Breaking News

Sejak 2016 Cuma 1 Orang Saksi KPK Yang Berlindung Di LPSK

Sejak 2016 Cuma 1 Orang Saksi KPK Yang Berlindung Di LPSK.

Perlindungan saksi dan korban dirasakan masih minim, lantaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum dimanfataatkan secara maksimal oleh lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia.

Bayangkan saja, sejak tahun 2016, saksi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilindungi di LPSK Cuma satu orang.

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo mengungkapkan, sejak 2016 hingga saat ini, saksi yang direkomendasikan perlindungannya dari KPK hanya ada satu, sementara periode yang sama, saksi yang dirujuk penegak hukum lain, yakni kepolisian dan kejaksaan mencapai 342 kasus, termasuk kasus korupsi.

“Jadi, tidak imbang. Tapi, LPSK tidak tinggal diam dengan terus proaktif menawarkan perlindungan,” ujar Hasto Atmojo, di Jakarta, Selasa (29/08/2017).

Menurut dia, pengelolaan safe house yang katanya dimiliki KPK, LPSK baru mengetahui permasalahan tersebut dari pemberitaan media setelah adanya temuan dari Pansus Angket KPK.

”Dalam peraturan bersama antara LPSK, Kapolri, Jaksa Agung, Menkumham dan Ketua KPK tahun 2011, perlindungan saksi kasus tertentu diserahkan ke LPSK,” ujarnya.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, program perlindungan saksi dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan. Pernyataan tersebut disampaikan LSPK dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di Gedung DPR RI.

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai menuturkan, perihal safe house yang kabarnya dimiliki KPK, di dalam pengelolaannya tidak ada koordinasi sama sekali dengan LPSK. Sebab, masing-masing merupakan lembaga mandiri dan tidak ikut campur satu sama lain.

“Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK yang berwenang mengelola rumah aman. LPSK memiliki Standar Operational Procedur (SOP) sendiri dan syarat tertentu,” kata Abdul Haris.

Dia mengatakan, idealnya jika ada saksi dari penegak hukum, termasuk KPK, yang potensi ancaman terhadap yang bersangkutan sangat tinggi, masalah perlindungannya diserahkan kepada LPSK. Karena perlindungan saksi merupakan kewenangan LPSK sesuai UU Perlindungan Saksi dan Korban.

“Koordinasi dengan pimpinan KPK tidak ada, khususnya dengan pimpinan KPK periode ini,” ujarnya.

Sementara, pimpinan Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan klarifikasi dari LPSK terkait hubungan kelembagaan antara LPSK dan KPK. Karena LPSK dan KPK sama-sama dibentuk menggunakan undang-undang, hanya tugas dan fungsinya saja yang berbeda.

“Pada praktiknya, ada saksi yang dilindungi sendiri oleh KPK, semestinya kan oleh LPSK,” ujarnya.

Pansus Angket KPK meminta penjelasan perihal terminologi safe house karena sepengetahuan mereka, hanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang khusus menyebut safe house.

“Apakah dimungkinkan penegak hukum melindungi saksinya sendiri dan juga apakah mungkin saksi dibawa refreshing? Bagaimana koordinasi LPSK-KPK,” ujarnya.(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*