Breaking News

Selain Desak Turunkan Harga Sembako, Rakyat Miskin Juga Minta BPJS Dihapuskan

Selain Desak Turunkan Harga Sembako, Rakyat Miskin Juga Minta BPJS Dihapuskan.

Warga miskin yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok.

Selain itu, warga miskin yang hampir setiap hari berpersoalan dengan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), juga mendesak agar Pemerintah juga menghapuskan BPJS.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPN SRMI) Wahida Baharuddin Upa menegaskan, Jaminan Kesehatan Nasional-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (JKN-BPJS) bertolak belakang dengan cita-cita konstitusi Negara Republik Indonesia.

“Kami mendesak pemerintahan Jokowi-JK harus menghapuskan sistim JKN-BPJS, karena bertolak belakang dengan cita-cita konstitusi,” ujarnya, di Jakarta, Senin (13/08/2018).

Selain itu, Pemerintahan Jokowi-JK juga didesak untuk menerapkan kembali Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dengan kepesertaan dan anggaran yang ditambah.

“Pemberlakuan Jamkesmas kembali sebagai transisi menuju Jaminan Kesehatan Universal,” ujar Wahida.

Kondisi masyarakat miskin yang kian mengenaskan, lanjut dia, tidak serius diperhatikan oleh pemerintah. Malah, menurut  Wahida, pemerintah bersengaja membangun opini bahwa angka kemiskinan menurun di rezim ini, padahal tidak.

“Pemerintah harus memastikan harga kebutuhan pokok bisa dijangkau oleh seluruh rakyat, termasuk rakyat miskin. Pemerintah harus menjamin dan memastikan pemenuhan hak dasar rakyat, dari kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, air bersih, dan tempat tinggal,” tuturnya.

Menurut dia, di usia kemerdekaan Indonesia yang memasuki ke 73 tahun, janji kemerdekaan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur belum terwujud.

‘Masih banyak rakyat Indonesia yang kesulitan memenuhi hak dasarnya,” katanya.

Malah, menurut dia,  baru-baru ini BPJS Kesehatan mengeluarkan tiga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes), yang mengurangi tanggungan biaya untuk persalinan, katarak dan rehabilitasi medik.

BPJS berdalih, kebijakan itu diambil untuk menambal defisit yang pada akhir 2017 lalu sudah mencapai Rp 9,75 triliun. Jika tidak ditambal, defisit itu akan melebar menjadi Rp 16,5 triliun di tahun ini.

“Kami dari SRMI menolak tiga Perdirjampelkes BPJS tersebut. Pertama, peraturan tersebut melanggar hak rakyat, sebagaimana dijamin oleh Konstitusi, untuk mendapat layanan kesehatan dan hidup sehat. Bahkan Perdijampelkes nomor 3 tahun 2018 bertentangan dengan target pemerintah untuk menurunkan angka kematian bayi di Indonesia,” ujarnya.

Kedua, alasan defisit BPJS perlu ditelusuri lebih lanjut. Jumlah pendapatan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan tahun 2017 mencapai Rp 74,25 triliun. Sebanyak Rp 25,4 triliun diantaranya adalah PBI untuk 92,3 juta jiwa.

“Bagi kami, anggaran itu sudah cukup besar. Bandingkan dengan Anggaran Jamkesmas tahun 2013 yang hanya Rp 8,3 triliun untuk 86,4 juta jiwa masyarakat miskin. Karena itu, BPJS harus mengungkap data klaim kesehatan ke publik agar bisa diverifikasi,” tutur Wahida.

Sejak awal, lanjutnya, SRMI menolak JKN-BPJS ini, dengan alasan, pertama, mekanisme JKN-BPJS tidak sesuai dengan prinsip jaminan kesehatan dalam UUD 1945, yang menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar rakyat.

Dalam JKN-BPJS, negara hanya bertanggung-jawab terhadap peserta penerima bantuan iuran (PBI), yang jumlahnya hanya 92,2 juta jiwa dari 196,4 jiwa peserta JKN-KIS.

