Breaking News

Selain Setnov, KPK Juga Didesak Usut Tuntas Mega Korupsi Pelindo II

Selain Setnov, KPK Juga Didesak Usut Tuntas Mega Korupsi Pelindo II.

Puluhan orang yang tergabung dalam Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain mendorong agar ditutaskannya kasus korupsi E-KTP, mereka mendukung sekaligus mendesak KPK mengusut tuntas sejumlah kasus korupsi kakap seperti dugaan korupsi di PT Pelindo II.

 

Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya’roni menyampaikan, pengusutan kasus korupsi PT Pelindo II juga harus massif dilakukan seperti melakukannya ke kasus korupsi E-KTP.

 

“Kita mendukung KPK mengusut semua kasus mega korupsi. Kalau KPK berani mengusut Novanto, ya KPK juga harus usut Rini Soemarno juga dong,” tutur Sya’roni, Jumat (17/11/2017).

 

Dia mengatakan, upaya KPK kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP yang menurut Audit BPK telah merugikan negara Rp. 2,5 Triliun, merupakan yang kedua setelah sebelumnya dibatalkan oleh putusan Sidang Pra Peradilan.

 

“Untuk Kasus e-KTP, KPK begitu ngotot ingin menahan Setya Novanto!! Kengototan KPK perlu diacungi jempol. Namun yang disayangkan kengototan KPK ternyata tidak berlaku dalam kasus Pelindo II, padahal menurut Audit BPK kasus Pelindo II (Perpanjangan Kontrak JICT oleh HPH Hongkong) telah merugikan negara Rp. 4,08 triliun, lebih besar dari kasus e-KTP,” ujarnya.

 

Menurut Sya’roni, pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya korupsi Pelindo II adalah Menteri BUMN Rini Soemarno. Sdebab, dalam kapasitasnya sebagai Menteri BUMN telah mengeluarkan ijin prinsip terhadap perpanjangan kerjasama pengoperasian terminal petikemas Jakarta International Container Terminal (JICT) antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings (HPH) yang kemudian setelah diaudit oleh BPK ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp. 4,08 triliun.

 

“Meskipun kedua kasus tersebut telah diaudit oleh BPK, tetapi ada tebang pilih oleh KPK. Mestinya jika KPK ngotot ingin menahan Setya Novanto, perlakukan serupa juga harus dilakukan terhadap Rini Soemarno,” ujarnya.

 

Justru, lanjut Sya’roni, kini muncul pertanyaan, mengapa KPK tidak berani menyentuh Rini Soemarno? Apa karena Rini Soemarno menteri kesayangan Presiden Jokowi?

 

“Bila KPK takut kepada Presiden Jokowi, maka kami segenap elemen bangsa siap mendukung KPK untuk berani mengusut kasus Pelindo II. Kami mendesak KPK agar segera mengusut semua mega korupsi. KPK juga segera menindaklanjuti kasus korupsi Pelindo II, dan KPK segera menangkap Menteri BUMN Rini Soemarno,” pungkas Sya’roni.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*