Breaking News

Sidang Dugaan Pencemaran Nama Baik Dihadiri Menteri Susi Pudjiastuti, Pengacara Dibatasi Bertanya

Sidang Dugaan Pencemaran Nama Baik Dihadiri Menteri Susi Pudjiastuti, Pengacara Dibatasi Bertanya.

Para pengacara yang menjadi kuasa hukum terlapor Rusdianto Samawa keberatan dengan dibatasinya bertanya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik.

Ketua Tim Pengacara Pembela Nelayan Indonesia Abubakar Jum’at Lamatapo menyampaikan, pada persidangan yang digelar Jumat (18/05/2018), di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu, MKP Susi Pudjiastuti hadir dan bersaksi di muka persidangan.

Pada persidangan yang dimulai pukul 10 pagi itu, tidak jelas koordinasi agenda apakah Susi Pudjiastuti sebagai pelapor akan hadir, dan ternyata hadir.

“Pengacara keberatan karena terlalu dibatasi soal teknis bertanya terkait pelanggaran ITE,” tutur Abubakar Jum’at Lamatapo, Senin (21/05/2018).

Padahal, lanjut dia, konten dari dua akun milik Rusdianto Samawa yang merupakan Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI), yang dilaporkan oleh Susi Pudjiastuti itu adalah alat bukti.

“Dan itu tidak disentuh sama sekali. Ketersinggungan atas isi tulisan facebook dan pidato di youtube adalah soal kebijakan KKP. Jadi aneh saja kalau dibawa ke ranah pribadi. Harusnya pejabat siap untuk dikritik,” tegas Abubakar.

Dia menerangkan, kedatangan saksi pelapor kok seperti dirahasiakan dari terdakwa dan para Kuasa Hukumnya. “Karena ada keterbatasan koordinasi, sehingga kami sebelumnya tidak tahu persis pakah saksi pelapor akan datang,” ujar Abubakar.

Menteri KKP Susi Pudjiastuti sebagai Saksi Pelapor memberikan keterangan bahwa Postingan Facebook dan pidato di Youtube Rusdianto Samawa didapatkan dari Staff Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dari penjelasan Susi, lanjut Abubakar, sangat kentara urusan personal atau urusan pribadi saja yang disampaikan.

“Jadi keterangan Menteri KKP soal ketersinggungan pribadi. Karena tidak ada disinggung korupsi di-KKP dan hal-hal lain yang dalam facebook serta youtube. Padahal disitu tidak ada dinyatakan sebagai pencemaran nama baik pribadinya. Tapi saatyang sama, posisinya adalah sebagai menteri atau pejabat negara, maka jelas ada conflict of interest. Jadi, bukan penghinaan atau pencemaran nama baik. Tapi lebih pada kritik,” tutur Abubakar.

Menurut dia, dari keterangan Susi, ada dua konten yang dianggap menyerang pribadinya. Pertama, diduga ada tindak pidana korupsi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal pengadaan kapal dan pembentukan koperasi tidak sesuai Undang-Undang.

Kedua, masalah sejarah alat tangkap payang yang sudah ada sejak tahun 1900-an yakni zaman Jung Jawa, Jung Nusantara dan Jung Gajah Mada. Saat itu Susi Pudjiastuti belum lahir, dan bahkan nenek Susi juga belum lahir tahun 1900-an.

“Sementara alat tangkap payang sudah ada. Tentu, jawabannya bahwa memang benar Susi Pudjiastuti dan Neneknya pada tahun itu belum lahir. Jadi tidak salah, tidak ada yang salah karena fakta,” ujarnya.

Konten itu, menurut Abubakar, ditonjolkan Susi sebagai persoalan pribadi. Sebab, bahasa dalam pidato Rusdianto Samawa tidak ada yang personal.

“Padahal, itu kan hanya kategori kritik. Rusdianto menjelaskan sejarah alat tangkap,” ujarnya.

Menurut Abubakar, seharusnya ada upaya saling menerima dan belajar pengetahuan sejarah alat tangkap.

“Nanti kami akan hadirkan saksi ahli sejarah alat tangkap Payang dari Lamongan yang telah turun menurun pakai Payang,” tuturnya.

Terkait pembatasan bertanya, Abubakar mengatakan pihaknya hendak membongkar latar belakang yang membuat Susi Pudjiastuti melaporkan Rusdianto Samawa ke penyidik.

“Kami pengacara juga merasa dibatasi dalam mengajukan pertanyaan kepada saksi pelapor. Padahal kami ingin membongkar hal yang melatarbelakangi dia (Susi Pudjiastuti) membuat laporan polisi itu,” jelasnya.

Pada agenda persidangan berikutnya, kata dia, pihaknya akan memberikan tanggapan atas keterangan Susi Pudjiastuti. Tanggapan melalui Nota Pembelaan itu, lanjut Abubakar, juga akan menghadirkan saksi ahli Pidana, ITE dan saksi Ahli bahasa.

“Akan kami jawab dalam nota pembelaan,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*