapus denda penalti keterlambatan kapal seharusnya menjadi potensi besar kerugian keuangan negara. Kami meminta penyidik untuk melakukan pemeriksaan ulang dalam kasus ini dan melihat secara utuh kasus ini,” kata Rudi di Jakarta, Selasa (19/12/2017).

 

Selain itu, lanjutnya, dalam persidangan telah jelas bahwa Ahmad Bambang yang menerima kapal tersebut dan dalam penyerahannya ada istilah “cincai-cincailah” agar denda penalti itu dihapuskan.

 

“Fakta-fakta itu semua dalam persidangan terungkap. Dimana Ahmad Bambang yang mengusulkan penghapusan denda di rapat-rapat direksi,” katanya.

 

Pada kasus ini penyidik Kejaksaan Agung baru menetapkan dua tersangka yakni Suherimanto dan Aria Odman. Saat ini kedua tersangka telah menjalani proses di persidangan di PN Jakarta Pusat. (Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*