Breaking News

Setara Dengan Tokoh Bangsa Gus Dur dan Syafi’i Maarif, Cagubsu Pembela Hak Rakyat Abdon Nababan Dianugerahi Ramon Magsaysay Award

Setara Dengan Tokoh Bangsa Gus Dur dan Syafi’i Maarif, Cagubsu Pembela Hak Rakyat Abdon Nababan Dianugerahi Ramon Magsaysay Award.

Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) 2018 Abdon Nababan dianugerahi Ramon Magsaysay Award 2017.

 

Pria yang setia berjuang dan membela hak masyarakat lewat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) itu mendapat pengharagaan yang sama seperti yang pernah dianugerahkan kepada Presiden Republik Indonesia Ke 4 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) pada 1993. Penghargaan yang sama juga diperoleh tokoh nasional Syafi’i Maarif saat menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) pada  2008.

 

Aktivis Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan adalah tokoh Indonesia yang didapuk memperoleh Ramon Magsaysay Award 2017 ini. Penghargaan bergengsi ini diperolehnya atas kesetiaannya mengabdi dan membela hak-hak masyarakat.

 

Pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)  itu mengaku memperoleh informasi itu mendadak. Dirinya pun tidak menyangka akan diberikan pengharagaan dari lembaga bergengsi yang memiliki visi dan misi dalam penyebarluasan keteladanan integritasnya dalam menjalankan pemerintahan, kegigihan dalam memberikan pelayanan umum, serta idealisme praktis dalam suatu lingkungan masyarakat yang demokratis itu.

 

“Minggu lalu saya mendapat surat pemberitahuan dari Ramon Magsaysay Award Foundation di Manila, yang memberitahuan bahwa Abdon Nababan terpilih sebagai penerima Ramon Magsaysay Award 2017, untuk kategori Community Leadership,” ungkap Abdon Nababan, Selasa (25/07/2017).

 

Mantan Sekjen AMAN itu mengatakan, pengumuman resmi nama-nama penerima award ini rencananya akan dikeluarkan pada 26 Juli 2017, sedangkan seremoni pemerimaan award akan dilaksanakan sebulan kemudian.

 

“Seremoni penerimaan award-nya akan digelar pada 31 Agustus 2017, di Manila, Filipina,” ujar Abdon.

 

Lebih lanjut, menurut pria yang sudah direkomendasikan oleh AMAN untuk maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018 mendatang, dirinya hanya bisa mengucap syukur atas pengharagaan itu, dan berterimakasih kepada rekan-rekan dan masyarakat yang berjuang bersama selama ini.

 

Ramon Magsaysay Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang dinilai berjasa dalam kepemimpinan, pembaruan sosial non-negara, gerakan sosial, gerakan kebudayaan. Pemilihan dan penentuan nominasi penerima award ini dilakukan secara ketat oleh Ramon Magsaysay Award Foundation.

 

Dari Indonesia, tercatat dua tokoh besar memperoleh award ini, yakni Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, saat menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) pada 1993 dan Syafi’i Maarif saat menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) pada  2008 lalu.

 

Beberapa nama orang Indonesia lainnya yang pernah meraih Magsayay Award yakni novelis Pramoedya Ananta Toer, wartawan senior Mochtar Lubis. Selain itu, tercatat juga pejuang buruh Dita Indah Sari, satu di antara pejuang buruh Indonesia, menerima penghargaan Ramon Magsaysay Awards 2001 untuk ketegori Emergent Leadership.

 

Penghargaan Ramon Magsaysay, yang pertama kali diberikan pada 1957, sering disebut sebagai Hadiah Nobel Asia.

 

Nama tersebut diambil dari sosok mendiang presiden ketiga Filipina, Ramon Magsaysay, figur pemimpin yang dianggap rendah hati dan sederhana.

 

Selain itu, sejumlah tokoh dari negara lain juga memperoleh award karena perjuangan dan kegigihannya membangun demokrasi dan membela hak-hak masyarakat.

 

Memang, Abdon Nababan dikenal konsisten membela hak masyarakat adat Nusantara. Selain itu, dia dan AMAN juga berjuang untuk mengembalikan tanah ulayat masyarakat agar kembali kepada masyarakat itu sendiri.

