Breaking News

Sidang Ke 12 Kasus Penyerobotan Tanah Oleh PT PLN, Kuasa Hukum Tunjukkan Bukti Otentik

Sidang Ke 12 Kasus Penyerobotan Tanah Oleh PT PLN, Kuasa Hukum Tunjukkan Bukti Otentik.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggelar sidang ke 12 kasus penyerobotan tanah milik warga yang dilakukan PT PLN. Kali ini persidangan tersebut mengagendakan keterangan saksi dari pihak tergugat PT PLN.

 

Kasus yang telah berlangsung sekitar 5 bulan itu dengan pihak penggugat ahli waris tanah Tjotjong Bin Runah. Saksi yang dihadirkan PT PN adalah Mantan Sekretaris Desa Segara Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

 

Kuasa Hukum Ahli Waris Yoni Setiyono mengatakan, saksi yang dihadirkan PT PLN dalam persidangan tidak menunjukkan bukti otentik terkait perjualan tanah yang katanya dilakukan Tjotjong ke pihak PT PLN tahun 1959.

 

“Dijual tahun 1959 padahal Tjotjong meninggal tahun 1953. Jadi tidak benar, karena akte kematian saya tunjukin. Lalu yang jual siapa dong?” ujar Yoni, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (01/03/2017).

 

Selain itu, lanjutnya, keterangan saksi dari PT PLN yang menyampaikan bahwa tanah Tjotjong hanya satu yakni 2,1 hektar itu tidak benar. Sebab, yang sedang diperkarain tanah seluas 1,98 hektar.

 

“Jadi dari satu surat girik itu terbagi dua, yaitu tanah seluas 2,1 hektar dan seluas 1,98 hektar. Tanah itu bersebelahan. Yang disidangkan saat ini tanah yang seluas 1,98 hektar. Untuk yang seluas 2,1 hektar masih akan kita lakukan gugatan. Jadi tidak benar keterangan dari saksi itu,” ucapnya.

 

Yoni Setiyono menjelaskan, pada sidang sebelumnya pengakuan saksi dari yang diajukannya dimana tanahnya bersebelahan dengan Ahli Waris menyampaikan bahwa tanah itu merupakan milik Tjotjong.

 

“Pada saat sidang, saksi dari ahli waris yang kebetulan tanahnya bersebelahan juga merasa dirugikan dimana pembebasan tanah mereka masih belum dilunasi oleh pihak PLN. Tanah Ahli Waris yang bertempat di Jalan Baru, Kabupaten Bekasi menurut pengakuan saksi dari kita adalah benar milik Tjotjong,” ujarnya.

 

Yoni menambahkan, jika PT PLN tidak juga membayar tanah warga yang diserobot itu, maka kita akan melaporkan ke KPK terkait dugaan tidak pindana korupsi yang dilakukan PT PLN.

 

“Kita akan komunikasikan dulu ke ahli waris jika tidak membayar akan kita laporkan ke KPK. Indikasinya PT PLN membayar penjualan tanah tapi bukan ke pemilik tanah melainkan ke orang lain dan itu merugikan negara,” ujarnya.

 

Adapun Majelis Hakim yang memimpin persidangan gugatan tanah tersebut yaitu, Hakim Made Sutrisna sebagai Majelis Ketua, Hakim Krisnugroho Sri Pratomo dan Hakim Florensani Kendeni sebagai Majelis Anggota.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*