Breaking News

Hanya Sibuk Teken MoU dan Acara Seremonial Serta Panggil-Panggil Saksi Doang, Jaksa Agung HM Prasetyo Harus Dievaluasi

Kursi Wakil Jaksa Agung Setahun Tak Diisi, Jaksa Agung Ngapain Aja Sih?

Dua tahun setengah Kejaksaan Agung dipegang oleh HM Prasetyo. Jaksa Agung yang diangkat dari kader Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu dianggap minim kinerja dan minim prestasi dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

 

Karena itu, Presiden Joko Widodo diingatkan agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja HM Prasetyo yang duduk sebagai Jaksa Agung itu. Soalnya, secara umum kinerja penegakan hukum selama dua tahun lebih pemerintahan Jokowi-JK ini, pemerintah cenderung jadi bulan-bulanan karena banyaknya persoalan hukum di Kejaksaan yang mandeg dan bahkan hilang tanpa jejak.

 

Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Jakarta Sandi Ebenezer Situngkir mengatakan, salah satu ukuran keberhasilan penegakan hukum yang bisa dilakukan adalah dengan menelusuri seberapa banyak perkara yang sudah putus dan inkhract yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Menurut dia, dua tahun terakhir cenderung hanya manuver petinggi kejaksaan saja yang menghiasi wacana penegakan hukum, tanpa hasil yang konkrit.

 

“Pemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun terakhir cenderung jadi bulan-bulanan orang, karena banyaknya persoalan hukum yang tidak tuntas. Padahal, sejak awal, pemerintahan ini mengumandangkan bahwa akan secara tegas dan gencar menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Faktanya, terseok-seok dan tidak ada yang membanggakan dari janji-janji itu. Salah satunya, melalui institusi kejaksaan, hampir semua perkara redup penanganannya, bahkan hilang tanpa jejak. Dipendam dan disembunyikan. Jaksa Agung yang sekarang tidak ada prestasi dan minim kinerja. Karena itu, memang saya kira perlu segera dilakukan evaluasi terhadap Jaksa Agung ini,” ujar Sandi Ebeneser Situngkir, di Jakarta, Jumat (03/03/2017).

 

Sandi mengatakan, dari pemantauan penagangan perkara yang dilakukannya di Kejaksaan Agung, banyak kasus yang jalan di tempat, namun malah terkesan mencari-cari penanganan perkara baru tanpa jelas penyelesaiannya. Sebut saja, lanjut dia, seperti penanganan kasus hukum terkait dugaan Papa Minta Saham yang di awal-awal mencuatnya begitu gencar. Bahkan seseorang yang disebut bernama Reza Chalid berada di balik permainan saham PT Freeport Indonesia itu entah dimana rimbanya. Politisi senior Setya Novanto yang kini duduk kembali sebagai Ketua DPR pun sudah tidak jelas proses hukumnya.

 

Kemudian, lanjut dia, sejumlah kasus yang berkenaan dengan Bank Mandiri, kasus PT Pertamina, kasus tanah Hotel Kempinski alias Hotel Indonesia, segudang kasus korupsi di daerah-daerah, seperti kasus korupsi pegadaan pesawat di Kabupaten Puncak Papua, yang mana pesawatnya pun sudah jatuh dan tidak bisa dipergunakan. Kasus ini sudah dua tahun lebih tidak jelas penanganannya di Kejaksaan Agung.

 

Sandi mengingatkan, sudah begitu banyak kasus yang masuk ke kejaksaan agung, namun tidak jelas nasibnya kini. “Saban hari, kita hanya disuguhi jadwal-jadwal pemanggilan saksi, bisa hingga puluhan dan bahkan ratusan saksi dipanggil. Di masing-masing kasus itu, tanpa ada perkembangan yang berarti. Tersangkanya siapa pun tak jelas, apanya yang diusut pun tidak ketahuan. Padahal sudah berkali-kali para pejabatnya mengalami mutasilah, kenaikan pangkatlah, pindah tugaslah, tapi enggak tuntas kasus yang ditanganinya. Selain atraksi seolah-olah bekerja membuat sprindik dan memanggil saksi, jaksa pun doyan hanya melakukan kegiatan-kegiatan seremonial belaka, seperti pelantikan-pelantikan, pembentukan tim ini tim itu, penandatanganan-penandatanganan MoU, hasilnya enggak jelas buat apa dan untuk apa. Tidak ada kinerja dan prestasi yang ditorehkan Jaksa Agung yang sekarang,” papar Sandi.

 

Dikatakan Sandi, masyarakat awam pun tidak perlu belajar tinggi-tinggi untuk sekedar mengetahui kinerja jaksa seperti itu. Dan tidaklah sulit membuat dugaan bahwa jaksa seperti itu sudah korup dan tidak bisa dipercaya.

 

“Tak perlu sulitlah mengetahui, bahwa jaksa seperti itu diduga sudah masuk angin dan bahkan sarat dengan sogok-menyogok agar kasus yang ditangani diredam dan dihentikan. Ini berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia loh,” ujarnya.

 

Karena itu, dia meminta kepada Presiden Jokowi agar segera melakukan evaluasi, membongkar kinerja Kejaksaan Agung, mengganti orang-orang yang tidak kredibel lagi. “Termasuk mengganti Jaksa Agung,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Jaksa Agung HM Prasetyo mati-matian menciptakan image bahwa institusi yang kini dipimpinnya serius menegakkan hukum dan menuntaskan penanganan perkara.

 

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, sejauh ini Kejaksaan telah melakukan banyak perubahan dalam pengananan perkara hukum.

 

Menurutnya, Kejagung telah mengeluarkan strategi tambahan, yaitu bukan hanya mendasarkan pada segi penindakan, represif melainkan preventif.

 

“Untuk penanganan perkara kita jalan terus. Yang pasti strategi kita juga ada strategi tambahan, tidak hanya mendasarkan pada segi penindakan, bukan hanya represif tapi preventif,” ujar Prasetyo di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (03/03/2017).

 

Prasetyo menyampaikan, strategi itu dapat terlihat ketika dibentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).

 

“Sekarang TP4 sudah kita bentuk di semua jajaran Kejaksaan dan sudah melakukan kerja-kerjanya,” ucapnya.

 

Prasetyo berharap dengan tindakan preventif yang dikeluarkan Kejaksaan akan mampu mencegah orang lain untuk melawan hukum.

 

“Semoga bisa mencegah orang lain untuk tidak melawan hukum dalam jangka panjang hasilnya akan baik,” ujarnya.

 

Terkait dengan penanganan-penannganan kasus tindak pidana korporasi, Prasetyo mengatakan, akan terus mengawal perkara tersebut. Namun harus diteliti terlebih dahulu sebelum terjadinya kerugian negara.

 

Prasetyo menambahkan, jika oknum-oknum tetap melakukan penyimpangan dan ada bukti-bukti serta fakta yang kuat adanya pelanggaran,  maka akan dilakukan tindakan represif kepada oknum jaksa seperti itu.

 

“Jika ada penyimpangan masa kita biarkan. Dan ketika kerugian negara sudah timbul maka kita akan bergerak serta mengamankan aset-aset dan keuangan negara,” ujarnya.(JR/Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*