 

Selama 20 tahun lebih, Abdon Nababan menggeluti aktivitas itu. Menurut dia, selama ini, ketimpangan kepemilikan lahan dan ketimpangan perekonomian sangat terasa di masyarakat daerah. Selain itu, berbagai konflik agraria dan kerusakan ekologis yang parah terus menerus terjadi.

 

“Itu menjadi fokus kita. Dan AMAN berjuang untuk itu. Dominasi ekonomi korporasi yang menghambat ruang hidup ekonomi kerakyatan yang berbasis keindahan alam dan budaya terus terjadi. Karena itu, harus ada jaminan dan komitmen dari setiap Calon Kepala Daerah untuk melaksanakan reforma agraria dan juga membangkitkan ekonomi kerakyatan berbasis keindahan alam dan budaya setempat,” tutur Abdon Nababan.

 

Sebenarnya, lanjut dia, untuk urusan regulasi secara nasional, AMAN dan anggota masyarakat lainnya telah berhasil membuat instrumen hukum pengembalian tanah adat kepada masyarakat.

 

“Hasil kerja keras 20 tahun ini, instrumen hukum pengembalian tanah adat sudah tersedia dan siap pakai. Gubernur baru nantinya ya tinggal laksanakan saja,” ujar Abdon.

 

Misalnya, lanjut Abdon, untuk wilayah Sumatera Utara, jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 dilaksanakan, maka paling tidak seluas 1 juta hektar lahan bisa kembali ke tangan masyarakat itu sendiri.

 

Memang, pada tanggal 16 Juni 2013 lalu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memutuskan Judicial Review terhadap UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh AMAN dan 2 Komunitas masyarakat adat. Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.

 

Selain itu, lanjut dia, para pemangku kepentingan, termasuk Kepala Daerah, harus menjaga pergaulan sosial lintas suku, budaya dan agama yang saling menghormati dan saling melindungi di masing-masing daerah.

 

“Juga harus menjamin kepastian hak dan akses rakyat atas sumber-sumber agraria dan SDA melalui pengakuan masyarakat adat dan reforma agraria. Serta, menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan berbasis kerakyatan,” pungkas Abdon.

 

Sebelumnya, dalam Musyawah Wilayah AMAN Tano Batak II, diputuskan bahwa Abdon Nababan akan diusung maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara 2018.

 

Dalam perhelatan yang digelar selama dua hari yakni tanggal 10 dan 11 Mei 2017  waktu itu, dilaksanakan di Aula HKI di Kecamatan  Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara,  Sumatera Utara, suara bulat mendukung AMAN untuk berjuang melakukan reforma agraria lewat jalur Pilkada di masing-masing daerah.

 

Ketua AMAN Tano Batak, Roganda Simanjuntak menyampaikan, Muswil II AMAN itu pun menargetkan sejumlah perjuangan yakni, pertama, meminta pemerintah mencabut segala bentuk perijinan HTI, HPH, Taman Nasional, Hutan Lindung yang berada di wilayah-wilayah Masyarakat Adat.

 

Dua, Pemerintah Daerah di seluruh wilayah segera membuat produk hukum daerah yang mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat.

 

“Masyarakat Adat berkomitmen untuk membantu dan mengawal produk hukum daerah untuk segera dikeluarkan,” ujar Roganda.

 

Ketiga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mesti segera menyelesaikan segala bentuk sengketa dan pelanggaran yang terjadi di wilayah-wilayah adat Masyarakat Adat.

 

Keempat, mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera mengeluarkan wilayah adat milik Masyarakat Adat dari status kawasan sebagai hutan negara sebagaimana berdasarkan putusan MK 35.

 

Kelima, Pemerintah Pusat  dan Pemerintah Daerah harus melindungi dan membela Masyarakat Adat yang selama ini dijadikan sebagai korban kriminalisasi dan intimidasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

 

“Terkait Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, Masyarakat Adat akan memilih para calon Kepala Daerah yang mengakomodir hak-hak Masyarakat Adat dan berjuang bersama Masyarakat Adat,” ujarnya.

 

Sedangkan untuk Pilkada Gubernur Sumatera Utara, ditegaskan Roganda, Masyarakat Adat di Tano Batak menentukan sikap politiknya dengan merekomendasikan kader terbaiknya.

 

“Kami merekomendasikan saudara Abdon Nababan untuk maju dan ikut bertarung di Pilkada Sumatera Utara pada tahun 2018,” pungkas Roganda.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*