Breaking News

Sering Dijadikan Sebagai Alat Mendiskriminasi, GP Ansor Minta Undang Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 Dicabut

Sering Dijadikan Sebagai Alat Mendiskriminasi, GP Ansor Minta Undang Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 Dicabut.

Dikarenakan sering dipergunakan oleh kekuatan aparatur negara dan kaki tangannya untuk melakukan diskriminasi, Gerakap Pemuda Ansor mendesak pencabutan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

 

Ketua Departemen Hukum PP GP Ansor Abdul Hakam Aqsho menyampaikan, akar masalah dalam persoalan yang membelit Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang kemudian bergulir menjadi isu diskriminasi, hampir sama dengan kasus-kasus penistaan agama lainnya seperti Ahmadiyah, Syiah dan lain sebagainya, yakni berakar pangkal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

 

“Terutama pada pasal 156a KUHP, yang sangat diskriminatif dan terbukti seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi pemeluk agama dan kepercayaan minoritas. Guna mengakhiri kriminalisasi tersebut maka pemerintah dan DPR RI perlu mencabut dan atau merevisi aturan tersebut,” tutur Abdul Hakam Aqsho, dalam siaran persnya, Jumat (12/05/2017).

 

Selanjutnya, demi menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, GP Ansor juga meminta aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah tegas dengan berdasarkan hukum dan keadilan.

 

“Untuk juga menertibkan oknum-oknum dan kelompok-kelompok yang selama ini nyata-nyata menyebarkan ujaran kebencian, menganjurkan tindakan diskriminatif, mengancam eksistensi Negara bangsa, dan bahkan mempromosikan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuannya,” ujarnya.

 

GP Ansor juga meminta seluruh pihak untuk menjaga ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pasca putusan Ahok.

 

Dia mengatakan, putusan pidana penjara 2 (dua) tahun terhadap Ahok belum merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena terdakwa sudah menyatakan banding (appeal).

 

“Oleh karena itu, seluruh pihak harus menghargai hak-hak terdakwa dan menghormati proses hukum selanjutnya, baik di tingkat banding maupun jika sampai kasasi nantinya,” ujarnya.

 

GP Ansor pun meminta agar proses hukum di tingkat banding maupun kasasi dilaksanakan secara bebas, adil, dan tidak memihak (free, fair, and impartial).

 

“Dengan demikian, tidak ada satu pihak pun yang boleh memengaruhi proses peradilan dan aparat penegak hukum, khususnya hakim, harus bersikap independen untuk mewujudkan suatu keadilan yang substantif sehingga putusannya nanti bukanlah merupakan suatu produk hukum dari hasil pesanan maupun tekanan pihak-pihak tertentu,” pungkas Abdul Hakam Aqsho.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*