Breaking News

Sebelum Gelar Aksi Nasional, Korban First Travel Berharap Pemerintah Berikan Solusi

Sebelum Gelar Aksi Nasional, Korban First Travel Berharap Pemerintah Berikan Solusi.

Korban First Travel menunda rencana aksi nasional yang dijadwalkan pada Kamis (24/8) ini. Penundaan ini dilakukan karena mereka masih berharap pemerintah mau mencarikan solusi terkait uang calon jamaah umrah yang sudah disetor kepada First Travel.

Perwakilan korban First Travel, Harris Suntoni, menuturkan penundaan aksi nasional oleh ribuan korban First Travel disebabkan oleh sejumlah alasan teknis dan strategi dari tim advokasi korban. Aksi yang semula akan dilakukan oleh 10.000 korban First Travel rencananya akan diwarnai dengan long march. “Aksi damai ini akan ditunda sampai Menteri Agama tiba di Indonesia,” katanya dalam keterangan persnya, Kamis (24/08/2017).

Pihaknya masih menunggu itikad baik dari Kementerian Agama untuk bisa memberikan secercah harapan dan solusi bagi para korban First Travel. Ditegaskannya, aksi damai ini bukan bertujuan untuk memperburuk citra Kementerian Agama dan bukan merupakan cara-cara yang anarkis. Apalagi siapapun berhak menyatakan pendapat dan berkumpul serta berserikat sebagaimana dijamin konstitusi.

Anggota tim advokasi korban First Travel, Riesqi Rahmadiansyah, menerangkan mengingat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap First Travel sudah dikabulkan oleh PN Jakarta Pusat, dan para pemilik First Travel sudah ditahan, serta izin First Travel juga sudah dibekukan, maka apa yang dilakukan oleh First Travel sudah mendapatkan ganjaran melalui proses hukum.

“Sekarang bagaimana negara bertanggung jawab, tanggung jawab bukan berarti negara harus membayarkan jamaah untuk umrah, minimal bagian dari tanggung jawab negara adalah memberikan solusi jitu terhadap masalah ini,” katanya.

Pihaknya mengusulkan agar pemerintah membentuk satgas yang berisikan kepolisian, Kementerian Agama, DPR dan perwakilan korban. Namun jika tidak ada titik terang, para korban akan melakukan aksi nasional secara damai dan menyiapkan upaya untuk mendesak Kementerian Agama agar turun tangan.

“Sampai saat ini menurut data yang ada korban jamaah First Travel menyentuh angka 58.600 jiwa, bagaimana nasib jamaah terlebih putusan PKPU sudah menyatakan First Travel dalam PKPU Sementara,” imbuh Riesqi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam menjelaskan soal nasib para korban First Travel. Menurutnya, tidak ada regulasi yang mengamanatkan pemerintah wajib untuk menalangi atau membantu kerugian jamaah korban dugaan kasus penipuan oleh agen umrah PT First Anugerah Karya Wisata atasu First Travel. “Terus terang saja tidak ada regulasi yang menyatakan kerugian-kerugian semacam itu ditanggung pemerintah,” katanya.

Tidak ada regulasi terkait dana bantuan untuk korban dugaan kasus penipuan oleh First Travel membuat pemerintah tidak dapat mengalokasikan anggaran. Apabila benar pemerintah memberi bantuan dana tertentu terhadap korban kasus First Travel maka akan ada kecemburuan karena insiden itu seperti dispesialkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemilik First Travel, suami-istri Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan, diduga melakukan penipuan dan penggelapan dana calon jamaah umrah. Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri memperkirakan kerugian uang yang diakibatkan penipuan First Travel mencapai Rp 839 miliar.

Kementerian Agama secara resmi telah menjatuhkan sanksi administratif pencabutan izin operasional PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).(JR)

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*