Breaking News

Seratus Hari Pemerintahan, LBH Jakarta Minta Anies-Sandi Selesaikan 7 Masalah Krusial Di Jakarta

Seratus Hari Pemerintahan, LBH Jakarta Minta Anies-Sandi Selesaikan 7 Masalah Krusial Di Jakarta.

Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah lebih 100 hari memimpin DKI Jakarta. Pasangan ini memiliki 23 janji kampanye yang dibagi ke dalam 154 program dan dirinci menjadi 473 kegiatan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengingatkan ada 7 masalah krusial di Jakarta yang harus segera diselesaikan.

 

Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, menuturkan masalah pertama adalah penghentian reklamasi Teluk Jakarta. Selama 100 hari kerjanya, Anies-Sandi telah menarik dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari DPRD dan menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Jalil untuk membatalkan Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi.

 

“Tentunya langkah tersebut perlu diapresiasi mengingat upaya membatalkan reklamasi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup tersebut cukup sulit sebab pemerintah pusat begitu ngotot ingin melanjutkan proyek reklamasi demi menjaga kepentingan investasi pengembang,” katanya dalam siaran persnya, Rabu (31/01/2018).

 

Meski demikian, dengan kewenangan besar yang dimiliki gubernur DKI Jakarta secara hukum dalam pengambilan keputusan mengenai reklamasi, langkah tersebut terbilang masih sangat minim. Berbagai penelitian telah banyak diluncurkan dan membuktikan bahwa reklamasi Teluk Jakarta merusak lingkungan hidup, melanggar hukum dan berpotensi menyebabkan kerugian negara.

 

“Anies-Sandi seharusnya lebih berani untuk melakukan langkah-langkah besar membatalkan proyek reklamasi untuk dapat membuktikan janji politiknya tersebut dan bukan sekedar menunda pelaksanaan reklamasi,” ujar Alghif.

 

Masalah kedua adalah janji untuk tidak melakukan penggusuran. LBH Jakarta mencatat dalam 100 hari pertamanya, Anies-Sandi telah melanggar salah satu janjinya ketika menggusur pemukiman di bantaran Kanal Banjir Barat (KBB) pada November 2017 dengan mereplikasi pola-pola penggusuran pemerintahan terdahulu.

 

Masalah ketiga adalah normalisasi Kali Ciliwung. Banjir memang selalu menjadi tantangan pemimpin Jakarta. Permasalahannya, seringkali pencarian solusi bagi masalah banjir hanya diselesaikan untuk jangka pendek dan instan untuk kepentingan elektoral 5 tahunan. Salah satunya normalisasi Kali Ciliwung.

 

“Alih-alih melanjutkan proyek normalisasi, Anies-Sandi seharusnya lebih berani menggalakan program penanganan banjir yang tepat sasaran menekan penyebab banjir sebagaimana direkomendasikan para ahli,” kata Alghif.

 

Beberapa langkah tersebut di antaranya dengan memperbaiki drainase kota yang buruk, menekan eksploitasi air tanah yang berlebihan serta mengontrol pemukiman dengan penguatan penegakan hukum dan konsistensi tata ruang.

 

Masalah keempat adalah DP rumah nol rupiah. Diresmikannya program DP 0 rupiah di satu sisi tentu patut diapresiasi untuk permasalahan hunian kelompok berpenghasilan menengah, meskipun belum dapat dibilang berhasil. Persoalan yang belum disentuh oleh Anies-Sandi justru yang berkaitan dengan  pemenuhan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang masih bertumpu pada program Rusunawa.

 

Penelitian LBH Jakarta pada 2016 telah menunjukan bagaimana korban gusuran dan MBR yang menghuni Rusunawa mengalami penurunan kesejahteraan.

 

“Bahkan buruknya pengelolaan di Rusunawa telah menghasilkan penggusuran ganda bagi korban gusuran dan MBR hanya karena tidak mampu membayar tunggakan sewa atau melanggar aturan Rusunawa yang memuat sanksi tidak proporsional,” ungkapnya.

 

Masalah kelima adalah privatisasi air di Jakarta. Pada 10 Oktober 2017, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan yang membatalkan privatisasi air di Provinsi DKI Jakarta. Keputusan tersebut memerintahkan penghentian kebijakan swastanisasi air minum yang dijalankan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, PAM Jaya, dengan pihak swasta.

 

Namun hingga sekarang. Anies-Sandi dalam hal ini tidak berani memberikan komitmennya untuk menjalankan putusan MA tersebut. Padahal dalam 23 janjinya, Anies-Sandi menjanjikan memperluas cakupan dan memperbaiki kualitas layanan air bersih dengan prioritas pada wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk, dan memberikan subsidi langsung untuk warga tidak mampu. Masalah keenam adalah penataan kampung kota. Dalam 100 harinya, Anies-Sandi meresmikan programCommunity Action Plan (CAP) 16 Kampung yang merupakan realisasi dari janjinya untuk peningkatan kualitas penataan kawasan kampung-kampung di Jakarta.

 

“Dalam kasus ini Anies-Sandi seharusnya dapat menerapkan pendekatan serupa, tidak hanya pada 16 kampung kota yang telah menandatangani kontrak politik pada saat Pilkada tersebut saja, melainkan juga dengan kampung lain yang menghadapi problem serupa,” kata Alghif.

 

Masalah terakhir adalah menjaga kebinekaan. Sejak awal terpilih sebagai Gubernur dan wakilnya, kubu Anies-Sandi memiliki masalah serius dengan isu kebhinekaan lantaran banyak pihak meyakini kemenangannya didasarkan pada propaganda politik identitas yang digulirkan kelompok intoleran.

 

Dari tahun ke tahun, DKI Jakarta telah memiliki rapor buruk mengenai persoalan kebhinekaan, baik dengan maraknya penutupan tempat ibadah hingga persekusi terhadap kelompok minoritas.

 

“Ke depannya, Anies-Sandi perlu menunjukan komitmen serius untuk merawat kebinekaan di Jakarta baik melalui pembentukan regulasi yang tidak diskriminatif maupun pernyataan publik yang tidak menghasut atau berbau SARA,” tandasnya.

 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan 100 hari menjabat bukan jadi tujuan utamanya bekerja untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat.

 

“Terlalu awal untuk kami merasa berbesar hati, terlalu awal juga mengatakan bahwa banyak masalah. Tetapi kami bersyukur bahwa program-program yang kami rencanakan sudah mulai bisa digulirkan,” ujarnya.

 

Anies menerangkan, selama 100 hari menjadi pejabat DKI, fokus pertamanya adalah menyamakan persepsi dengan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kedua, mulai menyiapkan pelaksaan janji-janji kerja, program-program yang sudah dirancang ketika masa kampanye. “Yang ketiga adalah merespon situasi-situasi dam masalah-masalah yang muncul selama 100 hari ini. Itu tiga hal besar yang kita lakukan selama ini,” ujarnya.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*