Breaking News

Sederhanakan Format Putusan MA, Pencari Keadilan Jangan Dipersulit

Sederhanakan Format Putusan MA, Pencari Keadilan Jangan Dipersulit.

Sulitnya para pencari keadilan untuk mengakses putusan dari Mahkamah Agung (MA) perlu segera dibenahi. MA sendiri sudah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 9 tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan Mahkamah Agung. Diharapkan dengan kehadiran Perma tersebut para pencari keadilan tidak lagi dipersulit untuk mengakses putusan.

 

Peneliti dari dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi), Dio Ashar Wicaksana menuturkan salah satu masalah utama di MA adalah beban perkara yang menumpuk. Akibatnya, putusan yang dikeluarkan tidak dibarengi dengan reformasi pengetikan hasil putusan untuk diberikan kepada pengaju. Hal ini membuat putusan pengadilan berlarut-larut dan dianggap tidak efisien.

 

“Para pengetik putusan itu bisa jadi makan waktu lama untuk mengetik dan menyalin lagi isi salinan putusan. Selain lamanya proses pengetikan, bisa jadi ada potensi korupsi,” katanya, di Jakarta.

 

Dia mencontohkan soal kasus suap pegawai MA yang menunda eksekusi putusan lantaran pengetikan bisa ditahan maupun dipercepat. Meski demkikan, pihaknya mengapresiasi keluarnya Perma no. 9/2017 yang menyederhanakan format putusan, dimana sekarang putusan cukup 10 halaman saja.

 

“Harapannya hakim bisa memutus tidak terlalu lama sehingga para pencari keadilan bisa mendapat kepastian hukum dengan cepat,” ujarnya.

 

Mappi sendiri menilai kehadiran Perma no. 9/2017 ini akan menguntungkan bagi para pencari keadilan. Ketika terdakwa pada tingkat kasasi dijatuhkan pidana oleh hakim dan ternyata terdakwa merasa tidak puas dengan putusan tersebut, maka selaku pencari keadilan, terdakwa dalam perkara tersebut diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

 

Upaya hukum tersebut dapat digunakan, apabila putusan pada tingkat sebelumnya sudah diterima oleh terdakwa dan kemudian digunakan untuk membuat memori atau alasan upaya hukum pada Peninjauan Kembali (PK).

 

Dengan gambaran kondisi tersebut, maka ketika putusan yang bersangkutan ternyata tidak dapat diakses oleh terdakwa dengan alasan masih dalam proses minutasi. Oleh karena itu hak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum tentunya akan terlanggar.

 

Selain itu, dalam perkara perdata, putusan hakim pada tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan eksekutorial bagi para pihak berpekara. Eksekusi sendiri merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan amar putusan pengadilan sebagaimana mestinya.

 

Jika putusan yang akan dieksekusi belum dapat diperoleh lantaran proses minutasi putusan yang lama, maka sudah pasti hak para pihak untuk melakukan eksekusi akan terhambat.

 

Seperti diketahui, pada 29 Desember 2017 lalu, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) M. Hatta Ali menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan atau Penetapan Mahkamah Agung. Terbitnya Perma ini menjadi suatu respon dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU/XIV/2016 terkait pengujian Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengenai format putusan pemidanaan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK), yang mengamanatkan adanya penyederhanaan format putusan pada perkara pidana.

 

Aturan baru tentang format putusan kasasi maupun peninjauan kembali (PK) direncanakan oleh MA sejak November tahun lalu. Ke depan, putusan perkara yang dibuat majelis hakim agung tak lebih dari 10 halaman saja di mana sebelumnya mencapai ribuan halaman.(JR)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*