Breaking News

Segera Dong Direalisasikan, Program Asuransi Gratis Bagi Nelayan Jangan Dipersulit!

Presiden Jokowi harus berhati-hati dengan masuknya kepentingan segelintir orang dalam upaya reshuffle kabinet. Pertahankan menteri-menteri bagus, seperti Mendagri.

Pemerintah melalui kementerian kelautan dan perikanan (KKP) diminta agar tidak rumit-rumit menyelenggarakan program asuransi gratis bagi nelayan. Selain telah disepakati sebagai salah satu program andalan yang memang diperlukan oleh Nelayan, dalam operasionalisasinya hendaknya tidak membuat nelayan mengalami kesulitan prosedur.

Koordinator Bidang Energi dan Sarana Prasarana Perikanan DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Siswaryudi Heru megatakan, program pemerintah yang telah menyepakati agar pada 2016 ini diberikan asuransi gratis secara bertahap kepada nelayan sangat perlu segera diwujudkan.

“Baru untuk satu juta nelayan saja yang disepakati akan dilakukan pemberian asuransi gratis. Ya ini lumayanlah, sebagai tahap awal. Namun janganlah dipersulit dalam realisasinya,” ujar Siswaryudi di Jakarta, Selasa (15/03/2016).

Dia mengungkapkan, dengan adanya program asuransi seperti ini, tidak menutup kemungkinan bahwa sejumlah perusahaan asuransi akan mulai berebutan agar mendapatkan proyek ini.

Siswaryudi bilang, di sinilah pemerintah harus bertindak bijak dan harus mengedepankan keperluan nelayan itu sendiri.

“Pada dasarnya, nelayan itu tidak mau yang ribet-ribet. Adakah perusahaan asuransi yang bisa memberikan premi yang memadai dan terjangkau oleh isi dompet nelayan? Misalkan, jika dengan hanya merogoh kocek sebesar Rp 10 ribu untuk satu tahun, saya kira nelayan oke-oke saja kok. Sepuluh ribu rupiah itu ya enggak nyampe buat beli sebungkus rokokkok, jadi dengan uang segitu bisa memberikan pertanggungan yang lumayan hingga Rp 8 juta, saya kira nelayan pun tak masalah,” papar Siswaryudi.

Jika Menteri KKP kesulitan memilih perusahaan asuransi yang layak, menurut Siswaryudi, jangan sampai kebutuhan nelayan menjadi terkendala karena sibuk dengan pilih-pilih perusahaan asuransi yang ada.

Menurut Menurut Wakil Ketua Komite Tetap Hubungan Dengan Lembaga Legislatif Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia ini, sejumlah perusahaan asuransi milik Negara atau BUMN, dianggap selalu bermasalah oleh masyarakat. Bahkan, dalam berbagai fakta yang diungkapkan masyarakat, Perusahaan Asuransi milik BUMN cenderung korup dan sering tidak menjalankan kewajibannya bagi peserta.

“Belum lagi, dalam banyak kejadian, malah si peserta asuransi itu sendiri yang direpotkan, diperrumit, dipersulit dalam mengurus asuransinya sendiri. Nah, ini jangan sampai diterapkan kepada nelayan. Bisa-bisa nelayan dan pemerintah hanya sibuk mengurusi teknis proseduran rumit yang terjadi,” ujar dia.

Jika pun harus memilih mempergunakan perusahaan asuransi milik BUMN, pemerintah bisa melakukannya dengan dua cara. Yakni, sebagian melalui BUMN dan sebagian melalui perusahaan asuransi swasta yang profesional.

“Ada banyak perusahaan asuransi swasta yang sangat bisa dijadikan acuan dan siap menjalankannya. Mereka pun sepertinya lebih bertanggung jawab dan mudah dievaluasi oleh pemerintah. Jadi, ya takkan main-main mereka itu,” ujar Siswaryudi.

Lebih lanjut, Siswaryudi Heru yang juga anggota pengarah Dewan Perubahan Iklim Nasional ini menyampaikan,kebutuhan asuransi gratis bagi nelayan itu tidak hanya untuk satu juta nelayan saja. Tentu, masih ada puluhan juta jiwa lagi yang harus dipikirkan dan dipersiapkan oleh pemerintah.

“Intinya, pemerintah juga harus melakukan program yang mendidik bagi nelayan. Jika dengan segudang persyaratan yang rumit, maka nelayan bisa saja ikut asuransi, selanjutnya ya tak diperpanjang. Malah ada kemungkinan asuransi seperti itu akan disalagunakan. Jadi sebaiknya pemerintah memikirkan baik-baik dengan membuat keseimbangan bagi nelayan dan perusahaan asuransi. Dan, tentu saja pemerintah ditunggu agar segera merealisasikannya,” ujar dia.

Dengan asuransi itu, lanjut Siswaryudi, nelayan akan tertolong mencukupi kebutuhan dasar mereka untuk membeli alat melaut dan juga untuk kebutuhan operasional sehari-hari nantinya.

“Paling tidak, untuk membeli perlengkapan nelayan yang simpel-simpel bisa segera dilakukan. Atau melakukan peminjaman usaha ke bank, juga akan kian cepat,” pungkas Siswaryudi.

Untuk asuransi gratis bagi nelayan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalokasikan dana sebesar Rp 250 miliar.

“Kita akan siapkan secara gratis, tapi masih kita godok terkait penerapan nantinya seperti apa,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Dia menjelaskan, nantinya asuransi ini, akan diberikan secara bertahap buat nelayan. Menurut dia, asuransi ikut menjaga keselamatan nelayan jika terjadi kecelakaan kerja.

“Keluarganya bisa dijamin, jika nantinya ada kecelakaan, buat menjaga keluarga,” ujar Susi.

Terkait dengan pemakaian penyedia jasa asuransi, pihaknya belum memutuskan sampai sejauh itu. Nantinya distribusi asuransi hanya diperuntukkan bagi nelayan dengan pemilik kapal sendiri.

“Buat Anak Buah Kapal disediakan perusahaan ya, khusus nelayan saja. Kita sudah siapkan anggaran dari APBN. KKP anggarkan sampai Rp 250 miliar, tapi pakai asuransi swasta atau negeri, nanti kita akan tindaklanjuti,” ujar Susi.

Bahkan, sebelumnya, untuk mewujudkan asuransi gratis bagi nelayan itu, Menteri Susi mengatakan bahwa dirinya bersedia memberikan gajinya sebagai menteri untuk asuransi para nelayan itu.

“Saya akan memberikan asuransi untuk para nelayan yang sudah tidak bisa melaut, yang tua tua, dari gaji menteri saya sekarang,” ujar Susi saat bertemu para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pangandaran.

Menurut Menteri Susi, kehidupan nelayan Indonesia saat ini masih belum dikategorikan layak. Malahan, sampai sekarang para nelayan sebagian besar masih berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga, ia pun berinisiatif secara spontan akan melakukan langkah tersebut setelah menerima beberapa keluhan para nelayan sekarang ini.

“Para nelayan sekarang masih belum bisa dikategorikan hidup layak di sini, atau di seluruh Indonesia,” ujar dia.

Susi pun pernah menyatakan bahwa gajinya saat menjadi CEO kedua perusahaannya sudah bisa mencukupi kehidupannya. Bahkan, Susi pun mengaku kalau gaji menterinya sekarang tidak ada satu persennya dari keuntungan yang dihasilkan perusahannya.

“Gaji saya kan sekarang hanya lima belas juta….,” ujar Susi, sembari tersenyum lebar di hadapan para nelayan di Pangandaran.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*