Breaking News

Sepanjang 2017, Senilai Rp 977 Triliun Proyek Pemerintah Hasil Dampingan TP4 Kejaksaan Agung Diselamatkan

Sepanjang 2017, Senilai Rp 977 Triliun Proyek Pemerintah Hasil Dampingan TP4 Kejaksaan Agung Diselamatkan.

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Agung (Kejagung) selama 2017 telah melakukan pendampingan proyek pemerintah senilai Rp977.087.826.841.490 dari sebelumnya tahun 2016 yang hanya Rp106.642.089.788.116.

 

“Jadi TP4 mengalami peningkatan 8 kali lipat dari tahun 2016,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo dalam Pemaparan Pencapaian Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2017 di Aula Sasana Pradana, Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (09/01/2017).

 

Menurut Prasetyo, jumlah tersebut bersumber dari kegiatan yang dimohonkan pendampingan kepada TP4 sebesar hampir 5 kali lipat dari tahun 2016 sebanyak 1.903 kegiatan.

 

“Untuk tahun 2017 menjadi sebanyak 10.270 kegiatan yang dimohonkan ke TP4, yang berasal dari TP4 pusat maupun daerah di seluruh Indonesia,” ujarnya.

 

Selain pendampingan, kata Prasetyo, akhir 2017 TP4 juga memperoleh kepercayaan melakukan pendampingan terhadap Pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap (One Stop Service) sebesar 6 juta real Arab Saudi atau senilai Rp37.000.000.000 pada KJRI Jeddah di Arab Saudi.

 

“Jadi, inilah bentuk kepercayaan terhadap TP4 yang memiliki konsen sangat tinggi mendukung secara maksimal dalam pembangunan segala bidang dan strategis,” katanya.

 

Prasetyo menuturkan, keberadaan TP4 merupakan pendekatan baru dalam penegakan hukum yang tidak hanya terfokus pada aspek represif dan penjeraan.

 

“Melainkan mengedepankan aspek preventif dan pencegahan yang didasarkan pada paradigma restoratif, korektif dan rehabilitatif,” katanya.

 

Selain itu, lanjutnya, pembentukan TP4 didasarkan pada pengalaman empiris dan realitas objektif dalam praktik penegakan hukum yang sering kali disalahpahami dan dianggap tidak sejalan dengan program nasional.

 

“Bahkan penegakan hukum represif itu terkesan menimbulkan ketakutan para pelaksana proyek dan pejabat di daerah sehingga menimbulkan rendahnya penyerapan anggaran,” ujarnya.

 

Prasetyo juga menambahkan keberadaan TP4 harus dimaknai sebagai sebuah sarana dan kelengkapan penting dan berarti dalam keberlangsungan program strategi nasional.

 

“Harus diakui bahwa TP4 itu gagasan orisinal kejaksaan untuk dapat berperan dan memberikan kontribusi positif dengan mengawal dan mengamankan pembangunan sekaligus mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan,” katanya.(Richard)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*