Breaking News

Sering Alami Intimidasi dari Pihak Perusahaan, Serikat Pekerja Minta Perlindungan LPSK

Sering Alami Intimidasi dari Pihak Perusahaan, Serikat Pekerja Minta Perlindungan LPSK.

Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (JICT) mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Hal ini dikarenakan para pekerja kerap mendapatkan intimidasi dari pihak perusahaan setelah menyuarakan sejumlah penyimpangan di perusahaan tersebut.

 

Sekjen SP JICT, M. Firmansyah menuturkan, pihaknya kerap mengkritisi privatisasi dan perpanjangan kontrak PT JICT karena diduga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Namun, perusahaan menanggapinya dengan melakukan tindakan represif berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah pekerja.

 

“Akhir 2015, Serikat Pekerja PT JICT sudah melaporkan dugaan penyimpangan itu kepada KPK dan DPR, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Pansus di DPR atau dikenal dengan Pansus Pelindo, dimana rekomendasinya meminta pembatalan perpanjangan kontrak JICT dan diduga ada potensi kerugian negara,” katanya di Jakarta, Rabu (28/02/2018).

 

Menurut Firmansyah, dugaan penyimpangan itu diperkuat adanya audit investigatif dari BPK pada 2017 yang menyatakan ada kerugian negara Rp4,08 triliun akibat perpanjangan kontrak JICT. Kemudian pada Januari 2018, BPK kembali mengeluarkan audit investigatif terkait kerugian negara dalam perpanjangan kontrak JICT dan Terminal Peti Kemas Koja senilai Rp1,86 triliun.

 

Setelah SP JICT kerap memberikan kritik dan melaporkan dugaan penyimpangan ke KPK dan DPR, banyak intimidasi yang diterima, termasuk dilaporkan ke polisi dengan berbagai tuduhan.

 

“Kami dilaporkan ke polisi dengan tuduhan bermacam-macam. Selain itu, ada satu pegawai organik yang di-PHK dan 400 pegawai outsourcing di-PHK, karena mereka dicurigai ikut aksi di KPK,” ungkapnya.

 

Pihaknya berharap, LPSK yang bisa melindungi hak-hak pekerja JICT. Kalau tidak, dikhawatirkan tidak akan ada lagi pekerja yang berani kritis dalam mengungkap kejahatan di perusahaannya.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan pihaknya akan menelaah terlebih dahulu kasus yang disampaikan SP JICT.

 

Menurutnya, pelapor dengan itikad baik seharusnya mendapatkan perlindungan, bukan malah diintimidasi. Bagi pihak-pihak yang mencoba menghilangkan hak-hak pelapor, sangat dimungkinkan untuk dipidana.

 

“Kita kaji dulu singgungan kasus yang disampaikan Serikat Pekerja JICT. Jika memang terkait tugas fungsi LPSK, kita bisa intervensi,” katanya.

 

Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menambahkan, dari apa yang disampaikan SP JICT, pihaknya akan menggali informasi dari penegak hukum, seperti KPK atau Bareskrim Mabes Polri, khususnya terkait status para anggota SP JICT yang menjadi pelapor.

 

“Tapi, perlindungan LPSK sifatnya individu, bukan kolektif,” ujarnya.

 

Selain itu, LPSK akan mencari tambahan informasi tentang dugaan penyimpangan hingga mengakibatkan kerugian negara. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan proses pidana sudah atau sedang berjalan sehingga LPSK bisa masuk dan melakukan intervensi dengan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*