Breaking News

Rekrutmen Pendamping Desa Telah Dibuka, Awasi Dengan Ketat untuk Hindarkan Kepentingan Politis Segelintir Orang

Penunjukan Diazz Hendropriyono sebagai Staf Khusus Presiden tidak fair.

Urusan rekrutmen Pendamping Desa marak masalah selama ini. Kini Kementerian Desa kembali membuka pendaftaran secara online untuk rekrutmen Pendamping Desa. Karena itu, pengawasan yang ketat dan sesuai dengan peruntukannya harus dilakukan.

Direktur Eksekutif Rumah Tani Indonesia (RTI) Jones Batara Manurung menyampaikan, upaya pengawalan dan pengawasan dengan melakukan advokasi terhadap persoalan rekrutmen Pendamping Desa harus dilakukan secara terbuka, professional dan transparan.

Jones Batara menjelaskan, per 4 Mei 2016, pendaftaran pendamping desa (TA, PDP, PDTI dan PLD) secara online melaluiwebsite Kemendes telah dibuka. Pendaftaran dilakukan sampai tanggal 16 Mei 2016, atau dibuka selama 7 hari kerja.

“Selama ini kan ksruh melulu. Jadi, mencermati pentingnya agenda ini, Rumah Tani Indonesia sebagai salah satu lembaga yang berkomitmen dalam pemajuan petani dan pertanian Indonesia telah mengintruksikan struktur organisasinya untuk turut mensukseskan agenda ini,” ujar Jones Batara Manurung, di Jakarta, (Senin, 09/05/2016).

Jones Batara menyampaikan, terselenggaranya proses rekrutmen pendamping desa yang bersih dan transparan merupakan salah satu prasyarat keberhasilan penyelenggaraan Undang Undang Desa.

“Sebab itu, Pendamping Desa sebagai ujung tombak implementasi pendampingan program, harus memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam bidang-bidang yang dibutuhkan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, para pendamping tidak boleh menjadi bagian dari kepentingan politik kelompok tertentu, baik langsung maupun tidak langsung.

“Mereka hanya tunduk pada aturan hukum yang mengikat mereka dalam pekerjaannya,” kata Jones.

Untuk suksesnya agenda ini, Rumah Tani Indonesia meminta struktur organisasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten untuk aktif dalam pemantauan proses seleksi yang berlangsung. Pemantauan ini penting sebagai bagian pengawalan program strategis pemerintahan Presiden Jokowi.

Adanya dugaan tidak transparannya proses seleksi pendamping desa pada waktu sebelumnya, lanjut dia, tidak boleh terulang lagi. Jones mengingatkan, pada seleksi sebelumnya diduga kepentingan politik partai tertentu turut memperkeruh proses seleksi pendamping desa. “Kita tidak ingin hal ini terulang,” ujarnya.

Dia juga berharap, masyarakat proaktif melakukan pengawasan dan pemantauan proses seleksi ini. Karena itu, masyarakat juga dapat menyampaikan informasi pengaduan kepada Rumah Tani Indonesia melalui telepon 081319453671 ; 082345971051 atau 081294277788. Untuk pengaduan langsung dapat disampaikan ke posko pengaduan di Jalan Asam Gede 2 Nomor 9 M, Utan Kayu, Jakarta Timur.

“Kita siap bersama-sama masyarakat jika memang ada persoalan dalam proses rekrutmen ini,” pungkasnya.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membuka rekrutmen pendamping desa. Rekrutmen memberi peluang kepada 18 ribu calon pendamping desa baru.

Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PTT, Ahmad Erani Yustika mengatakan, pada tahun lalu Kemendes PTT telah menyelesaikan rekrutmen sekitar 24 ribu pendamping desa.

“Kami membuka proses rekrutmen untuk tahun ini. Kebutuhan tenaga pendamping desa memang tinggi. Sebab, idealnya satu pendamping mengampu satu desa,” ujar Ahmad.

Saat ini, satu pendamping masih mengampu empat desa. Dengan adanya rekrutmen baru, diharapkan pendamping dapat bekerja secara ideal, yakni mengampu dua hingga tiga desa saja. Menurut dia, dua kali rekrutmen sebetulnya belum ideal dari segi jumlah. Penambahan masih terkendala anggaran. Tahun depan pihaknya baru dijanjikan menambah pendamping desa untuk proporsi satu pendamping mengampu dua desa.

Dia menambahkan, para pendamping desa periode sebelumnya berasal dari eks pendamping program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM). Hingga akhir Maret 2016, ada 10.600 eks pendamping PNPM yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Ahmad Erani juga mengatakan, pihaknya akan memberhentikan pendamping desa yang diketahui terlibat dalam kegiatan politik praktis. Kemendes PDTT juga akan memberhentikan pendamping desa yang melakukan tindakan kriminal.

“Pendamping desa yang terbukti terlibat kegiatan politik dan berbuat kriminal segera kami berhentikan. Sanksi untuk kedua hal tersebut tegas,” ujarnya.

Pihaknya meminta masyarakat mau memberikan atensi jika menemukan dua bentuk pelanggaran di atas. Sanksi pemberhentian sekaligus menegaskan tidak adanya dugaan unsur politisasi dalam rekrutmen pendamping desa.

Jika ada ketidaksesuaian lain, seperti kualifikasi pendidikan yang tidak memadai juga bisa langsung disampaikan kepada Kemendes PDTT atau ombudsman. Bukti pendukungnya harus disampaikan dalam laporan.(JR-1)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*