Breaking News

Serangan Ke Menteri Susi Kian Gencar, Sebenarnya Programnya Banyak Juga Yang Pro-Nelayan

Presiden Jokowi harus berhati-hati dengan masuknya kepentingan segelintir orang dalam upaya reshuffle kabinet. Pertahankan menteri-menteri bagus, seperti Mendagri.

Pemerintah ditantang untuk terus melakukan program yang sangat berguna bagi nelayan, meskipun segudang kritikan terhadap kinerja pemerintah juga tak mungkin diabaikan.

Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru menyampaikan, sejumlah program ril bagi nelayan sedang dinantikan. Menurut Siswaryudi, nelayan sangat dirugikan bila program-program itu tidak terwujud.

“Menteri KKP dikritik ya itu biasa dong, bukan berarti program-program nyata untuk nelayan jadi mandeg. Tentu banyak juga program pemerintah yang sangat dinantikan nelayan untuk segera direalisasikan. Menteri Susi secara umum sudah memiliki basis program yang dipersiapkan bagi nelayan kok,” ujar Siswaryudi, di Jakarta, Sabtu (28/02/2016).

Dijelaskan pria yang juga Wakil Ketua Komite Tetap Hubungan Dengan Lembaga Legislatif Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia ini, saat ini saja, program pemberian asuransi gratis bagi sebanyak 1 juta nelayan sedang dipersiapkan oleh Menteri Susi. Selain itu, program bantuan kapal dan alat tangkap gratis kepada nelayan serta program pendidikan anak nelayan pun sudah mulai dilaksanakan.

“Saya kira, menteri KKP sudah mulai melakukan program yang konkrit dan langsung bisa dirasakan nelayan manfaatnya. Banyak juga program menteri yang bagus-bagus dan mendapat dukungan langsung dari nelayan itu sendiri. Jadi, ya tetaplah program-program seperti itu sangat patut didukung semua pihak,” papar dia.

Lebih lanjut,Anggota Dewan Pengarah Perubahan Iklim Nasional ini menyampaikan, kritik bagi kinerja adalah hal lumrah dan pastinya untuk memacu kinerja yang lebih baik lagi.

“Anggaplah itu sebagai motivasi untuk kerja yang lebih baik lagi. Nelayan tentu akan mendukung pemerintah mewujudkan program-program nyata bagi nelayan itu sendiri kok,” pungkas Siswaryudi.

Dari gedung Parlemen Senayan, menteri KKP Susi Pudjiastuti mendapat serangan bertubi-tubi. Dalam pertemuan antara asosiasi, pengusaha, dan nelayan dengan Komisi IV DPR RI di Senayan, Kamis (25/2/2016), disebut bahwa Menteri Susi tidak melakukan apa-apa.

Dalam pembicaraan yang berlangsung selama empat jam itu, disimpulkan bahwa masih sangat perlu dilakukan kajian yang konferehensif terkait dampak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah‎.

Dalam pertemuan itu juga, disepakati pembuatan petisi yang diarahkan ke Presiden Jokowi, untuk memperhatikan nelayan, pengusaha perikanan yang sengsara karena kebijakan pemerintah.

“Kita harus bersatu, untuk sama-sama maju dan menyatakan peraturan dan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan tidak mendasar dan menyengsarakan,” kata anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP Ono Surono.

Lebih lanjut, menurut dia, Susi tidak layak disebut sebagai menteri yang berprestasi, meski berbagai kalangan yang tidak bersentuhan dengan sektor perikanan mengatakan Susi seorang yang hebat. Presiden pun mengakui kalau Susi menteri berkinerja terbaik.

“Terbaik untuk menyengsarakan rakyat. Kok yang seperti ini masih saja dielus-elus dan dianggap berkinerja terbaik. Lihat dong semua nelayan teriak kelaparan. Pengusaha gulung tikar,” ucapnya seraya akan mengambil langkah tegas untuk melakukan gerakan bersama melawan kebijakan yang semena-mena dari MKP.

“Kalau perlu kita PTUN-kan,” tegasnya.

Sementara itu, kebijakan yang lebih disorot oleh para asosiasi dan pengusaha adalah kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dianggap kurang logis karena kenaikannya sangat tinggi. Dalam hal penerimaan negara bukan pajak, seyogyanya pemerintah tidak menjadi rent seeker atau pengejar pendapatan karena sesungguhnya pajak ini dikenakan lebih pada pengendalian pemanfaatan sumberdaya. Sehingga para asosiasi berpendapat sebaiknya PNBP dibayarkan setelah kegiatan penangkapan dilakukan agar fair bagi pelaku usaha apalagi sifat dari usaha perikanan yang sifatnya hunting (berburu) sehingga hasil tangkapan berfluktuasi sesuai dengan kondisi alamnya atau sifatnya musiman dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Selain itu, Permen Nomor 2 Tahun 2014 terkait larangan alat tangkap seperti Cantrang-trawl berbeda, meskipun secara sekilas bentuknya sama. Trawl digunakan untuk menangkap ikan dasar seperti udang yang dioperasikan dengan cara diseret di dasar perairan sementara cantrang untuk menangkap ikan pelagis atau ikan permukaan.

Jika bicarakan tentang ramah lingkungan terhadap trawl sudah dilakukan pelarangan penggunaannya sejak tahun 1980 karena menangkap ikan-ikan kecil yang belum layak tangkap dan tidak bernilai secara ekonomis dan biasanya dibuang. Oleh karena itu, agar ramah lingkungan, alat tangkap tersebut diganti dengan pukat udang yang dilengkapi dengan by catch excluder device dan kontrol terjadap mesh size yang digunakan, sehingga ikan yang tidak layak tangkap akan keluar lagi dari pukat udang atau tidak jadi tertangkap.

“Jika hingga hari ini masih ada yang menggunakan trawl maka pelaku usaha inilah yang seharusnya di punishment atau dikenakan sangsi. Sedangkan alat tangkap cantrang akan menjadi tidak ramah lingkungan apabila penggunaan mesh size yang terlalu kecil. Ini yang perlu diawasi,” beber Nimmi Zulbainarni-Resources Economist‎ yang juga merupakan dosen Institut Pertanian Bogor (IPB).

Lebih lanjut dia mengatakan, penggunaan alat tangkap ditentukan berdasarkan karakteristik wilayah penangkapan seperti dasar perairan, jenis ikan yang akan ditangkap dan lain-lain. Aturan lainnya yang turut disorot adalah Permen Nomor 56 Tahun 2014 tentang moratorium, kehadiran kebijakan tersebut baik adanya jika tujuannya adalah mengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan. Akan tetapi jika moratorium mematikan usaha ekonomi pengusaha yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian negara maka tentu saja hal ini sangat menganggu.

“Jika kita kembali pada pengertian ilmu ekonomi itu sendiri adalah ilmu yang memperlajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas sementara sumberdaya alam terbatas,” jelas Nimmi.  Oleh karena itulah perlu pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya.

Nimmi mengatakan, pemanfaatan yang baik adalah pemanfaatan yang selalu bertujuan keberlanjutan artinya bagaimana mendapatkan keuntungan maksimum dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikannya. Sementara dengan menyetop usaha perikanan tangkap melalui moratorium kurang tepat dan tidak berdampak baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial.

“Oleh karena itu seyogyanya pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap akan lebih baik menggunakan pendekatan bioekonomi agar usaha yang dilakukan berkesinambungan,”‎ pungkasnya.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*