Breaking News

Setujui Pengesahan, Gerindra Tetap Menganggap Undang Undang Tax Amnesty Akan Jadi Masalah

Heri Gunawan: Jika tidak ada krisis pendapatan negara, dapat dipastikan Fraksi Partai menolak RUU Tax Amnesty untuk menjadi Undang-Undang.

Minimnya capaian pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional, tidak dibarengi dengan upaya serius menelurkan regulasi yang pro rakyat banyak. Malah, Rancangan Undang Undang Pengampunan Pajak atau yang akrab dikenal dengan tax amnesty tetap didorong untuk segera disahkan. Kondisi itu, akan membuat Undang Undang tersebut tetap bermasalah di masa mendatang.

Hal itu disampaikan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan. Menurut anak buah Prabowo Subianto itu, dengan melihat pertumbuhan ekonomi pada kwartal pertama 2016 hanya sebesar 4,92 persen, kinerja pemerintahan sangat mengkhawatirkan. Tentu capaian itu sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2014-2019 yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai sebesar 7 (tujuh) persen per tahun.

Heri menyampaikan, perkembangan ekonomi nasional tahun ini, diperkirakan rata-rata pertumbuhannya tidak akan lebih dari 5,1 persen. Nilai ekspor tahun ini tidak akan lebih dari 142 miliar dolar amerika, atau yang terendah dalam 7 (tahun) sejak tahun 2010.

“Dan transaksi berjalan memasuki tahun kelima defisit sejak tahun 2012, hal ini menempatkan kita semakin tergantung pada investasi asing dan pinjaman luar negeri,” ujar Heri di Jakarta, Senin (27/06/2016).

Disamping itu, lanjut dia, semua lapisan masyarakat mengalami daya beli yang anjlok. Bahkan, masyarakat kelas menengah ke bawah sangat terpukul secara ekonomi. Kondisi itu ternyata tidak tertolong meskipun pemerintah mengeluarkan 12 Paket Kebijakan ekonomi.

“Sampai saat ini tidak terlihat hasil yang signifikan,” ujarnya.

Dengan berpatokan pada pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016, baik Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pemerimaan Perpajakan, lanjut Heri, Partai Gerindra memperkirakan akan terjadi shortfalls atau kekurangan pendapatan negara sebesar 300 triliun rupiah. Hal ini akan mengakibatkan defisit APBN tahun 2016 bisa mencapai 480 triliun rupiah atau sekitar 3,7 persen dari PDB.

Nah, dengan kondisi itulah, lanjut dia, pemerintah memposisikan Rancangan Undang Undang Tax Amnesty sebagai salah satu solusi untuk keluar dari keterpurukan perekonomian Indonesia. Bahkan, logika ekonomi itu dipergunakan untuk melanggengkan pengesahan Undang Undang Pengampunan Pajak tersebut, dengan alasan untuk menutupi defisit anggaran.

“Kita diberikan RUU Tax Amnesty dan naskah akademik oleh pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi perkiraan shortfalls atau pun kekurangan Penerimaan Pendapatan Negara (PPN) tahun 2016 yang kami perkirakan sebesar 300 triliun rupiah,” ujarnya.

Menurut dia, hampir semua negara yang menjalankan program Tax Amnesty dapat dikatakan mempunyai alasan yang sama, yakni pertama, membutuhkan dana untuk menutupi shortfalls atau kekurangan pendapatan.

Kedua, membutuhkan repatriasi modal untuk memperkuat cadangan devisa. Ketiga, membutuhkan modal untuk menambah Tabungan Nasional.

Terkait RUU Tax Amnesty itu, lanjut Heri, pendapat dari masyarakat, termasuk pendapat para akademisi terbagi dalam dua kelompok. Pertama, jika Tax Amnesty diundangkan maka terjadi ketidak bagi masyarakat, khususnya bagi para wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak.

Pendapat kedua adalah pihak yang setuju dengan Tax Amnesty diundangkan, dengan alasan bahwa negara lagi susah dan butuh dana untuk pembangunan nasional.

“Jika kedua pendapat tersebut merupakan tesa dan antitesa, maka Partai Gerindra merasa perlu untuk mengajukan sintesa,” ucapnya.

Heri menambahkan, dari kajian yang telah dilakukan Partai Gerindra, dari dua pendapat tersebut, keduanya dianggap benar. Namun kedua pendapat tersebut harus dihubungkan dengan keadaan negara dan bangsa yang saat ini sedang mengalami krisis pendapatan negara.

“Jika tidak ada krisis pendapatan negara, dapat dipastikan Fraksi Partai menolak RUU Tax Amnesty untuk menjadi Undang-Undang,” ujarnya.

Mengingat keadaan negara saat ini dalam keadaan krisis pendapatan, lanjut dia, maka Partai Gerindra menyatakan pendapat bahwa Fraksi Partai Gerindra menyatakan setuju RUU Tax Amnesty dijadikan undang undang.

Persetujuan itu tentu dengan catatan, pertama, meminta kepada pemerintah untuk bekerja keras sehingga program Tax Amnesty yang diperkirakan oleh pemerintah akan menghasilkan tambahan penerimaan negara sebesar 165 triliun rupiah terbukti.

Walaupun dalam hal ini Partai Gerindra memperkirakan keberhasilan program Tax Amnesty kurang dari yang ditargetkan pemerintah.

Kedua, setelah RUU Tax Amnesty diundangkan, Partai Gerindra meminta pemerintah mengadakan reformasi pajak sehingga dalam 3 (tiga) tahun mendatang pada tahun 2019 Tax Ratio Indonesia dapat mencapai minimal 16 persen dari PDB.

Ketiga, Partai Gerindra meminta agar RUU Tax Amnesty jika disahkan menjadi UU merupakan yang terakhir kali bagi bangsa Indonesia.

“Sehingga dikemudian hari tidak akan ada lagi Program Tax Amnesty,” ujarnya.

Keempat, Partai Gerindra meminta Pemerintah untuk bekerja keras dan mengambil segala tindakan yang dipandang perlu untuk melakukan Repatriasi Modal yang diperkirakan pemerintah berjumlah lebih dari 10.000 triliun rupiah yang berada di luar negeri.

“Terakhir yang kelima, Partai Gerindra meminta pemerintah untuk bekerja keras dan mengambil segala tindakan yang dipandang perlu dalam menambah jumlah wajib pajak dan meningkatkan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT bulanan ataupun setiap tahunnya,” ujarnya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*