Breaking News

Selama Ini Tidak Mendapat Perlindungan, Pertama Kali Ikuti Sidang Migrant Workers PBB, Indonesia Harus Proteksi HAM Buruh Migran

Selama Ini Tidak Mendapat Perlindungan, Pertama Kali Ikuti Sidang Migrant Workers PBB, Indonesia Harus Proteksi HAM Buruh Migran.

Sebagai negara yang ikut Konvensi Pekerja Migran PBB sejak tahun 2012, untuk pertama kalinya Indonesia akan disidang oleh Komite Committee on Migrant Workers PBB pada 4-6 September 2017 di Jenewa, Swiss. Pemerintah Indonesia telah menunaikan kewajibannya dengan mengirimkan laporan pertamanya (initial report) pada April tahun ini.

Project Manager Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra menuturkan, sebagai presidium advokasi internasional Jaringan Pekerja Migran (JBM), HRWG telah memfasilitasi dan berhasil menyusun laporan alternatif yang telah dikirimkan ke Komite.

“Isi laporan alternatif tersebut di antaranya adalah mendorong Komite untuk merekomendasikan harmonisasi Konvensi Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya kepada pemerintah Indonesia di dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI Ke Luar Negeri,” katanya dalam siaran persnya, Jumat (01/09/2017).

Dalam draft terakhir revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, terkesan masih ada monopoli atau dominasi peran Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dalam perekrutan pekerja migran. PPTKIS bebas melakukan rekrutmen dan tidak memiliki standar perekrutan di antaranya mencakup soal kurikulum, kemampuan dasar bagi calon pekerja migran, dan sebagainya.

“Hal ini mengakibatkan persoalan beban biaya lebih atau overcharging yang ditanggung pekerja migran sementara, jika terjadi kasus terhadap pekerja migran, banyak sekali PPTKIS yang lepas tanggung jawab,” ujar Daniel.

Sementara itu, laporan alternatif yang dibuat presidium advokasi JBM bersama jaringannya juga mengevaluasi tidak efektifnya bilateral agreement atau MoU dalam melindungi pekerja migran dari pelanggaran HAM.  Diantaranya MoU dengan Malaysia yang sudah habis masa berlakunya namun hingga saat ini pemerintah belum memperbaharuinya.

Sementara masih ada perekrutan pekerja migran Indonesia ke Malaysia yang bermasalah, dan terakhir terjadi kasus 695 pekerja migran tidak berdokumen yang ditangkap awal Juli 2017 lalu. Selain itu, MoU dengan Arab Saudi juga minim mengadopsi konten perlindungan dari Konvensi. Bukan merevisi, Indonesia justru mengeluarkan Kepmen No.260/2015 yang melarang pengiriman pekerja migran ke negara-negara Timur Tengah.

Laporan alternatif itu juga mendrong peran Komnas HAM sebagai lembaga negara untuk memastikan negara menjalankan kewajibannya dalam perlindungan HAM. Hingga saat ini Komnas HAM tidak fokus menangani isu pekerja migran. Pelaporan dan penanganan kasus pekerja migran hanya bersifat kompilasi.

Pihaknya mendesak Indonesia utuk segera meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak. Sementara, pada saat yang bersamaan Indonesia juga belum memiliki Undang-Undang yang mengatur pekerja domestik atau Pekerja Rumah Tangga (PRT).

“Padahal, kasus pekerja migran di luar negeri yang mayoritas terjadi terhadap PRT, khususnya perempuan. Hal ini, sejalan dengan ini rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) untuk segera meratifkasi Konvensi ILO 189,” tandas Daniel.

Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Bobbi Anwar Maarif menyampaikan, dalam Konvensi ILO 189, ada 27 hak buruh migran, salah satunya hak atas kebebasan bagi setiap buruh migran dan anggota keluarganya untuk meninggalkan, masuk dan menetap di negara manapun.

Namun pemenuhan hak tersebut sangat terbatas baik dalam UU PPTKILN dan draft revisinya. “Misalnya, penempatan buruh migran tidak melalui PJTKI/PPTKIS dianggap ‘ilegal.’ Padahal ada mekanisme lain yang bisa dipilih buruh migran seperti mandiri dan penempatan melalui perjanjian antar negara,” katanya.

Bobbi juga menyoroti soal MoU Indonesia dengan negara penempatan yang jumlahnya sangat sedikit dan tidak memadai untuk melindungi buruh migran. Padahal, MoU itu harus ada di setiap negara penempatan sebagaimana mandat UU 39/2009. Namun praktiknya dari 60 negara penempatan hanya 12 negara yang sudah punya MoU dengan Indonesia.

“Dari 12 negara itu sebagian MoU belum diperpanjang, tapi penempatan terus berjalan,” imbuhnya.

Kemudian, masalah sengketa yang dialami buruh migran baik dengan PJTKI/PPTKIS atau majikan, mekanisme penyelesaian yang ada hanya tersedia di BNP2TKI pusat. Hal ini menyulitkan buruh migran yang ada di daerah karena harus bertandang ke Jakarta untuk melaporkan perselisihan yang menimpanya. Akibatnya, banyak perkara yang tidak dilaporkan buruh migran.

Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Buruh Migran (Seknas JBM), Savitri Wisnuwardhani menambahkan, sejak konvensi PBB itu diratifikasi dari tahun 2012 sampai hari ini belum banyak peraturan turunan yang diterbitkan pemerintah. Padahal, salah satu amanat konvensi yang paling utama yakni perlindungan terhadap seluruh buruh migran tanpa diskriminasi baik yang berdokumen lengkap atau tidak.

Dalam merevisi UU PPTKILN pemerintah dan DPR juga tidak melakukan sinkronisasi terhadap UU no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal tersebut penting untuk melindungi buruh migran karena rentan terjerat sindikat perdagangan orang.

“Padahal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) sangat jelas, pelaku yang bisa dijerat bukan hanya individu tapi juga perusahaan,” ujarnya.

Dia mengingatkan, ada sejumlah kewajiban negara pengirim buruh migran. Mulai dari memberi informasi tentang tata cara migrasi yang aman, dan koordinasi dengan negara penempatan untuk memperhatikan anak-anak buruh migran. Kemudian pelayanan konsuler sekaligus pemberian informasi mengenai peraturan yang berlaku di negara penampatan dan pemulangan jenazah. Sayangnya, kewajiban yang telah diatur dalam konvensi itu belum dilaksanakan pemerintah.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*