Itu pun nilainya kecil, sehingga peserta PBI rentan mengalami diskriminasi dan penolakan dari rumah sakit. Sementara peserta non-PBI diharuskan membayar iuran per bulan.

“Masalahnya, tidak semua peserta non-PBI/mandiri ini adalah orang mampu. Faktanya, seperti diakui BPJS sendiri, per Juni 2017 ada 10 juta peserta yang menunggak,” ujarnya.

Kedua, sistim JKN-BPJS mengenal sistim kelas berdasarkan besaran iuran, dari peserta PBI dan peserta mandiri (kelas I, II dan III), yang berkonsekuensi pada perbedaan jenis dan kualitas layanan. Ini bertentangan prinsip keadilan sosial.

“Selain persoalan kesehatan di atas, hari-hari ini rakyat Indonesia juga diperhadapkan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama pangan. Beberapa saat lalu, rakyat dicekik oleh kenaikan harga daging ayam, telur dan cabai. Rakyat juga merasakan kenaikan harga tarif listrik sejalan dengan keputusan pemerintah mencabut subsidi golongan 900 VA,” pungkasnya.

Pemerintah menyebut penanganan defisit BPJS Kesehatan masih menunggu audit yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hasil audit terhadap BPJS ini diperkirakan selesai dalam waktu satu pekan. Ini molor dari target sebelumnya yang seharusnya rampung di pekan ini.

“Jadi tunggu dalam waktu satu minggu, BPKP akan sampaikan kepada kami dan kami akan lihat angkanya,” ujar Sri Mulyani di Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kamis (9/8).

Menurut dia, audit yang dilakukan mencakup arus kas BPJS Kesehatan serta tren masyarakat dalam menggunakan fasilitas kesehatan. Menurut Sri Mulyani, Kementerian Kesehatan juga sudah bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait audit standarisasi pelayanan beberapa waktu terakhir.

“Serta kami sepakat untuk menunggu BPKP dulu untuk melihat detail, jumlah tagihan yang sudah dibayarkan sampai Juli 2018 dan komponennya apa saja,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan masalah penanggulangan defisit BPJS Kesehatan sudah dibicarakan di dalam rapat koordinasi di Kemenko PMK.

Hanya saja, karena audit BPKP belum selesai, maka kesimpulan yang didapatkan adalah membahas masalah defisit ini selama satu pekan ke depan.

Adapun, sasaran objek audit adalah arus kas BPJS Kesehatan sejak Januari hingga Juni lalu. “Sebelum tahun 2018 kami susun RKAP, yang disusun bersama dengan pemerintah, dan semuanya juga tahu bahwa ada mismatch. Kami yang penting anggaran berimbang, pelayanan ke masyarakat tidak terhenti, namun dari mana sumber (penutupan defisit) ini nanti kami lah,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Irfan Humaidi mengatakan suntikan uang dari kantong negara ini merupakan transfer langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola Kementerian Keuangan kepada BPJS Kesehatan. Jumlah dana yang akan dikeluarkan pemerintah memang akan ditentukan setelah audit BPKP terbit.

Menurutnya, opsi bantuan pemerintah ini ditempuh karena dianggap lebih adil. Adapun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016, terdapat tiga opsi untuk menutupi defisit, yakni penyesuaian manfaat, penyesuaian iuran, dan bantuan pemerintah.

Namun, Presiden Joko Widodo mengarahkan bahwa manfaat tidak boleh dikurangi, sehingga opsi bantuan dana ini yang tengah diracik pemerintah. Sehingga, setelah dana ini mengucur, maka seharusnya tidak ada lagi pelayanan yang terganggu.

“Yang diambil ya akhirnya bantuan pemerintah, yang penting selama APBN balance,”  ujarnya.

Hingga akhir tahun 2017, defisit BPJS Kesehatan tercatat Rp9,75 triliun. Ini lantaran iuran program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) hanya sebesar Rp74,25 triliun, sementara jumlah klaimnya mencapai Rp84 triliun.

BPJS Kesehatan sebelumnya juga telah memprediksi bahwa defisit tahun ini akan menembus angka Rp16,5 triliun.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*