Breaking News

Setelah Digusur, Penghuni Kalijodo Mau Diapakan? Ahok Harus Penuhi Hak-Hak Warga

Tigor Hutapea: Ahok Harus Penuhi Hak-Hak Warga Jakarta, Jangan Cuma Menggusur Saja.

Penggusuran di kawasan Kalijodo menyisakan banyak masalah bagi warga setempat. Selain terpaksa pindah dari tempat tinggalnya, banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupannya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta tidak mengabaikan pemenuhan hak-hak warga korban penggusuran.

Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Tigor Hutapea, menuturkan dari pemantauan yang dilakukan pihaknya ditemukan sejumlah data dan fakta tentang Kalijodo. Antara lain, di Kalijodo terdapat ratusan rumah warga yang telah berdiri sejak puluhan tahun, tempat ibadah (mushola dan gereja), tempat pendidikan anak usia dini (PAUD) dan kantor Rukun warga (RW).

“Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan warga terdapat keterangan tertulis bahwa warga telah bermukim di Kalijodo sejak tahun 1959/1960,”  katanya dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (29/02/2016).

LBH Jakarta mencatat, sedikitnya 2.269 warga akan mengalami dampak dari penggusuran paksa. Apalagi selama ini pemerintah tidak pernah melakukan upaya musyawarah kepada warga, tidak pernah menjelaskan tujuan dari penggusuran, hingga tidak pernah memberikan informasi yang transparan tentang riwayat lahan dan kegunaan lahan pasca gusuran. Pemerintah juga tidak melakukan upaya pendataan secara komprehensif kepada seluruh warga untuk mendapat jumlah kepala keluarga, jumlah balita, anak-anak, remaja, lansia dan perempuan.

Tigor mengungkapkan, pemberian surat peringatan penggusuran Kalijodo dilakukan dengan cara intimidasi dengan melibatkan ratusan gabungan aparat bersenjata (TNI, Polri dan Satpol PP) yang berkeliling dipemukiman warga.

“Pemerintah daerah DKI Jakarta melakukan tindakan intimidasi melalui aparat kepolisian yang dilengkapi dengan senjata dengan cara mendirikan pos penggusuran yang yang didirikan sejak tanggal 20 Februari dan beroperasi selama 24 jam,” ujarnya.

Dia menilai, pemberian solusi sepihak dengan cara relokasi ke rumah susun sewa adalah tindakan pengusiran tanpa mendengar atau memperhatikan kepentingan warga, tindakan warga untuk pindah kerumah susun dikarenakan atas dasar keterpaksaan ditengah intimidasi yang dilakukan.

“Akibat dari proses penggusuran paksa yang dilakukan warga kehilangan mata pencaharian hingga kehilangan hubungan sosial,” ujar Tigor.

Tigor menerangkan, berdasarkan konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 11 tahun 2005 dalam melakukan penggusuran ada berbagai hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Pemerintah wajib mengadakan musyawarah yang tulus kepada warga terdampak, mencari semua kemungkinan alternatif penggusuran, memberikan pemberitahuan yang layak dan beralasan kepada warga terdampak, melakukan konsultasi publik, menyediakan informasi yang lengkap dan transparan tentang kegunaan lahan pasca penggusuran.

“LBH Jakarta menilai pemerintah DKI Jakarta tidak melakukan tindakan-tindakan berdasar undang undang nomor 11 tahun 2005 tentang hak-hak ekonomi, sosialdan budaya. Oleh karenanya tindakan penggusuran Kalijodo oleh pemerintah DKI Jakarta adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu mengatakan, pihaknya akan memastikan diberikannya pelayanan publik kepada warga Kalijodo serta adanya mekanisme pembinaan yang berperspektif pemulihan bagi warga, terutama yang dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kalijodo.

Sejumlah temuan menunjukkan banyak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang selama ini bekerja sebagai PSK di Kalijodo.

“Kita lihat bagaimana kesiapan pemerintah, sebelum, selama dan setelah relokasi warga Kalijodo, jangan sampai menjadi korban TPPO untuk kedua kalinya, bahkan lebih parah dari yang pertama,” ujarnya.

Ninik juga mengungkapkan, banyak warga Kalijodo yang menyayangkan minimnya sosialisasi dari Pemerintah Kota Jakarta Utara. Beberapa warga mengaku belum pernah mendapatkan sosialiasi secara langsung dengan pihak terkait. Beberapa warga yang memiliki sertifikat tanah secara resmi juga berharap mendapat ganti rugi yang jelas terkait lahan yang mereka tempati selama ini.

Dia menambahkan, hasil temuan Ombudsman RI ini akan dijadikan masukan dan saran kepada instansi terkait sebagai bagian dari perbaikan pelayanan terhadap masyarakat yang merupakan bagian penting dari good governance.

“Setelah bertemu warga, kita akan cross check dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara, Dinas Sosial dan/ Kementerian Sosial, bagaimanapun pemerintah harus menyiapkan secara baik setiap resiko yang akan dirasakan warga  dari kebijakan yang diputuskan, sebagaimana yang telah dijamin dalam Undang-Undang” katanya.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*