Breaking News

Sejak Dibentuk, BPJS Kesehatan Alami Defisit Yang Kian Parah, Kok Bisa!?

Sejak Dibentuk, BPJS Kesehatan Alami Defisit Yang Kian Parah, Kok Bisa!?

Sejak dibentuk pada tahun 2014, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) terus menerus mengalami defisit, dan kini defisitnya membengkak kian parah.

 

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan, sejak Januari hingga Agustus 2017, BPJS Kesehatan mengalami kekurangan dana terus menerus, hingga mencapai Rp 10 triliun di 2017.

 

“Menteri Kesehatan memperkirakan defisit tahun ini sebesar Rp 10 triliun, tapi melihat data hingga Agustus yang mencapai Rp 8,52 triliun saya kira defisitnya akan lebih besar,” jelas Timboel Siregar saat menjadi pembicara acara Kongkow Bisnis Pas FM di Hotel Ibis Harmoni, Jakarta, kemarin.

 

Sejak awal dibentuknya BPJS Kesehatan pada tahun 2014, defisit kesehatan mencapai Rp 3,3 triliun, pada tahun 2015 defisit meningkat menjadi Rp 5,7 triliun, dan 2016 desifit mencapai Rp 9,7 triliun.

 

Menurut Timboel, masalah kekurangan dana yang dialami tersebut kian membesar lantaran terjadinya missmatch antara iuran BPJS dan pembiayaan klaim. Pada semester pertama 2017, iuran peserta tercatat hanya mencapai Rp 35,96 triliun, sementara pembiayaan klaim mencapai Rp 41,18 triliun.

 

Timboel Siregar menyarankan agar BPJS Kesehatan menaikkan iuran peserta. Langkah itu perlu agar defisit yang setiap tahun terjadi bisa ditekan.

 

“Artinya, rasio klaim mencapai 114%. Potensi pendapatan dari iuran masih besar,” ucapnya.

 

Dari tiga jenis kepesertaan yang ada di BPJS, lanjutnya,  ada dua peserta yang bisa dioptimalkan iurannya. Mereka adalah peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

 

Menurut Timboel, peserta PPU saat ini tercatat mencapai sekitar 10,6 juta. Sedangkan bila berpatokan kepada data Badan Pusat Statistik diperkirakan ada 40 juta orang yang berpotensi menjadi peserta PPU. Sekedar mengambil contoh, Timboel mengatakan jika ada 13 juta peserta PPU tambahan yang bisa dihimpun BPJS, pendapatan yang bisa dikantongi sekitar Rp 3 triliun.

 

Di tempat yang sama, Staf Ahli Bidang Komunikasi Publik dan Partisipasi Masyarakat BPJS Kesehatan, Irfan Humaidi mengatakan, sejak awal terbentuk lembaga ini memang disusun dengan memiliki gap sebagai bentuk tanggungjawab negara dalam menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.

 

“Kami ini dibentuk sebagai lembaga nirlaba, yang pengeluaran dan pendapatannya seimbang, jadi tidak mencari margin keuntungan,” kata Irfan.

 

Hingga September 2017 diperkirakan sudah ada lebih dari 182 juta jiwa penduduk Indonesia yang telah terdaftar, dan lebih dari 2.200 rumah sakit yang berpartisipasi.“Jumlah rumah sakit yang ikut mayoritas justru dari swasta, kira-kira 1.200 rumah sakit,” ungkapnya.(Nando)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*